Dulu, mengkritik pemerintah terdengar mudah: tunjuk masalahnya, bongkar janjinya, lalu tuntut perubahan. Namun, begitu duduk di kursi kekuasaan, kritik yang sama berubah menjadi ujian. Sebab, menunjuk kesalahan orang lain tidak sama dengan membuktikan bahwa kita mampu memperbaikinya.
Tabooo.id – Mengkritik pemerintah memang mudah. Cukup tunjukkan masalah, bongkar kelemahan, lalu tawarkan janji perubahan. Namun, semuanya berubah ketika kursi yang dulu dikritik kini menjadi tempat duduk sendiri.
Tiba-tiba, masalah punya konteks. Keputusan punya alasan. Janji membutuhkan waktu. Sementara kritik yang dulu terdengar masuk akal kini dianggap tidak memahami situasi.
Selamat datang di dunia politik. Tempat seseorang bisa berganti posisi, tetapi publik tetap menagih jawaban yang sama, kalau sekarang kamu yang memegang kendali, apa yang sudah kamu perbaiki?
Dulu Menunjuk Masalah, Sekarang Harus Menyelesaikannya
Menjadi oposisi punya satu keuntungan besar yaitu kamu bisa berdiri di luar sistem dan menunjukkan bagian-bagiannya yang bermasalah.
Ketika pemerintah membuat keputusan kontroversial, oposisi bisa mempertanyakan alasannya. Ketika kebijakan tidak berjalan sesuai harapan, oposisi bisa menyoroti kegagalannya.
Itu bagian penting dari demokrasi. Pemerintah membutuhkan pengawasan, sedangkan publik membutuhkan suara alternatif.
Namun, ada satu hal yang sering terlupakan. Menunjukkan masalah tidak sama dengan membuktikan kemampuan menyelesaikannya.
Kritik bisa terdengar tajam tanpa harus berhadapan langsung dengan seluruh konsekuensi pengambilan keputusan. Sebaliknya, pemerintah harus mempertimbangkan anggaran, hukum, kepentingan publik, kapasitas birokrasi, dan berbagai konsekuensi yang saling bertabrakan.
Masalahnya, kompleksitas pemerintahan bukan kartu bebas untuk menghindari kritik.
Kalau dahulu seseorang menuntut pemerintah memberikan jawaban, sekarang ia harus bersedia menjawab pertanyaan yang sama.
Bedanya, kali ini publik tidak hanya mendengar janji. Publik juga bisa memeriksa hasil.
Ketika Posisi Berubah, Standar Jangan Ikut Berubah
Perjalanan politik Prabowo Subianto memberikan konteks menarik untuk membicarakan persoalan ini.
Setelah bertahun-tahun berada dalam persaingan politik, Prabowo akhirnya memenangkan Pilpres 2024 dan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia sejak 20 Oktober 2024.
Perubahan posisi tersebut menggeser tanggung jawabnya secara mendasar. Ia tidak lagi sekadar menawarkan arah pemerintahan sebagai kandidat, tetapi harus mempertanggungjawabkan keputusan sebagai kepala negara.
Di sinilah ujian politik yang sesungguhnya dimulai.
Ketika seorang politisi berada di luar pemerintahan, ia bisa menilai kebijakan dari sudut pandang alternatif. Namun, ketika memimpin, ia harus membuktikan apakah alternatif tersebut benar-benar dapat bekerja.
Namun, kita tetap perlu memeriksa konteks pernyataan, kewenangan, dan perubahan keadaan sebelum menganggap setiap kritik masa lalu sebagai janji pribadi yang harus ia wujudkan.
Tetapi ada prinsip yang tidak seharusnya berubah yaitu standar pertanggungjawaban.
Jika kita menuntut transparansi dari pemimpin lain, kita juga harus menjaga transparansi saat memegang kekuasaan.
Kita juga harus mengkritik kebijakan serupa dari pihak sendiri, sebagaimana kita mengkritik kebijakan buruk yang dibuat lawan politik.
Jangan sampai prinsip politik hanya berlaku selama menguntungkan posisi kita.
Pendukung Boleh Loyal, Publik Tetap Boleh Bertanya
Persoalan berikutnya muncul ketika kritik terhadap pemerintah berubah menjadi persoalan identitas politik.
Sebagian pendukung bisa menganggap kritik sebagai serangan terhadap tokoh yang mereka dukung. Sebagian pengkritik pun bisa menolak kebijakan pemerintah sebelum memeriksa hasilnya.
