Karhutla meluas dan memicu kabut asap lintas negara. Di tengah pengerahan personel dan armada, pencegahan kebakaran kembali menjadi ujian bagi Indonesia.
Tabooo.id – Asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak mengenal batas negara. Ketika api melahap lahan di Indonesia, dampaknya dapat merambat hingga Malaysia dan Singapura. Kabut asap kembali mengusik aktivitas warga, mengganggu penerbangan, sekaligus menghidupkan pertanyaan lama: mengapa Indonesia terus menghadapi krisis yang sama setiap musim kebakaran?
Di lapangan, petugas masih harus berjibaku dengan api. Mereka menghadapi medan yang sulit dijangkau, sumber air yang terbatas, serta titik kebakaran yang menuntut penanganan cepat. Namun, persoalan karhutla tidak berhenti pada kemampuan petugas memadamkan api. Krisis ini juga menguji keseriusan negara dalam mencegah kebakaran sebelum asap menyelimuti permukiman dan melintasi perbatasan.
Petugas Berhadapan dengan Medan Sulit
Yudho Shekti Mustiko, yang disebut dalam bahan sumber sebagai petugas Manggala Agni, menggambarkan tantangan pemadaman di sejumlah lokasi. Akses menuju titik api tidak selalu mudah. Petugas juga harus mencari sumber air ketika kondisi lapangan tidak mendukung operasi pemadaman.
Dalam situasi seperti itu, petugas membutuhkan lebih dari sekadar tenaga. Mereka memerlukan akses yang memadai, pasokan air, peralatan yang sesuai, dan dukungan operasi yang cepat. Tanpa dukungan tersebut, setiap upaya pemadaman menghadapi hambatan tambahan.
Petugas bahkan harus mengatur strategi berdasarkan kondisi lapangan. Mereka dapat menggali sumur bor untuk memperoleh air dan bekerja pada malam hari ketika situasi memungkinkan. Langkah tersebut menunjukkan upaya petugas menghadapi keterbatasan. Namun, strategi darurat tidak boleh menjadi jawaban permanen atas persoalan yang terus berulang.
Modifikasi Cuaca Mengejar Titik Api
Pemerintah juga mengerahkan operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk membantu penanganan karhutla. Berdasarkan bahan sumber, pemerintah mengalihkan operasi dari Palembang ke Pangkal Pinang sejak 9 Oktober 2026.
Pada 10 Oktober, tim menjalankan penerbangan untuk menyemai bahan modifikasi cuaca di sejumlah wilayah Sumatera Selatan, termasuk Banyuasin, Ogan Komering Ilir (OKI), dan Ogan Komering Ulu (OKU). Setiap penerbangan, menurut sumber tersebut, membawa sekitar 1.000 kilogram bahan semai.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mendukung penanganan kebakaran. Namun, keberhasilan operasi tidak cukup diukur dari jumlah penerbangan atau banyaknya bahan semai yang digunakan. Publik juga perlu mengetahui wilayah yang menerima manfaat, perubahan kondisi kebakaran setelah operasi, serta kendala yang masih menghambat penanganan.
Angka operasional memang penting. Akan tetapi, angka tersebut baru menjelaskan besarnya upaya, bukan keseluruhan hasilnya.
Ribuan Personel Belum Menjawab Semua Pertanyaan
Pemerintah menyatakan telah mengerahkan satuan tugas udara dan darat, melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, serta masyarakat. Pemerintah juga menempatkan penegakan aturan dan restorasi lahan gambut sebagai bagian dari penanganan karhutla.
Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir, menurut bahan sumber, menyampaikan bahwa Indonesia telah memberi penjelasan kepada Malaysia mengenai pengerahan lebih dari 60.000 personel serta 48 helikopter dan pesawat untuk mendukung pemadaman dari udara dan operasi modifikasi cuaca.
Informasi itu menunjukkan skala mobilisasi pemerintah. Meski demikian, jumlah personel dan armada tidak otomatis menjamin penanganan berjalan efektif. Publik tetap membutuhkan penjelasan tentang pembagian tugas, cakupan operasi, hasil pemadaman, dan langkah untuk mencegah kebakaran baru.
Di sinilah evaluasi perlu bekerja lebih jauh. Pemerintah harus menjelaskan bukan hanya berapa banyak personel yang bergerak, melainkan juga seberapa cepat mereka menjangkau titik api, seberapa luas kebakaran berhasil dikendalikan, dan apakah wilayah yang sama kembali terbakar.
