Ledakan informasi dan media sosial mengubah ruang publik. Dewan Pers menilai pers dan pemerintah harus mengembalikan substansi di tengah dominasi informasi sensasional.
Tabooo.id – Ruang publik Indonesia tidak pernah seramai sekarang. Dalam hitungan menit, sebuah peristiwa dapat berubah menjadi bahan percakapan nasional. Potongan video, pernyataan pejabat, hingga komentar warganet bisa menggeser perhatian publik sebelum masyarakat memahami persoalan secara utuh.
Persoalannya bukan lagi kekurangan informasi.
Masyarakat justru menghadapi kelebihan informasi tanpa jaminan kualitas.
Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat melihat kondisi tersebut sebagai persoalan serius. Menurut dia, kebebasan ruang publik yang semakin luas belum berjalan seiring dengan kualitas informasi yang beredar.
“Ruang publik itu sekarang justru semakin bebas. Persoalannya, kebebasan ruang publik itu tidak dibarengi dengan kualitas isi yang beredar,” kata Komaruddin dalam konferensi pers Paparan Kinerja Dewan Pers di Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Ia menyoroti hoaks, informasi bermutu rendah, serta kecenderungan publik membicarakan “sampiran” sebuah peristiwa daripada substansinya.
Pada titik itu, persoalan ruang publik berubah. Tantangannya bukan lagi sekadar siapa yang boleh berbicara, melainkan apa yang akhirnya didengar masyarakat.
Ketika yang Viral Mengalahkan yang Penting
Media sosial bekerja dengan logika perhatian. Sebuah informasi tidak selalu menyebar karena penting, tetapi karena mampu memancing rasa ingin tahu, kemarahan, tawa, atau kontroversi.
Akibatnya, substansi sering menghadapi persaingan yang tidak seimbang. Kebijakan publik yang membutuhkan penjelasan panjang dapat kalah menarik dari satu kalimat kontroversial.
Lebih jauh, algoritma ikut memperkuat pola tersebut. Konten yang memancing respons memperoleh peluang lebih besar untuk terus beredar, sedangkan informasi yang membutuhkan konsentrasi sering kehilangan perhatian.
Fenomena itu terlihat dalam sejumlah pidato Presiden Prabowo Subianto.
Pidato kenegaraan menjelang HUT ke-81 RI, misalnya, ramai dibicarakan karena pernyataan mengenai pengupas bawang yang disebut menerima upah Rp700.000 per kilogram. Sebelumnya, publik juga menyoroti pernyataan tentang hasil penggilingan padi senilai Rp2 triliun per bulan, petani yang mampu bepergian ke luar negeri, serta program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.
Pernyataan tersebut tentu dapat menjadi bahan perdebatan. Namun, persoalan yang lebih besar muncul ketika bagian tersebut mengalahkan agenda utama pidato.
Komaruddin mempertanyakan mengapa kondisi itu terus terjadi. Menurut dia, unsur candaan atau selingan dalam pidato tidak seharusnya mengambil seluruh ruang percakapan publik.
“Semestinya Badan Komunikasi Pemerintah mengawal inti pidato yang seharusnya mengisi ruang publik,” ujarnya.
Dengan kata lain, persoalannya bukan terletak pada keberadaan selingan dalam pidato. Masalahnya muncul ketika selingan mengalahkan substansi.
Pemerintah Juga Menghadapi Krisis Komunikasi
Ledakan informasi tidak sepenuhnya lahir dari perilaku pengguna media sosial. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab besar dalam menentukan seberapa jelas sebuah kebijakan sampai kepada masyarakat.
Komaruddin menilai kondisi itu tidak terlepas dari lemahnya komunikasi publik pemerintah. Kementerian Komunikasi dan Digital serta Badan Komunikasi Pemerintah, menurut dia, memiliki peran penting dalam mengawal pesan strategis pemerintah.
Ketika pemerintah menyampaikan kebijakan kompleks tanpa konteks yang cukup, ruang kosong komunikasi segera terbentuk.
Setelah itu, media sosial akan mengisinya.
Akun anonim dapat memberikan tafsir. Kreator konten bisa memotong pernyataan. Warganet kemudian memperluas percakapan.
Dalam beberapa kasus, informasi resmi akhirnya tertinggal dari informasi yang lebih sederhana dan lebih sensasional.
Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan informasi. Pemerintah juga perlu memastikan pesan publik memiliki konteks, data, penjelasan, serta sumber yang dapat dipercaya.
Jika tidak, komunikasi resmi akan kalah cepat dari potongan informasi yang belum tentu lengkap.
Pers Terjebak di Antara Kecepatan dan Kedalaman
Pers menghadapi tekanan yang tidak kalah besar. Di satu sisi, masyarakat membutuhkan informasi cepat. Di sisi lain, proses jurnalistik membutuhkan verifikasi, keberimbangan, dan ketelitian.
