Kapolda DIY menduga kericuhan Yogyakarta terorganisir. Polisi menelusuri aktor, jaringan, pendanaan, dan motif di balik kerusuhan.
Tabooo.id – Kericuhan di Yogyakarta pada Selasa malam, 10 November 2026, menyisakan pertanyaan yang lebih besar daripada sekadar siapa yang melempar batu, menyalakan kembang api, atau merusak pagar gedung DPRD DIY. Kepolisian kini mengarahkan penyelidikan pada dugaan adanya pihak yang menggerakkan aksi, membangun jaringan, hingga mendanai kerusuhan.
Kapolda DIY Irjen Pol Langgeng Purnomo menyebut kelompok massa yang terlibat kericuhan di depan kantor DPRD DIY sebagai anomali. Ia menduga aksi tersebut berlangsung secara terorganisir dan bukan sekadar letupan spontan di tengah demonstrasi.
Pernyataan itu membuka babak baru dalam penanganan kericuhan Yogyakarta. Fokus kepolisian tidak lagi berhenti pada pelaku lapangan, tetapi mulai bergerak mencari kemungkinan aktor di baliknya.
Namun, dugaan tersebut belum menjadi kesimpulan hukum. Polisi masih harus membuktikan siapa yang menggerakkan massa, bagaimana pola koordinasinya, serta apakah benar terdapat jaringan dan pendanaan yang menopang aksi tersebut.
Dari demonstrasi ke kericuhan
Sebelum kericuhan pecah, massa lebih dahulu menyampaikan aspirasi di kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta. Situasi kemudian berubah ketika sejumlah orang bergerak menuju kantor DPRD DIY di Jalan Malioboro.
Menurut Langgeng, Polda DIY memantau pergerakan massa melalui kamera pengawas atau CCTV milik Polri. Dari pemantauan itu, polisi mengidentifikasi sejumlah orang yang diduga melakukan provokasi.
Langgeng menyebut mereka menyalakan mercon atau kembang api, merusak pagar, hingga memecahkan kaca. Kepolisian juga mengklaim telah membaca potensi kericuhan sebelum peristiwa tersebut terjadi.
“Kami dari data intelijen kami sudah monitor bahwa akan ada shot aksi yang akan membuat rusuh. Ini sudah ada tanda ke sana seperti tanggal 28 Oktober,” kata Langgeng, Rabu (11/11/2026).
Ia mengatakan kepolisian telah berkoordinasi dengan kepala desa dan pemerintah daerah. Koordinasi itu, menurutnya, bertujuan mengantisipasi kemungkinan provokasi terhadap warga di kawasan Malioboro.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan penting: jika aparat telah membaca potensi kericuhan, seberapa jauh langkah pencegahan dilakukan sebelum bentrokan benar-benar terjadi?
Pemantauan intelijen semestinya tidak hanya berakhir sebagai catatan potensi gangguan keamanan. Informasi itu juga perlu diuji melalui langkah pencegahan yang terukur, tanpa mengorbankan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat.
Memburu aktor di balik kerusuhan
Polda DIY bersama Mabes Polri kini melakukan scientific investigation untuk menelusuri dugaan keterlibatan pihak lain. Penyelidikan tersebut diarahkan untuk mengungkap aktor, jaringan, sumber pendanaan, hingga motif di balik kericuhan.
Langgeng menyebut pencarian aktor di balik peristiwa itu masih menjadi pekerjaan rumah kepolisian.
“Dalam hal ini masih dalam proses, tentunya ini di-backup oleh Mabes Polri untuk melakukan scientific investigation, kemudian berikutnya tentunya akan terus dicari siapa aktor di belakangnya, kemudian jaringannya, pendananya, bahkan motif tujuannya,” ujarnya.
Istilah terorganisir dalam perkara ini menjadi klaim yang harus diuji melalui bukti. Kerusuhan yang melibatkan banyak orang tidak otomatis membuktikan adanya satu komando atau jaringan terstruktur.
Penyidik perlu menunjukkan hubungan antarpelaku, pola komunikasi, aliran dana, serta peran masing-masing pihak. Tanpa pembuktian tersebut, dugaan tentang aktor intelektual berisiko berhenti sebagai narasi yang belum terkonfirmasi.