Ketika Asap Menjadi Urusan Diplomasi
Dampak karhutla tidak berhenti di garis perbatasan. Ketika kabut asap mengganggu negara tetangga, persoalan lingkungan berubah menjadi persoalan hubungan antarnegara.
Bahan sumber menyebut Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim telah menghubungi Presiden Prabowo Subianto terkait situasi tersebut. Pemerintah Indonesia kemudian menjelaskan upaya penanganan yang melibatkan personel, armada udara, dan modifikasi cuaca.
Komunikasi diplomatik diperlukan untuk menjaga hubungan dengan negara tetangga. Namun, diplomasi tidak dapat menggantikan hasil nyata di lapangan. Negara membutuhkan bukti bahwa operasi berjalan efektif, kualitas udara membaik, dan sumber kebakaran terus berkurang.
Lebih dari itu, penanganan lintas batas menuntut transparansi. Pemerintah perlu membuka informasi mengenai perkembangan kebakaran, langkah pengendalian, dan strategi pencegahan. Dengan begitu, penjelasan kepada negara tetangga tidak hanya berisi daftar sumber daya, tetapi juga menunjukkan kemajuan yang dapat diukur.
Memadamkan Api Tidak Sama dengan Mencegah Krisis
Karhutla kerap menempatkan negara dalam pola yang serupa: api muncul, petugas bergerak, pemerintah mengerahkan armada, lalu publik menunggu kabar terbaru. Ketika kebakaran kembali terjadi, seluruh rangkaian itu berulang.
Pola tersebut memperlihatkan pentingnya membedakan penanganan darurat dan pencegahan. Pemadaman merespons api yang sudah muncul. Sebaliknya, pencegahan menuntut kerja sebelum kebakaran meluas, mulai dari pengawasan wilayah rawan hingga penanganan lahan yang rentan terbakar.
Restorasi gambut juga perlu berjalan konsisten. Pemerintah harus memastikan program pemulihan tidak berhenti pada dokumen dan target administratif. Pengawasan lapangan, perawatan kawasan, serta evaluasi berkala menentukan apakah upaya tersebut benar-benar mengurangi risiko kebakaran.
Masyarakat pun perlu mendapat ruang dalam sistem pencegahan. Warga yang tinggal di sekitar kawasan rawan dapat membantu mendeteksi titik api sejak dini. Namun, keterlibatan mereka membutuhkan dukungan, saluran pelaporan yang jelas, dan respons cepat dari petugas.
Negara tidak bisa hanya mengandalkan mobilisasi besar setelah api membesar. Sistem pencegahan harus bekerja ketika situasi masih terkendali.
Siapa yang Menanggung Dampaknya?
Di balik peta sebaran titik panas dan angka pengerahan personel, ada kehidupan sehari-hari yang ikut terganggu. Asap dapat menurunkan kenyamanan warga, menghambat aktivitas, dan memunculkan kekhawatiran terhadap kesehatan. Gangguan penerbangan juga dapat memengaruhi perjalanan serta kegiatan ekonomi.
Dampak tersebut tidak selalu terlihat dalam laporan operasi. Karena itu, evaluasi karhutla perlu memperhitungkan kondisi masyarakat, bukan hanya luas wilayah yang terbakar atau jumlah armada yang dikerahkan.
Publik berhak mengetahui perkembangan kualitas udara, wilayah yang paling terdampak, serta langkah perlindungan bagi warga. Pemerintah juga perlu menjelaskan bagaimana mereka menilai keberhasilan penanganan, termasuk setelah operasi darurat berakhir.
Pada akhirnya, keberhasilan penanganan karhutla tidak semata-mata ditentukan oleh seberapa besar negara mengerahkan sumber daya. Ukurannya juga terletak pada kemampuan negara mencegah kebakaran, melindungi masyarakat, dan mengurangi risiko agar krisis serupa tidak terus berulang.
Asap mungkin akan menghilang ketika api padam dan kondisi cuaca berubah. Namun, masalahnya belum selesai jika lahan yang sama tetap rentan terbakar.
Pertanyaan terbesarnya bukan hanya kapan api berhasil dipadamkan, melainkan kapan Indonesia mampu memutus siklus kebakaran yang terus mengulang krisis. @dimas
