Tabooo.id: Nasional – Mimpi menjadi aparatur sipil negara (ASN) kembali tercoreng. Kasus penipuan berkedok penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) muncul di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik, Jawa Timur dan kali ini, dugaan mengarah ke orang dalam.
Kasus ini bukan sekadar kriminal biasa. Ia langsung menyentuh kepercayaan publik terhadap sistem rekrutmen negara.
Sekretaris Daerah Gresik, Achmad Washil, menyebut dua nama kini masuk radar penyelidikan.
“Ada indikasi kuat keterlibatan satu ASN aktif dan satu mantan ASN dalam kasus ini,” ujarnya, Minggu, 12/04/2026.
Modus Lama, Cara Baru Menjebak
Pelaku menjalankan modus klasik dengan cara yang tetap efektif.
Mereka memanfaatkan celah formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tidak terisi. Dari situ, mereka menawarkan jalur cepat bagi korban untuk menjadi ASN.
Iming-iming itu datang dengan harga mahal. “Nilainya bervariasi, kisaran puluhan juta rupiah per orang,” kata Washil.
Korban yang berharap masa depan stabil justru kehilangan uang tanpa kejelasan status. Harapan berubah jadi jebakan.
Riwayat Lama, Pola yang Sama
Kasus ini makin mengkhawatirkan karena salah satu terduga bukan pemain baru.
Washil menjelaskan, oknum mantan ASN tersebut pernah melakukan pelanggaran serupa. Ia dulu memasukkan tenaga honorer tanpa prosedur resmi hingga akhirnya kehilangan jabatannya.
“Yang nonaktif ini pernah terlibat pelanggaran dan sudah pernah dikenai sanksi sampai pemecatan,” jelasnya.
Fakta ini menunjukkan satu hal sistem belum sepenuhnya menutup celah lama.
Pemkab Bergerak, Polisi Mulai Menyidik
Jumlah korban terus bertambah. Situasi ini mendorong Pemerintah Kabupaten Gresik mengambil langkah tegas.
Melalui Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), mereka melaporkan kasus ini ke polisi pada Jumat, 10/04/2026.
Langkah ini membuka jalan bagi proses hukum yang lebih luas dan transparan.
Pengamat: Status ASN Masih Jadi “Magnet”
Pengamat kebijakan publik, Dedi Kurnia Syah, melihat akar masalahnya ada pada persepsi masyarakat.
“Selama ASN dipersepsikan sebagai simbol stabilitas ekonomi dan sosial, praktik ilegal seperti ini akan terus menemukan pasar,” ujarnya dalam diskusi publik, 11/04/2026.
Ia menilai pemerintah perlu memperkuat transparansi rekrutmen sekaligus meningkatkan literasi publik agar masyarakat tidak mudah tergiur janji instan.
Lebih dari Sekadar Penipuan
Kasus ini bukan hanya soal uang yang hilang. Kasus ini memperlihatkan bagaimana oknum memanfaatkan kepercayaan publik.
Sistem yang seharusnya melindungi justru membuka celah bagi penyalahgunaan. Pemerintah memang bergerak. Namun, pelaku juga terus mencari cara.
Lalu sekarang, pertanyaannya sederhana tapi mengganggu kalau jalur resmi saja masih bisa dimanipulasi, seberapa aman mimpi jadi ASN di negeri ini?. @teguh