Langgeng sendiri menyebut kericuhan itu sebagai kondisi anomali karena menurutnya tidak muncul dari gejala permasalahan yang terlihat sebelumnya.
“Anomali ini itu kondisi yang tidak terduga, jadi tanpa ada sebab, tanpa ada suatu gejala-gejala permasalahan, tiba-tiba kok meledak,” katanya.
Tetapi, kericuhan tidak selalu lahir tanpa konteks. Demonstrasi berlangsung dalam ruang sosial dan politik yang memiliki latar belakang, tuntutan, serta ketegangan tertentu.
Karena itu, penyelidikan terhadap dugaan provokasi perlu berjalan beriringan dengan pembacaan terhadap akar persoalan yang melatarbelakangi demonstrasi. Mengusut pelaku perusakan penting, tetapi memahami konteks kemarahan publik juga tidak boleh diabaikan.
Dua tersangka, 157 orang diamankan
Di tengah penyelidikan dugaan aktor penggerak, Polda DIY telah menetapkan dua orang sebagai tersangka. Keduanya ditetapkan setelah penyidik melakukan gelar perkara dengan melibatkan pengawas internal dan eksternal.
Polisi sebelumnya mengamankan 157 orang yang diduga berkaitan dengan kericuhan pada Selasa malam. Dari jumlah tersebut, 21 orang merupakan anak di bawah umur dan telah dikembalikan kepada orang tua masing-masing.
Sementara itu, 136 orang lainnya masih menjalani pemeriksaan ketika Langgeng menyampaikan keterangan pada Rabu (11/11/2026).
Polisi menyebut penetapan tersangka berkaitan dengan temuan barang bukti berupa bom molotov, senjata tajam, dan gotri. Namun, penyidik masih melanjutkan pemeriksaan terhadap orang-orang lain yang diamankan.
“Iya tadi sudah ada gelar perkara bertahap kan. Kemudian dari alat bukti yang ada ini memang sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka, itu artinya yang bermolotov, kemudian ada sajam, kemudian ada juga gotri. Jadi sementara baru dua, lainnya masih terus berjalan,” ungkap Langgeng.
Langgeng juga menyatakan orang-orang yang tidak terbukti terlibat akan dikembalikan kepada keluarga. Sebaliknya, mereka yang memenuhi unsur pembuktian akan menjalani proses hukum lebih lanjut.
Pemisahan status tersebut penting. Sebab, diamankan untuk diperiksa tidak sama dengan terbukti melakukan tindak pidana. Setiap orang tetap memiliki hak atas proses hukum yang adil.
Mengungkap pelaku, tanpa mengaburkan persoalan
Penyelidikan terhadap dugaan kerusuhan terorganisir memang perlu dilakukan secara serius. Jika terdapat pihak yang sengaja menggerakkan massa untuk melakukan kekerasan, aparat harus mengungkapnya melalui bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, ada batas yang tidak boleh dilompati: dugaan tidak boleh berubah menjadi vonis sebelum penyidikan membuktikannya.
Di sisi lain, penanganan kericuhan juga tidak boleh menghapus persoalan yang melahirkan demonstrasi. Aksi massa memiliki konteks politik dan sosial. Kritik terhadap pemerintah, tuntutan publik, dan tindakan kekerasan merupakan persoalan berbeda yang harus ditempatkan secara proporsional.
Negara berkewajiban melindungi masyarakat dari tindakan perusakan dan kekerasan. Pada saat yang sama, negara juga wajib menjamin kebebasan warga menyampaikan pendapat.
Pada akhirnya, publik tidak hanya membutuhkan pernyataan bahwa kericuhan Yogyakarta terorganisir. Publik membutuhkan jawaban yang dapat diuji: siapa yang menggerakkan, bagaimana jaringan itu bekerja, apa motifnya, dan bukti apa yang mendasari tuduhan tersebut?
Jika memang ada aktor di balik kerusuhan, ungkap melalui penyidikan yang transparan. Jika tidak, jangan biarkan dugaan menjadi alasan untuk mengaburkan hak masyarakat dalam berdemonstrasi.
Sebab, mengusut kerusuhan bukan berarti mengadili seluruh demonstrasi. Dan menjaga ketertiban bukan berarti membungkam kritik. @dimas
