Tabooo.id: News – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengusut dugaan suap proyek jalur kereta api. Senin (2/2), penyidik memeriksa Direktur Keselamatan Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Jumardi (JUM), sebagai saksi.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
“Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK atas nama JUM selaku Direktur Keselamatan Perkeretaapian Kemenhub,” ujar Budi kepada jurnalis di Jakarta, Senin (2/2/26).
Penyidik memanggil Jumardi bukan hanya karena jabatannya saat ini, tetapi juga karena perannya dulu sebagai Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Surabaya, Jawa Timur. Ia tiba di Gedung KPK pukul 10.03 WIB.
Budi menegaskan tim penyidik terus menggali keterangan saksi untuk memetakan peran setiap pihak.
“Kami mendalami sejauh mana para pihak mengetahui dan terlibat dalam proses pengadaan serta dugaan pengaturan pemenang proyek,” kata Budi.
Berawal dari OTT, Tersangka Bertambah
KPK membongkar perkara ini lewat operasi tangkap tangan (OTT) pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah, yang kini bernama BTP Kelas I Semarang.
Setelah OTT, KPK langsung menetapkan 10 orang sebagai tersangka dan menahan mereka. Penyidik kemudian mengembangkan perkara dan menelusuri aliran dana. Hingga 20 Januari 2026, KPK telah menetapkan dan menahan 21 tersangka. Dua korporasi ikut terseret dan kini berstatus tersangka.
Penyidik menduga sejumlah pihak mengatur pemenang proyek sejak tahap administrasi hingga penetapan tender.
“Dugaan pengaturan dilakukan sejak proses administrasi sampai dengan penentuan pemenang tender,” tegas Budi.
Proyek Strategis Jadi Bancakan?
Kasus ini menyentuh sejumlah proyek besar, antara lain:
- Jalur ganda Solo Balapan, Kadipiro, Kalioso
- Pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan
- Empat proyek konstruksi dan dua proyek supervisi di Lampegan, Cianjur
- Perbaikan perlintasan sebidang Jawa–Sumatera
Proyek-proyek itu menyangkut keselamatan dan mobilitas jutaan warga. Pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk memperkuat konektivitas antardaerah. Namun dugaan rekayasa tender justru membuka ruang permainan gelap di balik proyek strategis.
Siapa Untung, Siapa Buntung?
Perusahaan yang mendapat proyek lewat jalur tidak sehat tentu meraup keuntungan. Oknum pejabat yang terlibat diduga menerima imbalan. Lingkaran kecil menikmati hasilnya.
Sebaliknya, kontraktor yang jujur kehilangan kesempatan. Negara kehilangan uang. Masyarakat menanggung risiko jika kualitas proyek tak sesuai standar.
Rel kereta harus lurus agar perjalanan aman. Jika prosesnya sudah bengkok sejak awal, publik pantas khawatir. Infrastruktur boleh megah, tapi tanpa integritas, semua hanya tampak kokoh di permukaan.
Rel menghubungkan kota dan harapan. Jangan sampai yang tersambung justru kepentingan dan kompromi.@eko
