Tabooo.id: Deep – Kasus akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN) oleh PT ASDP Indonesia Ferry kembali meledak setelah KPK menegaskan satu hal yang sejak lama hanya berputar sebagai bisik-bisik kerugian negara benar-benar nyata. Bukan asumsi politik. Bukan hitung-hitungan liar. Nilainya pun brutal Rp1,25 triliun, angka yang mendekati total loss. Dalam bahasa sederhana uang rakyat tenggelam seperti kapal tua yang dibiarkan karam pelan-pelan.
Majelis Hakim Tipikor Jakarta Pusat memperkuat fakta tersebut. Mereka memvonis Ira Puspadewi, Direktur Utama ASDP 2017-2024, karena melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses akuisisi itu. Dengan kata lain, seluruh skema akuisisi ini tidak sekadar salah langkah ia tampak seperti panggung besar yang sudah dipersiapkan sejak awal, lengkap dengan properti, naskah, dan pemainnya.
Valuasi yang Bisa Dipesan, Layaknya Kopi di Kafe
KPK menjelaskan temuan yang paling meresahkan angka valuasi bisa menyesuaikan permintaan.
KJPP yang seharusnya independen justru disebut mengikuti keinginan direksi. Mereka memilih DLOM yang paling menguntungkan, mengubah kertas kerja, dan mengikuti asumsi konsultan yang sudah diarahkan.
Akibatnya, proses valuasi kehilangan tujuan aslinya. Valuasi seharusnya mengukur risiko dan menentukan harga wajar. Namun dalam kasus ini, angka berubah menjadi alat kosmetik memoles kapal tua agar terlihat seperti armada premium.
Padahal lebih dari 95% aset PT JN adalah kapal berusia di atas 30 tahun. Nilai bukunya melonjak aneh karena kapitalisasi biaya pemeliharaan, revaluasi agresif, hingga transaksi antar-afiliasi yang tidak melibatkan pembayaran riil. Kapalnya sama, usianya sama, tetapi harganya meroket seperti baru turun dari galangan.
Perusahaan Sakit yang Dibeli Mahal Pertanyaannya: Siapa Untung?
Jika melihat laporan keuangan PT JN, situasinya jelas memburuk sejak 2017.
Return on Assets menurun, current ratio melemah, dan perusahaan menanggung utang bank Rp580 miliar. Dengan kondisi seperti itu, muncul pertanyaan sederhana tapi fatal:
Mengapa BUMN membeli perusahaan yang sedang sekarat dengan harga setinggi langit?
Jawabannya mengarah pada pola lama keuntungan tidak mengalir ke negara atau publik, tetapi ke kelompok kecil yang mengatur transaksi.
Sementara itu, publik pemilik sah BUMN lewat pajak hanya kebagian dampak.
Jika BUMN rugi, tarif berpotensi naik, perawatan armada bisa tertunda, dan layanan publik ikut menurun.
Pertarungan Persepsi di Medsos
Di saat pengadilan memutuskan lewat bukti, media sosial bergerak lewat narasi.
Banyak unggahan yang membela terdakwa tanpa memuat fakta sidang. KPK menegaskan hal ini karena unggahan-unggahan tersebut membentuk opini yang bertabrakan dengan bukti hukum.
Fenomena ini menunjukkan bahwa pertarungan hukum kini tidak hanya terjadi di ruang sidang, tetapi juga di ruang komentar.
Di pengadilan, orang berdebat data.
Di media sosial, orang bertarung persepsi.
Dan sering kali, persepsi lebih kuat daripada putusan.
Oligarki BUMN dan Lubang Gelap Aset Negara
Kasus ASDP membuka dua luka lama:
Pertama, BUMN terlalu mudah dimanipulasi melalui valuasi.
Angka bisa digeser, aset bisa dipoles, dan proses teknis yang kompleks membuat publik sulit mengawasi.
Kedua, skema akuisisi BUMN terlalu empuk untuk dimainkan.
Karena hanya sedikit orang yang paham mekanismenya, manipulasi dapat tersembunyi dalam dokumen setebal ratusan halaman.
Secara politik, kasus ini menguji keseriusan pemerintah dalam membersihkan korupsi level elite BUMN wilayah yang jarang tersentuh tetapi menyimpan aset raksasa.
Secara ekonomi, kerugian Rp1,25 triliun bukan sekadar angka di berita.
Itu sama dengan puluhan kapal baru, pembenahan pelabuhan, hingga peningkatan layanan publik yang kini menguap.
Akhirnya, Pertanyaan Itu Muncul Lagi: BUMN Ini Bekerja untuk Siapa?
Kasus ASDP memperlihatkan bagaimana pengelolaan aset negara dapat berubah menjadi akrobat valuasi dan drama korporasi.
Jika valuasi mudah disetel, jika perusahaan bermasalah dibeli mahal, dan jika laporan keuangan dapat dipoles, publik punya hak penuh untuk bertanya:
BUMN bekerja untuk negara atau untuk segelintir orang yang bisa menyeting permainan?
Pada akhirnya, korupsi memang seperti kapal tua:
dari jauh tampak kokoh,
tetapi ketika diperiksa,
bocornya ada di mana-mana. @dimas