Keduanya menghadirkan masalah yang sama tetapi penilaian terhadap kebijakan bergeser menjadi pembelaan atau penolakan terhadap figur.
Padahal, kebijakan publik tidak bekerja berdasarkan loyalitas.
Kita tetap perlu mengapresiasi program yang bermanfaat, meski pemerintah yang tidak kita dukung menjalankannya. Sebaliknya, kita juga harus mengkritik kebijakan bermasalah, sekalipun tokoh pilihan kita sendiri yang membuatnya.
Misalnya, ketika pemerintah menjalankan program sosial berskala besar, pertanyaannya bukan sekadar apakah program itu merupakan janji presiden.
Publik juga perlu memeriksa ketepatan sasaran, kualitas pelaksanaan, penggunaan anggaran, dan manfaat yang benar-benar diterima masyarakat.
Apresiasi pencapaian, kritik terhadap masalah, dan kehati-hatian dalam menarik kesimpulan harus berjalan beriringan.
Demokrasi tidak membutuhkan pendukung yang selalu membenarkan. Demokrasi membutuhkan warga yang berani memeriksa.
Kekuasaan Bukan Alasan untuk Kebal Kritik
Ada perbedaan antara menjelaskan mengapa sebuah kebijakan menghadapi hambatan dan menggunakan hambatan sebagai alasan untuk menghindari pertanggungjawaban.
Pemerintahan memang tidak selalu bisa menyelesaikan masalah dalam waktu singkat. Kebijakan juga dapat menghadapi keterbatasan anggaran, penolakan, atau persoalan pelaksanaan.
Karena itu, evaluasi yang adil harus mempertimbangkan konteks.
Namun, konteks tidak menghapus kewajiban pemerintah untuk menjelaskan keputusan, membuka informasi yang relevan, memperbaiki kekurangan, dan menunjukkan perkembangan yang dapat diperiksa.
Publik tidak harus menuntut semua persoalan selesai dalam semalam.
Publik berhak meminta pemerintah menjelaskan progres pekerjaan, kendala yang dihadapi, dan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan.
Di sinilah perbedaan antara kepemimpinan dan sekadar penguasaan jabatan terlihat.
Jabatan memberikan kewenangan. Akan tetapi, kewenangan juga membawa konsekuensi.
Semakin besar kekuasaan yang dipegang, semakin besar pula kebutuhan untuk mempertanggungjawabkannya.
Dulu Menagih Jawaban, Sekarang Menjadi Orang yang Ditanya
Inilah ironi yang selalu mengikuti perjalanan dari oposisi menuju kekuasaan.
Ketika berada di luar pemerintahan, seorang politisi dapat membangun citra sebagai pihak yang memahami apa yang salah. Ketika memimpin, ia harus membuktikan bahwa pemahamannya menghasilkan perubahan.
Peralihan itu tidak otomatis membuat seseorang munafik. Perubahan posisi memang membawa tanggung jawab dan tantangan yang berbeda.
Namun, peralihan tersebut juga tidak otomatis membuktikan bahwa seseorang lebih mampu daripada pendahulunya.
Kemampuan memimpin harus diuji melalui keputusan, proses, dan hasil.
Karena itu, kita perlu menguji konsistensi pandangan Prabowo dari masa lalu hingga sekarang melalui kebijakan yang ia jalankan dan pertanggungjawabannya kepada publik.
Sebab, politik bukan hanya soal siapa yang berhasil merebut kekuasaan. Politik juga soal siapa yang bersedia diperiksa setelah mendapatkannya.
Kritik Tidak Kehilangan Nilai Setelah Pemilu
Kemenangan dalam pemilu memberikan mandat untuk memerintah. Namun, mandat tersebut bukan izin untuk menghentikan pertanyaan.
Prabowo berhak menjalankan agenda pemerintahannya. Pendukungnya berhak berharap program-program itu berhasil. Pengkritiknya juga berhak menguji keputusan dan hasilnya.
Semua pihak tetap harus tunduk pada fakta yang sama.
Nilai kebijakan harus diukur melalui bukti, ditelaah dari penyebabnya, dan dinilai secara hati-hati ketika data belum memadai.
Tidak perlu mengubah setiap persoalan menjadi perang antara pendukung dan penentang.
Pada akhirnya, ukuran pemerintahan bukan seberapa keras pendukung membelanya atau seberapa tajam lawan menyerangnya. Ukurannya adalah bagaimana kekuasaan digunakan dan apa dampaknya bagi masyarakat.
Dan ketika hari itu tiba, publik tidak membutuhkan lebih banyak alasan untuk percaya. Publik membutuhkan bukti. @naysa
