Tabooo.id: Nasional – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pemerintah membuka pintu selebar-lebarnya bagi bantuan untuk korban banjir dan longsor di Sumatra. Dalam rapat terbatas di Aceh Tamiang, Aceh, Kamis (1/1/2026), Prabowo menekankan bahwa pertimbangan kemanusiaan membuat negara tidak mungkin menolak uluran tangan siapa pun.
Prabowo menilai bantuan dari berbagai pihak memberi tambahan energi di tengah situasi darurat. Namun, ia menegaskan satu prinsip utama yang tidak bisa ditawar: setiap bantuan harus jelas asal-usulnya, tercatat, dan mengikuti mekanisme resmi pemerintah.
“Sebagai manusia, masa kita menolak bantuan? Kalau ada yang tulus ikhlas mau membantu, silakan. Tapi bantuannya harus jelas,” tegas Prabowo.
Pemerintah Atur Jalur, Distribusi Harus Tertib
Prabowo menjelaskan pemerintah pusat akan mengatur jalur distribusi bantuan agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Ia meminta setiap pihak yang ingin menyumbang menyampaikan secara resmi jenis, jumlah, dan bentuk bantuan.
Presiden menyebut laporan dari gubernur dan pejabat daerah akan menjadi dasar koordinasi lanjutan dengan kementerian terkait. Pemerintah pusat, kata Prabowo, akan mengambil peran langsung untuk menyalurkan bantuan kepada korban.
“Nanti pihak-pihak itu melapor ke pemerintah pusat, lalu pemerintah yang menyalurkan,” ujarnya.
Diaspora Diminta Ikut Terlibat Secara Terkoordinasi
Prabowo juga membuka ruang bagi diaspora Indonesia di luar negeri, termasuk diaspora Aceh, yang merasa terpanggil membantu daerah asal mereka. Ia mempersilakan bantuan tersebut masuk selama mengikuti prosedur yang berlaku.
Menurut Prabowo, solidaritas lintas wilayah dan lintas negara menunjukkan kekuatan bangsa saat menghadapi krisis. Namun, ia mengingatkan semua pihak agar menjaga koordinasi sehingga bantuan tidak tumpang tindih atau dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
Pengalaman Buruk Jadi Alarm Pemerintah
Di balik sikap terbuka tersebut, Prabowo mengingatkan pemerintah pernah mengalami masalah dalam penyaluran bantuan bencana. Ia menyinggung adanya pihak yang memberi bantuan, tetapi kemudian menuntut imbalan atau kepentingan lain.
“Kita tidak menolak bantuan. Tapi bantuannya harus ikhlas. Kita pernah dibantu, ujung-ujungnya ada yang menagih,” tambahnya.
Pernyataan itu menegaskan sikap politik pemerintah yang ingin menjaga transparansi dan akuntabilitas, terutama di tengah sorotan publik terhadap penanganan bencana.
Korban Masih Menunggu Dampak Nyata
Di lapangan, ribuan warga korban banjir dan longsor masih berjuang menghadapi kerusakan rumah, keterbatasan logistik, serta ancaman penyakit pascabanjir. Mereka menjadi kelompok yang paling bergantung pada kecepatan distribusi bantuan.
Karena itu, kejelasan mekanisme bukan sekadar urusan administrasi. Mekanisme yang tegas menentukan apakah bantuan benar-benar sampai ke tangan korban atau justru berhenti di rantai birokrasi.
Pada akhirnya, bencana kembali menguji negara seberapa cepat pemerintah bergerak saat air naik, dan seberapa tulus solidaritas hadir tanpa pamrih. Jika bantuan harus “jelas”, publik kini menunggu satu bukti kejelasan itu terasa di lapangan, bukan hanya terdengar di ruang rapat. @dimas
