Ada sesuatu yang ironis dari sebuah potensi desa yang memiliki perkebunan, peternakan, dan lahan pertanian, tetapi masih harus bergantung pada produk komersial untuk memenuhi kebutuhan produksinya.
Tabooo.id – Pelepah sawit tersedia di sekitar perkebunan. Kotoran sapi berasal dari aktivitas peternakan. Keduanya sebenarnya memiliki potensi ekonomi. Namun, tanpa pengetahuan, teknologi, dan sistem pengelolaan yang tepat, sumber daya tersebut hanya menjadi material yang belum memberikan nilai tambah. Situasi inilah yang coba diubah masyarakat dengan menggali potensi Desa Al Kautsar, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.
Melalui program Kolaborasi Sosial Membangun Masyarakat (Kosabangsa) 2026, tim Universitas Borneo Lestari (UNBL) bersama Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari (Uniska) mendampingi masyarakat mengembangkan pemanfaatan limbah perkebunan dan peternakan.
Pelatihan berlangsung pada 20–21/09/2026. Warga belajar mengolah pelepah sawit menjadi pakan ternak melalui teknologi silase. Mereka juga mempraktikkan pembuatan pupuk kompos dari kotoran sapi.
Di sisi lain, kelompok PKK memperoleh pendampingan pengembangan Tanaman Obat Keluarga (Toga) menjadi produk olahan bernilai tambah.
Program ini terlihat sederhana. Namun, di balik aktivitas pengolahan limbah tersebut, tersimpan persoalan yang jauh lebih besar: mengapa sumber daya yang tersedia di desa belum sepenuhnya mampu menggerakkan ekonomi masyarakatnya sendiri?
Potensi Desa: Ketika Kekayaan Desa Tidak Otomatis Menjadi Kesejahteraan
Desa Al Kautsar memiliki perkebunan kelapa sawit dan karet rakyat, lahan hortikultura, serta embung yang mendukung aktivitas pertanian dan peternakan.
Secara ekonomi, kombinasi sumber daya tersebut membuka peluang membangun rantai produksi lokal.
Perkebunan menyediakan bahan baku. Peternakan menghasilkan produk pangan sekaligus limbah organik. Pertanian membutuhkan pupuk. Sementara itu, masyarakat memiliki kesempatan mengembangkan produk olahan untuk pasar lokal.
Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya terhubung. Pelepah sawit belum banyak dimanfaatkan sebagai bahan pakan. Kotoran sapi juga belum dimanfaatkan secara luas menjadi pupuk organik.
Akibatnya, peternak masih bergantung pada pakan komersial. Sementara itu, kebutuhan pupuk pertanian juga berpotensi menambah pengeluaran produksi.
Di sinilah persoalannya, Ketergantungan terhadap produk dari luar bukan selalu disebabkan oleh ketiadaan sumber daya lokal. Terkadang, masalah justru muncul karena masyarakat belum memiliki akses terhadap teknologi, pengetahuan, pendampingan, dan jaringan usaha.
Desa memiliki bahan baku. Namun, bahan baku saja tidak cukup untuk menciptakan kemandirian ekonomi.
Masyarakat membutuhkan kemampuan mengubah sumber daya menjadi produk yang memiliki nilai jual.
Pelepah Sawit: Dari Sisa Perkebunan Menjadi Peluang Pakan
Bagi sebagian masyarakat, pelepah sawit mungkin hanya bagian dari aktivitas perkebunan yang tidak terlalu diperhitungkan.
Namun, melalui pengolahan yang tepat, material tersebut dapat menjadi salah satu alternatif bahan pakan ternak.
Tim pendamping memperkenalkan pembuatan ransum silase dari pelepah sawit. Teknologi fermentasi ini membantu mengolah bahan pakan agar lebih mudah disimpan dan dimanfaatkan.
Ketua Kelompok Tani Ternak Mahesa Makmur, Eko Prayitno, melihat pelatihan tersebut sebagai kesempatan untuk memanfaatkan sumber daya yang sebelumnya kurang dilirik.
“Pelepah sawit yang selama ini tidak dimanfaatkan warga kini dapat diolah menjadi pakan. Kami juga mendapat pelatihan membuat pupuk kompos dari kotoran sapi,” ujar Eko, 25/10/2026.
