Kericuhan demonstrasi Yogyakarta meluas dari kawasan Tugu hingga Bundaran UGM. Bentrokan massa dan aparat mewarnai malam hingga dini hari.
Tabooo.id: Yogyakarta – Malam yang semula dipenuhi suara tuntutan berubah menjadi rentetan bentrokan di sejumlah ruas Kota Yogyakarta. Demonstrasi yang mengkritik kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berakhir ricuh pada Selasa (10/11/2026) malam hingga Rabu (11/11/2026) dini hari.
Polisi menangkap 154 demonstran dalam rangkaian kericuhan tersebut. Sejumlah mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) turut diamankan. Sementara itu, laporan mengenai demonstran yang mengalami luka serius bermunculan di media sosial.
Aksi yang berlangsung sejak siang di kawasan Malioboro dan Titik Nol Kilometer itu awalnya berjalan tertib. Namun, situasi berubah ketika malam tiba. Ketegangan kemudian meluas dari kawasan Gedung DPRD DIY menuju Tugu Yogyakarta, Jalan A.M. Sangaji, hingga Bundaran UGM.
Pagar DPRD Jebol, Bentrokan Menjalar ke Malioboro
Kericuhan mulai terjadi sekitar pukul 20.00 WIB. Massa dari arah utara bergerak menuju Gedung DPRD DIY di kawasan Jalan Malioboro.
Pelaksana Tugas Kepala Bidang Humas Polda DIY Ajun Komisaris Besar Polisi Novita Eka Sari menyebut sekitar 100 orang berkumpul di depan gedung dewan.
“Awalnya ada 100 orang berkumpul di depan kantor DPRD DIY mulai penyerangan dengan menembakkan petasan, molotov, dan pelemparan batu ke area dalam DPRD,” kata Novita, Selasa (10/11/2026).
Massa yang didominasi pakaian gelap kemudian merusak dan menjebol pintu gerbang gedung dewan yang terkunci. Mereka melemparkan petasan, molotov, dan batu ke area dalam gedung.
Saat itu, halaman Gedung DPRD DIY dalam kondisi gelap. Ratusan personel kepolisian bersiaga di Jalan Perwakilan, tepatnya di sisi selatan gedung.
Namun, ketika kerusakan pagar meluas, aparat mulai bergerak. Personel dari arah selatan turut memperkuat pengamanan di kawasan Malioboro.
Polisi kemudian mengerahkan kendaraan taktis dan menembakkan water cannon untuk membubarkan massa.
Bukannya berhenti, sebagian massa justru bergerak mundur sambil melemparkan batu dan petasan. Pergerakan itu membawa bentrokan melewati rel Stasiun Tugu menuju Jalan Mangkubumi.
Sekitar pukul 21.00 WIB, polisi berhasil memisahkan konsentrasi massa di kawasan Tugu Yogyakarta. Meski demikian, perlawanan menggunakan batu dan kembang api masih berlangsung.
Dari Tugu Jogja hingga Bundaran UGM
Berbeda dengan aksi pada 28 Oktober 2026, massa kali ini tidak berhenti di kawasan Tugu Yogyakarta.
Sebagian demonstran terus bergerak ke utara. Kejar-kejaran dengan aparat berlanjut sepanjang Jalan A.M. Sangaji hingga mengarah ke Bundaran UGM, Kabupaten Sleman.
Memasuki Rabu dini hari, ketegangan kembali pecah di sekitar kawasan kampus.
Massa dari arah utara berdatangan dan menyerang barikade polisi. Sebagian lainnya mencoba memblokir akses jalan menggunakan water barrier.
Polisi merespons dengan menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan. Massa kemudian berhamburan ke arah timur menuju Jalan Affandi atau kawasan Gejayan.
Untuk mengendalikan situasi, Polda DIY mengerahkan pasukan gabungan dalam jumlah besar.
Kekuatan tersebut terdiri atas empat Satuan Setingkat Kompi Penindak Huru-Hara Brimob, 60 personel Satuan Penindak Perusuh, serta 858 personel Satuan Tugas Penguatan Patroli Siaga Reserse.
Skala pengerahan aparat memperlihatkan besarnya operasi pengamanan yang berlangsung sepanjang malam.