Dewan Pers mencatat sekitar 800 pengaduan hingga Juli 2026. Angka tersebut meningkat dibandingkan sekitar 600 pengaduan pada periode yang sama tahun lalu.
Sepanjang 2025, Dewan Pers menerima 1.280 pengaduan. Tahun ini, jumlahnya diperkirakan mencapai 1.500–1.600 pengaduan.
Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers Muhammad Jazuli mengatakan peningkatan tersebut tidak semata-mata menunjukkan bertambahnya masalah. Menurut dia, angka pengaduan juga menunjukkan meningkatnya keberanian masyarakat untuk menguji kerja jurnalistik.
“Dewan Pers melihat tingginya pengaduan masyarakat dan pemerintah bukan sebagai beban administratif, melainkan indikator kesehatan ekosistem pers,” kata Jazuli.
Namun, peningkatan pengaduan juga membuka persoalan lain. Sebagian media masih menghadapi masalah akurasi, keberimbangan, pemilihan narasumber, hingga pemenuhan hak jawab.
Media daring menjadi kelompok yang paling banyak mendapat pengaduan. Jazuli menilai persaingan mengejar trafik dapat mendorong judul sensasional, verifikasi lemah, dan praktik jurnalistik yang belum profesional.
Di sinilah paradoks media digital muncul.
Media membutuhkan trafik untuk bertahan. Publik membutuhkan informasi berkualitas untuk mengambil keputusan.
Keduanya tidak selalu berjalan searah.
Ketika trafik menjadi ukuran utama, media memiliki insentif untuk memperbesar konflik. Judul menjadi lebih provokatif, konteks semakin pendek, sedangkan kecepatan publikasi menjadi prioritas.
Padahal, jurnalistik berkualitas bekerja dengan prinsip berbeda. Jurnalis harus memeriksa fakta, menguji sumber, menghadirkan konteks, dan menjaga keberimbangan sebelum informasi sampai kepada pembaca. Prinsip faktualitas, aktualitas, 5W+1H, serta verifikasi menjadi fondasi penting dalam proses tersebut.
Ketika Semua Orang Bisa Menjadi Penyebar Informasi
Perubahan terbesar terjadi ketika produksi informasi tidak lagi menjadi monopoli institusi media.
Dulu, masyarakat menerima berita melalui organisasi pers. Kini, setiap orang dapat memproduksi dan mendistribusikan informasi melalui media sosial.
Perubahan itu memperluas demokrasi informasi. Namun, pada saat yang sama, perubahan tersebut juga menghapus sebagian pagar editorial.
Sebuah informasi dapat menyebar tanpa melewati editor. Tidak ada kewajiban bagi pembuat konten untuk melakukan verifikasi jurnalistik. Tidak semua informasi memiliki sumber yang jelas.
Akibatnya, masyarakat menghadapi persoalan baru.
Informasi yang benar harus bersaing dengan informasi yang menarik.
Keduanya menggunakan ruang distribusi yang sama.
Lebih jauh, algoritma tidak bekerja berdasarkan nilai kebenaran. Algoritma bekerja berdasarkan pola interaksi yang dapat diukur.
Karena itu, konten kontroversial dapat memperoleh perhatian besar meskipun tidak memiliki nilai informasi yang sebanding.
Di sinilah pers seharusnya mengambil posisi berbeda.
Pers tidak perlu menjadi saluran tercepat untuk semua informasi. Sebaliknya, pers harus menjadi ruang yang membantu masyarakat memahami informasi.
Pers Harus Kembali Menjadi Penjaga Konteks
Ledakan informasi justru memperjelas fungsi utama jurnalisme.
Ketika semua orang dapat berbicara, pers harus membantu publik membedakan fakta dari klaim. Ketika semua orang dapat menyebarkan informasi, pers harus menjelaskan konteks di balik informasi tersebut.
Berita tidak boleh berhenti pada pertanyaan apa yang terjadi.
Jurnalisme mendalam harus bergerak menuju pertanyaan berikutnya mengapa hal itu terjadi, siapa yang terdampak, apa kepentingannya, dan pola apa yang sedang terbentuk?
Dalam konteks Deep, fakta menjadi pintu masuk, bukan tujuan akhir. Sistem editorial Tabooo menempatkan rubrik ini untuk membaca sistem dan pola di balik sebuah peristiwa.
Karena itu, artikel mendalam tidak cukup mengulang pernyataan pejabat. Jurnalis perlu menghubungkan pernyataan tersebut dengan konteks, dampak sosial, kepentingan publik, dan perubahan yang mungkin muncul.
Dengan pendekatan itu, pembaca tidak hanya mengetahui sebuah peristiwa. Mereka juga memahami mengapa peristiwa tersebut penting.