Pernyataan tersebut menunjukkan perubahan cara pandang masyarakat terhadap sumber daya di sekitarnya. Sesuatu yang sebelumnya dianggap tidak bernilai mulai dilihat sebagai bahan produksi.
Namun, ada hal yang perlu diperhatikan. Pengolahan pelepah sawit tidak otomatis menjamin penurunan biaya peternakan.
Peternak tetap membutuhkan formula pakan yang sesuai kebutuhan nutrisi ternak, proses fermentasi yang benar, serta pengawasan kualitas bahan.
Selain itu, masyarakat perlu menghitung biaya pencacahan, tenaga kerja, penyimpanan, dan distribusi.
Artinya, keberhasilan teknologi tidak cukup diukur dari kemampuan membuat silase. Teknologi tersebut harus terbukti mampu memberikan manfaat ekonomi dibandingkan pola produksi sebelumnya.
Pertanyaannya, apakah peternak nantinya benar-benar bisa mengurangi biaya pakan, atau hanya memperoleh keterampilan baru tanpa perubahan signifikan pada pengeluaran usaha?
Inilah ukuran yang seharusnya menjadi perhatian program pemberdayaan.
Dari Kotoran Sapi Menuju Ekonomi yang Berputar
Persoalan berikutnya terletak pada kotoran ternak. Dalam sistem peternakan yang tidak memiliki pengelolaan limbah memadai, kotoran sapi berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan. Padahal, melalui proses pengomposan yang benar, material tersebut dapat kembali menjadi sumber nutrisi bagi tanah.
Di sinilah konsep ekonomi sirkular menemukan relevansinya. Ekonomi tidak harus selalu bergerak melalui pola mengambil, menggunakan, lalu membuang. Masyarakat bisa membangun sistem produksi yang memanfaatkan kembali hasil samping dari aktivitas sebelumnya.
Pelepah sawit masuk ke dalam rantai pakan. Peternakan menghasilkan pupuk organik. Pupuk tersebut kemudian dapat mendukung aktivitas pertanian.
Dengan pola seperti ini, perkebunan, peternakan, dan pertanian tidak lagi berjalan sendiri-sendiri.
Ketiganya bisa membentuk hubungan produksi yang saling mendukung. Namun, ekonomi sirkular bukan sekadar slogan lingkungan.
Masyarakat perlu memiliki sistem pengumpulan bahan, tempat pengolahan, standar kualitas kompos, serta mekanisme distribusi.
Jika hasil kompos hanya menumpuk tanpa pembeli atau pengguna, masalahnya belum selesai. Limbah hanya berpindah tempat.
Karena itu, keberhasilan program harus terlihat dari seberapa jauh hasil pengolahan benar-benar masuk ke dalam aktivitas ekonomi masyarakat.
Hilirisasi Riset: Jangan Berhenti di Laboratorium
Salah satu bagian menarik dari program Kosabangsa 2026 adalah keterlibatan perguruan tinggi dalam membawa hasil penelitian kepada masyarakat.
Ketua tim pelaksana dari UNBL, apt. M. Andi Chandra, M.Farm., menjelaskan bahwa teknologi yang diperkenalkan merupakan bagian dari hilirisasi penelitian tim pendamping Uniska.
Salah satu rujukannya berasal dari penelitian Prof. Dr. Ir. Hj. Tintin Rostini mengenai fermentasi pakan dan pemanfaatan limbah pertanian.
Program tersebut juga menerapkan teknologi yang mencakup paten berjudul Proses Produksi Cairan Suplemen untuk Memacu Pertumbuhan Ternak.
Keterlibatan perguruan tinggi memperlihatkan bahwa penelitian akademis memiliki peluang untuk menjawab persoalan konkret di masyarakat.
Selama ini, salah satu tantangan hilirisasi riset adalah jarak antara penemuan akademis dan kebutuhan pengguna.
Penelitian dapat menghasilkan teknologi. Namun, masyarakat membutuhkan sesuatu yang lebih dari sekadar penjelasan ilmiah.
Mereka membutuhkan teknologi yang mudah diterapkan, terjangkau, sesuai kondisi lapangan, serta memiliki manfaat ekonomi yang dapat diukur.
Karena itu, keberhasilan hilirisasi tidak seharusnya berhenti pada jumlah penelitian yang diterapkan atau alat yang diserahkan.
Ukuran yang lebih penting adalah apakah masyarakat mampu mengoperasikan teknologi tersebut secara mandiri setelah pendampingan selesai.