Lima Mahasiswa UGM Ikut Diamankan
Di tengah rangkaian bentrokan, polisi menangkap 154 demonstran. Petugas juga menyita sejumlah barang bukti berupa molotov, bensin, senjata tajam, dan ketapel.
Novita mengatakan seluruh orang yang diamankan masih menjalani pemeriksaan.
“Saat ini masih pemeriksaan dan pendalaman guna mengetahui peran masing-masing serta mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain,” ujar Novita.
Dari jumlah tersebut, lima mahasiswa UGM turut diamankan. Mereka adalah Bonifasius Alfanomega dari Hukum Internasional angkatan 2025, Radityo Prabhasworo dan Muhammad Fathir Firdaus dari Departemen Politik dan Pemerintahan angkatan 2025.
Dua mahasiswa lainnya ialah Dionisius Gallan dari Sosiologi angkatan 2023 dan Abid Tripta Pratama dari Kehutanan angkatan 2024.
Rektor UGM Ova Emilia menyatakan universitas sedang mengawal hak-hak mahasiswa yang terdampak.
“UGM tengah melakukan pendataan, penelusuran keberadaan, serta verifikasi kondisi mahasiswa yang terkena dampak. Universitas juga berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan keberadaan mereka serta mengupayakan pendampingan yang diperlukan,” kata Ova.
Rektorat juga berkomitmen menyiapkan bantuan hukum. Langkah tersebut bertujuan memastikan mahasiswa memperoleh pendampingan dan tetap mendapatkan hak-hak konstitusional selama menjalani pemeriksaan.
Laporan Korban Luka Serius Bermunculan
Persoalan tidak berhenti pada penangkapan dan kerusakan fasilitas umum. Media sosial juga dipenuhi laporan mengenai dugaan kekerasan aparat dan demonstran yang mengalami luka serius.
Sejumlah unggahan warganet menyebut beberapa demonstran membutuhkan penanganan medis darurat setelah bentrokan.
Salah satu akun media sosial menceritakan rekannya harus menjalani operasi tengkorak. Korban diduga terkena hantaman selongsong gas air mata pada bagian kepala.
Unggahan tersebut menyebut benturan mengakibatkan tengkorak korban retak hingga merobek selaput otak.
Selain itu, beredar pula informasi mengenai seorang korban dalam kondisi kritis. Korban disebut menjalani perawatan intensif di ruang Intensive Care Unit (ICU) RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta.
Korban dilaporkan menggunakan alat bantu pernapasan setelah menjalani pemeriksaan Computed Tomography Scan (CT Scan).
Namun, hingga informasi dalam bahan pemberitaan ini disusun, identitas korban, kondisi medis terkini, serta penyebab pasti luka tersebut belum memperoleh konfirmasi resmi. Karena itu, laporan di media sosial masih memerlukan verifikasi langsung dari rumah sakit, keluarga korban, maupun pihak terkait.
Ketika Ruang Aspirasi Berubah Menjadi Arena Bentrokan
Rentetan peristiwa di Yogyakarta memperlihatkan bagaimana demonstrasi dapat berubah menjadi konflik terbuka dalam hitungan jam.
Awalnya, masyarakat turun ke jalan untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Namun, malam menghadirkan persoalan berbeda: pagar gedung dewan rusak, fasilitas umum terdampak, massa dan aparat berhadapan, serta ratusan orang berakhir dalam pemeriksaan kepolisian.
Di sinilah persoalan yang lebih besar muncul.
Negara memang berkewajiban menjaga keamanan dan menindak tindakan pidana. Namun, penegakan hukum juga harus berjalan dengan prinsip proporsionalitas, transparansi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Sebaliknya, tindakan perusakan dan penggunaan benda berbahaya dalam demonstrasi juga tidak bisa dibenarkan hanya atas nama kebebasan menyampaikan pendapat.
Ini bukan sekadar persoalan bentrokan di jalanan. Ini menyangkut bagaimana negara mengelola kritik, bagaimana aparat menggunakan kewenangan, dan bagaimana hak warga tetap terlindungi ketika situasi memanas.
Sebab, demokrasi tidak hanya diuji ketika masyarakat bebas menyampaikan pendapat. Demokrasi justru diuji ketika pendapat itu berhadapan dengan kekuasaan. @dimas
