Belasan siswa tumbang usai makan gratis. Yang bermasalah bukan cuma makanan tapi dapur yang belum layak, standar yang belum selesai, dan sistem yang sudah keburu jalan.
Tabooo.id: Deep – Belasan siswa SDN 1 Demangan, Kota Madiun, tumbang setelah menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG). Dugaan keracunan itu bukan hanya soal menu. Ia membuka sesuatu yang lebih besar tentang kesiapan sistem yang dipaksa berjalan lebih cepat dari pengawasannya.
Kasus ini membawa satu nama ke permukaan: SPPG Demangan 4. Dapur ini diketahui belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), standar dasar yang seharusnya wajib sebelum makanan dibagikan.
Pemerintah Kota Madiun langsung meminta operasional dihentikan sementara. Namun pertanyaannya belum selesai: bagaimana dapur tanpa sertifikat bisa lebih dulu beroperasi?
Masalah yang Lebih Luas dari Satu Dapur
Fakta di lapangan menunjukkan, Demangan 4 bukan kasus tunggal.
Dalam sosialisasi pengendalian pencemaran air limbah oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Madiun di Gedung Krida Praja, Kamis (23/4/2026), terungkap bahwa sejumlah SPPG lain juga belum memenuhi standar.
Plt Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, menyebut ada enam SPPG yang belum mengantongi SLHS. Empat masih berproses. Dua bahkan belum mengajukan sama sekali.
“Yang belum berproses tidak boleh operasional. Termasuk yang masih proses pun kami evaluasi,” tegas Bagus.
Artinya, potensi masalah tidak berhenti di satu titik. Ia menyebar.
Standar Ada, Tapi Belum Jadi Kebiasaan
Untuk mendapatkan SLHS, pengelola dapur harus memenuhi syarat ketat. Mulai dari pelatihan keamanan pangan bagi penjamah makanan, uji laboratorium air dan makanan, hingga inspeksi lingkungan dengan nilai minimal 80 persen.
Masalahnya bukan pada aturan. Aturannya jelas.
Masalahnya ada pada eksekusi.
Ketika dapur belum lolos uji, tapi makanan sudah dibagikan, yang dipertaruhkan bukan sekadar program—tapi tubuh anak-anak.
Limbah dan Koordinasi: Dua Masalah Tambahan
Persoalan tidak berhenti di sanitasi makanan.
DLH Kota Madiun juga menemukan beberapa SPPG belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang sesuai standar. Artinya, risiko tidak hanya berhenti di dapur, tapi bisa meluas ke lingkungan.
“Ada yang kapasitas IPAL-nya belum sesuai. Kami akan beri pendampingan,” jelas Bagus.
Di sisi lain, ia juga menyoroti lemahnya koordinasi antar pihak SPPG, yayasan, hingga tim pelaksana.
“Setiap kejadian harus jadi evaluasi agar ke depan lebih terkoordinasi,” tambahnya.
Kalimat itu terdengar sederhana. Tapi implikasinya besar: sistem belum solid.
Demangan 4: Titik Ledak yang Terlihat
Kasus SPPG Demangan 4 menjadi titik paling terlihat dari masalah ini.
Dapur itu sempat beroperasi tanpa SLHS. Meski sudah mengajukan, hasil uji laboratorium dan inspeksi lingkungan belum memenuhi standar. Aktivitasnya kini dihentikan.
Namun kerusakan sudah sempat terjadi: siswa keracunan.
Ini Bukan Sekadar Insiden
Kasus ini bukan sekadar kecelakaan dapur.
Ini pola.
Program MBG hadir dengan niat baik: memperbaiki gizi anak. Tapi di lapangan, realitasnya lebih kompleks. Ketika standar belum siap, tapi distribusi sudah berjalan, risiko menjadi konsekuensi.
Dan yang pertama merasakannya bukan sistem tapi anak-anak.
Pertanyaan yang Tertinggal
Pemerintah Kota Madiun menegaskan akan memperketat pengawasan. Semua SPPG harus memenuhi standar kesehatan dan lingkungan sebelum beroperasi.
Tapi satu pertanyaan masih menggantung:
Kalau standar memang wajib sejak awal, kenapa pelanggaran baru terlihat setelah ada korban?@eko