Perguruan tinggi juga perlu memastikan bahwa hasil penelitian tidak berhenti sebagai dokumentasi kegiatan pengabdian masyarakat.
Riset yang hebat bukan hanya yang berhasil dipresentasikan di ruang akademik, melainkan yang mampu mengubah persoalan nyata menjadi solusi yang bertahan lama.
PKK dan Toga: Ketika Pemberdayaan Membuka Jalur Ekonomi Baru
Pemberdayaan Desa Al Kautsar tidak hanya menyasar kelompok peternak.
Kelompok PKK juga memperoleh kesempatan mengembangkan potensi tanaman obat keluarga menjadi produk olahan.
Mereka mendapatkan pelatihan pembuatan gummy candy serta serbuk jahe instan yang dipadukan dengan bunga telang.
Ketua PKK Desa Al Kautsar, Fitriani, menyambut positif kegiatan tersebut.
“Kami berterima kasih karena mendapat pelatihan pengolahan Toga menjadi gummy candy dan serbuk jahe kombinasi bunga telang, sekaligus pendampingan dalam pengelolaan Toga,” tuturnya.
Pengembangan produk ini membuka peluang lain bagi ekonomi rumah tangga.
Jika peternakan bergerak melalui pengolahan bahan pakan dan pupuk, kelompok PKK berpotensi membangun usaha berbasis produk olahan tanaman lokal.
Namun, produk yang berhasil dibuat saat pelatihan belum tentu siap bersaing di pasar.
Ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan, mulai dari keamanan pangan, standar produksi, pengujian mutu, perizinan, kemasan, masa simpan, hingga strategi pemasaran.
Khusus produk gummy candy dan serbuk jahe, masyarakat juga perlu memahami ketentuan produksi pangan olahan serta tidak mengklaim manfaat kesehatan secara berlebihan tanpa bukti ilmiah dan izin yang sesuai.
Di sinilah pemberdayaan perempuan dapat memiliki dimensi ekonomi yang lebih luas.
Bukan hanya memberikan keterampilan tambahan, tetapi membuka peluang bagi kelompok PKK untuk mengembangkan usaha, mengelola pendapatan, dan terlibat dalam rantai ekonomi desa.
Namun, pertanyaan berikutnya tetap sama: siapa yang akan membantu mereka menemukan pasar?
Sebab, produk yang bagus tanpa akses distribusi hanya akan menjadi hasil pelatihan yang tersimpan di lemari.
Dana Program Bisa Berakhir, Lalu Siapa yang Menjaga Keberlanjutannya?
Program Kosabangsa 2026 mendapatkan pendanaan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Pendanaan tersebut menjadi bagian dari dukungan untuk memperkuat kolaborasi perguruan tinggi dan masyarakat.
Ketua tim pendamping, Prof. Tintin Rostini, berharap kegiatan tersebut mampu mendukung kemandirian pakan Kelompok Mahesa Makmur sekaligus mendorong hilirisasi produk agro oleh kelompok PKK Desa Al Kautsar.
Harapan tersebut penting. Namun, keberlanjutan program tidak cukup hanya mengandalkan optimisme.
Ada persoalan yang perlu dijawab sejak awal.
Siapa yang akan mendampingi peternak ketika teknologi mengalami kendala?
Siapa yang memastikan ketersediaan bahan baku?
Bagaimana kelompok mengelola biaya perawatan alat?
Apakah ada koperasi, badan usaha milik desa, atau kelembagaan ekonomi yang bisa membantu menghubungkan produksi dengan pasar?
Bagaimana pemerintah desa mengintegrasikan program tersebut ke dalam agenda pembangunan ekonomi lokal?
Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk meremehkan program yang sudah berjalan.
Justru sebaliknya. Program pemberdayaan membutuhkan perencanaan lanjutan agar hasilnya tidak berhenti ketika kegiatan formal selesai.
Sebab, ada perbedaan besar antara masyarakat yang pernah mendapatkan pelatihan dan masyarakat yang benar-benar memiliki kemampuan mengelola usaha secara mandiri.
Pelatihan menciptakan pengetahuan. Pendampingan membangun keterampilan. Namun, kelembagaan dan akses pasar menentukan apakah keterampilan tersebut mampu bertahan menjadi kegiatan ekonomi.
