Tabooo.id: Talk – Lini masa Indonesia kembali terbakar oleh satu tayangan televisi: Xpose Uncensored di Trans7. Episode yang menyorot kehidupan santri di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, itu memantik gelombang kemarahan luar biasa. Bukan cuma karena gaya narasinya yang satir, tapi karena dianggap melecehkan kiai, sosok yang dalam tradisi pesantren sangat dihormati dan dijunjung tinggi.
Hashtag #BoikotTrans7 langsung menggema. Dari alumni, santri, hingga tokoh Nahdlatul Ulama (NU), semua bersuara. Tayangan yang dimaksud dinilai “menyalahi adab” dan gagal memahami makna ta’dzim, penghormatan tulus antara santri dan guru spiritualnya. Dalam hitungan jam, isu ini melebar dari debat budaya ke krisis reputasi besar-besaran.
Antara Kebebasan dan Kepekaan
Media, tentu, punya hak untuk kritis. Tapi hak itu datang dengan tanggung jawab, terutama di negeri yang urat nadinya religius. Tayangan Xpose Uncensored menyorot relasi kiai-santri dengan gaya sinis: seolah ketaatan dan penghormatan dianggap sebagai feodalisme atau eksploitasi. Padahal, bagi dunia pesantren, itu adalah bentuk cinta dan spiritualitas.
Di sinilah literasi budaya media kita diuji. Jurnalisme satir seharusnya menggigit kekuasaan, bukan menggigiti nilai-nilai yang jadi pondasi masyarakat. Ketika bahasa kritik kehilangan empati, hasilnya bukan kesadaran publik, tapi luka sosial.
Respons cepat Trans7 yang meminta maaf dan melakukan tabayyun ke pihak Lirboyo memang patut diapresiasi. Namun, publik keburu kehilangan kepercayaan. Di mata banyak orang, permintaan maaf itu terasa “terlambat dan terlalu teknis”, sementara yang tersinggung bukan satu individu, tapi jutaan santri yang merasa identitasnya direndahkan.
PBNU, PKB, dan KPI: Dari Moral ke Politik
Tak butuh waktu lama, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) turun tangan. Gus Yahya, Ketua Umum PBNU, mengecam keras tayangan tersebut dan bahkan menyiapkan langkah hukum. Dari situ, isu moral berubah jadi persoalan politik.
Fraksi PKB di DPR ikut bersuara, menekan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers untuk mengusut pelanggaran etika siaran. KPI pun memanggil Trans7 dan menyatakan akan memberi sanksi tegas.
Dinamika ini memperlihatkan betapa sensitifnya ruang publik Indonesia: sekali media menyentuh ranah religius tanpa sensitivitas, gelombangnya bisa mengancam keberlangsungan korporasi besar seperti CT Corp. Di era ketika rating jadi raja, tampaknya media masih sering lupa bahwa kepercayaan publik adalah takhta yang jauh lebih tinggi.
Satir Bukan Lisensi untuk Buta Budaya
Satir seharusnya cerdas, bukan sekadar berani. Ia perlu menyeimbangkan ironi dan empati. Kalau satir kehilangan adab, ia berhenti jadi seni dan berubah menjadi serangan.
Kasus Trans7 ini memperlihatkan kegagalan ganda, yakni redaksi yang tidak peka, dan industri televisi yang makin miskin gatekeeper budaya. Padahal, Indonesia bukan negara tanpa konteks. Kita punya lapisan sejarah, agama, dan nilai lokal yang kompleks. Ketika media mengabaikan itu demi sensasi, maka ia sendiri sedang menggali kubur kepercayaannya.
Di sisi lain, publik juga perlu refleksi: apakah kita memberi ruang bagi kritik yang jujur, atau hanya mau mendengar pujian yang sopan? Karena kalau semua kritik dianggap penghinaan, maka jurnalisme tak akan pernah bisa tumbuh dewasa.
Media dan Moral di Era Trending Topic
Krisis Boikot Trans7 bukan sekadar drama digital. Ia membuka luka lama: ketegangan antara kebebasan berekspresi dan kesakralan moral masyarakat. Di satu sisi, kita ingin media berani bicara. Di sisi lain, kita ingin mereka tahu kapan harus diam.
Ironinya, di era algoritma dan clickbait, banyak media yang lebih takut kehilangan engagement daripada kehilangan kepercayaan. Mereka mengejar “viral”, bukan “adil”. Dan ketika suara publik akhirnya marah, barulah muncul klarifikasi, yang sering kali terasa seperti penyesalan yang disponsori.
Bagi Tabooo, keberanian bicara tidak berarti kebal dari tanggung jawab. Media boleh bebas, tapi tak boleh buta terhadap konteks kultural. Satir tanpa pemahaman budaya hanya akan menciptakan jarak antara redaksi dan rakyat.
Menjadi jurnalis berarti bukan hanya pintar menulis, tapi juga tahu kapan kata bisa jadi peluru. Dalam kasus ini, peluru itu salah sasaran, bukan menembus kebodohan, tapi melukai keyakinan. Dan luka itu, seperti kata para santri, “terlalu dalam untuk disembuhkan oleh press release.”
Kita hidup di negeri yang lebih peka terhadap adab daripada algoritma, tapi kenapa media sering lupa?
Apakah kebebasan berekspresi selalu berarti hak untuk menyinggung, atau justru kesempatan untuk memahami?
Menurutmu, siapa yang salah: media yang lancang, atau masyarakat yang terlalu sensitif? @tabooo