Batas Lama Mulai Retak
Persoalan berikutnya menyangkut regulasi.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers lahir pada awal Reformasi. Saat itu, institusi pers menjadi salah satu simbol utama kebebasan setelah berakhirnya Orde Baru.
Kini, ekosistem informasi telah berubah secara drastis.
Media sosial menjadi ruang produksi sekaligus distribusi informasi. Individu dapat membangun audiens sendiri. Platform digital juga memiliki kekuatan besar dalam menentukan informasi yang memperoleh perhatian.
Pada saat yang sama, institusi media menghadapi tekanan ekonomi.
Komaruddin menyebut kondisi ekonomi institusi pers menurun. Ia juga menyinggung pemutusan hubungan kerja yang terjadi di kalangan insan pers.
Situasi tersebut menciptakan paradoks.
Ketika kebutuhan masyarakat terhadap informasi terpercaya meningkat, kapasitas sebagian institusi pers justru menghadapi tekanan.
Karena itu, Komaruddin membuka kemungkinan redefinisi peran Dewan Pers dalam menghadapi ledakan informasi.
Ia mempertanyakan apakah UU Pers masih sepenuhnya relevan dengan perkembangan media sosial. Selain itu, ia membuka kemungkinan penguatan Dewan Pers atau pembentukan institusi baru untuk menghadapi persoalan tersebut.
Dewan Pers kini menyiapkan forum kajian dan melibatkan para ahli. Hasil kajian itu nantinya diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah, Komdigi, dan kalangan pers.
Namun, Regulasi Bukan Satu-satunya Jawaban
Perubahan kelembagaan tidak otomatis menyelesaikan persoalan kualitas informasi.
Sebab, masalah utama bukan hanya siapa yang mengawasi. Persoalannya juga menyangkut bagaimana informasi diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi.
Publik membutuhkan literasi. Media membutuhkan kapasitas jurnalistik. Pemerintah membutuhkan komunikasi yang terbuka. Platform digital membutuhkan kesadaran terhadap dampak distribusi informasi.
Keempat unsur tersebut saling berkaitan.
Jika salah satunya gagal, kualitas ruang publik ikut terdampak.
Karena itu, upaya memperbaiki ruang publik harus berjalan dari hulu hingga hilir. Jurnalis perlu memperkuat verifikasi, pemerintah perlu memperjelas komunikasi, sedangkan masyarakat perlu meningkatkan kemampuan membaca informasi secara kritis.
Pada akhirnya, kualitas ruang publik tidak hanya ditentukan oleh jumlah orang yang berbicara. Kualitasnya ditentukan oleh seberapa baik masyarakat dapat membedakan informasi, opini, propaganda, dan fakta.
Ini Bukan Sekadar Ledakan Informasi, tetapi Perebutan Makna
Persoalan hari ini bukan sekadar terlalu banyak informasi.
Ini adalah perebutan makna.
Ruang publik hari ini menjadi arena perebutan perhatian. Ada pihak yang menentukan isu mana yang layak dianggap penting, sementara algoritma ikut mendorong potongan informasi tertentu menjadi viral. Di tengah arus tersebut, konteks sering kali hilang dan sebagian isu perlahan tenggelam sebelum publik sempat memahaminya.
Pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar menghitung jumlah unggahan.
Sebab ruang publik bukan hanya tempat masyarakat berbicara. Ruang publik juga menjadi tempat masyarakat menentukan apa yang layak dipercaya, dibahas, dan diperjuangkan.
Jika mekanisme itu sepenuhnya mengikuti sensasi dan algoritma, demokrasi memang akan terlihat ramai.
Namun, keramaian tidak selalu berarti kualitas.
Publik bisa mengetahui siapa yang viral tanpa memahami persoalan yang sebenarnya. Masyarakat bisa mengikuti perdebatan sepanjang hari tanpa mengetahui kebijakan yang sedang dipertaruhkan.
Informasi semakin banyak, tetapi konteks justru semakin mahal.
Di tengah situasi tersebut, pers memiliki pekerjaan yang semakin penting.
Bukan sekadar menjadi yang pertama.
Bukan pula menjadi yang paling ramai.
Melainkan menjadi pihak yang mampu memeriksa, menjelaskan, menghubungkan, dan mengembalikan publik kepada esensi sebuah persoalan.
Pemerintah pun memiliki tanggung jawab serupa. Komunikasi publik harus hadir sebelum ruang kosong dipenuhi spekulasi.
Sementara itu, masyarakat tidak boleh berhenti sebagai konsumen informasi.
Mereka harus menjadi pembaca yang kritis.
Sebab pada akhirnya, ancaman terbesar dari ledakan informasi bukanlah masyarakat yang tidak tahu.
Ancaman sebenarnya adalah masyarakat yang merasa tahu, padahal hanya melihat potongan cerita. @dimas