Jika tahapan terakhir ini tidak mendapat perhatian, program berisiko meninggalkan peralatan tanpa pemanfaatan berkelanjutan.
Mengukur Keberhasilan: Bukan Berapa Banyak Alat yang Diserahkan
Program pemberdayaan masyarakat sering kali terlihat berhasil melalui dokumentasi kegiatan. Ada foto pelatihan. Ada peserta yang hadir. Ada alat yang diserahkan. Ada produk yang berhasil dibuat. Namun, dokumentasi bukan ukuran akhir keberhasilan.
Untuk mengetahui apakah program di Desa Al Kautsar benar-benar memberikan perubahan, diperlukan evaluasi dalam beberapa aspek.
| Aspek | Indikator keberhasilan |
|---|---|
| Peternakan | Penurunan biaya pakan dan peningkatan produktivitas ternak |
| Pengolahan limbah | Jumlah pelepah sawit dan kotoran sapi yang berhasil dimanfaatkan |
| Pertanian | Penggunaan kompos dan pengurangan ketergantungan pupuk komersial |
| Ekonomi PKK | Produk terjual, omzet, dan pendapatan kelompok |
| Teknologi | Kemampuan masyarakat mengoperasikan serta merawat peralatan |
| Kelembagaan | Keberlanjutan kelompok dan kemitraan usaha |
| Kemandirian | Kemampuan menjalankan produksi tanpa ketergantungan pada pendanaan program |
Indikator tersebut perlu dibandingkan dengan kondisi sebelum dan sesudah pendampingan.
Evaluasi juga perlu dilakukan secara berkala, bukan hanya ketika program berakhir.
Dengan begitu, masyarakat, pemerintah desa, perguruan tinggi, dan kementerian memiliki gambaran yang lebih objektif mengenai dampak program.
Di sinilah ukuran keberhasilan harus bergeser.
Bukan berapa banyak masyarakat yang duduk mengikuti pelatihan, melainkan berapa banyak keluarga yang mengalami perubahan ekonomi setelahnya.
Jangan Biarkan Desa Kaya Bahan Baku, tetapi Miskin Nilai Tambah
Desa Al Kautsar memberikan gambaran bahwa potensi ekonomi lokal tidak selalu membutuhkan sumber daya baru.
Terkadang, yang dibutuhkan justru kemampuan membaca kembali apa yang selama ini tersedia.
Pelepah sawit bukan sekadar sisa perkebunan. Kotoran sapi bukan sekadar limbah peternakan. Tanaman obat keluarga bukan hanya penghias pekarangan.
Semuanya memiliki peluang menjadi bagian dari rantai ekonomi.
Namun, peluang tersebut tidak akan berkembang hanya melalui satu atau dua hari pelatihan.
Masyarakat membutuhkan teknologi yang tepat guna, pendampingan berkelanjutan, akses pembiayaan, kelembagaan yang kuat, dan pasar yang nyata.
Pemerintah juga perlu memastikan program pemberdayaan terhubung dengan kebijakan pembangunan ekonomi desa.
Perguruan tinggi perlu menjaga agar hasil penelitian tetap bisa digunakan masyarakat setelah proyek selesai.
Sementara itu, kelompok masyarakat harus mendapatkan ruang untuk mengembangkan usaha dan mengambil keputusan ekonomi secara mandiri.
Inilah persoalan yang sering luput dari perhatian: desa tidak kekurangan potensi, tetapi sering kali kekurangan sistem yang mampu mengubah potensi menjadi kesejahteraan.
Jangan sampai masyarakat hanya diajari mengolah limbah, tetapi tidak pernah dibantu membangun pasar. Jangan sampai teknologi datang sebagai proyek, lalu pergi sebagai kenangan.
Karena pada akhirnya, keberhasilan pemberdayaan bukan tentang seberapa banyak teknologi yang dibawa dari kampus ke desa.
Keberhasilan sesungguhnya terjadi ketika masyarakat mampu melanjutkan, mengembangkan, dan memperoleh manfaat ekonomi dari teknologi tersebut tanpa terus menunggu program berikutnya.
Dan mungkin, pertanyaan paling penting bagi Desa Al Kautsar bukan lagi bagaimana mengolah limbah.
Melainkan: setelah semua pelatihan selesai, apakah masyarakat sudah benar-benar memiliki sistem ekonomi yang mampu menghidupi dirinya sendiri?. @teguh
