Satu izin usaha terkadang mampu membuka wajah sebuah pemerintahan. Bukan karena nilai investasinya besar, melainkan karena keputusan yang lahir dari proses itu akan menunjukkan arah pembangunan sebuah kota. Polemik pengajuan izin Usaha Miras golongan B dan C oleh pengelola Ruang Bahagia di Solo kini menguji keberanian Pemerintah Kota Solo menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan ketertiban sosial.
Tabooo.id – Di titik inilah persoalannya berubah. Masyarakat tidak lagi sekadar menunggu keputusan “disetujui” atau “ditolak”. Publik justru ingin melihat bagaimana pemerintah menempatkan kepentingan ekonomi, kepastian hukum, dan keamanan warga dalam satu kebijakan yang adil. Itulah sebabnya polemik Izin Usaha Miras ini berkembang menjadi perdebatan mengenai arah kebijakan publik Kota Solo.
Verifikasi Menjadi Langkah Awal, Bukan Formalitas
Dinas Perdagangan Kota Solo masih memeriksa seluruh persyaratan administrasi izin usaha miras yang diajukan pengelola Ruang Bahagia. Pemerintah Kota Solo belum memutuskan apakah akan menerbitkan izin penjualan minuman beralkohol golongan B dan C tersebut.
Wali Kota Solo Respati Ardi menegaskan bahwa proses verifikasi belum selesai sehingga tidak ada pihak yang dapat memastikan hasil akhirnya.
“Belum tentu (izin keluar), belum tentu. Kita lihat nanti hasil verifikasinya dari Disdag,” ujar Respati saat ditemui di Kelurahan Manahan, Kamis, 06/08/2026.
Respati juga meminta seluruh jajaran pemerintah memeriksa setiap syarat secara teliti. Ia menolak menganggap izin sebagai sekadar prosedur administratif. Baginya, pemerintah harus memastikan setiap keputusan tetap menjaga ketertiban masyarakat.
“Sudah saya delegasikan untuk benar-benar mencermati persyaratannya. Yang memang bisa menjaga ketertiban, sesuai ketentuan, silakan. Tapi kalau yang memang benar-benar akan mengganggu masyarakat, ketertiban dan keamanan, ya pastinya itu tidak akan memenuhi perizinannya,” tegas Respati.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya menghitung aspek legalitas, tetapi juga mempertimbangkan konsekuensi sosial setelah sebuah usaha beroperasi.
Investasi Membuka Peluang, Regulasi Menjaga Keseimbangan
Setiap daerah membutuhkan investasi untuk menggerakkan roda ekonomi. Kehadiran pelaku usaha mampu menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan aktivitas perdagangan, dan memperkuat pendapatan daerah. Namun pemerintah tidak boleh hanya mengejar angka investasi tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
Karena itu, pemerintah harus menghitung potensi gangguan sosial sebelum menerbitkan izin usaha miras ini. Regulasi hadir bukan untuk menghambat investasi, melainkan menjaga keseimbangan antara kepentingan dunia usaha dan kepentingan publik.
Respati kembali menegaskan bahwa pemerintah memikul tanggung jawab tersebut.
“Tentunya kami diberi tugas menjalankan sesuai peraturan yang ada saja. Yang penting masyarakat bisa nyaman kembali, anak-anak bisa tumbuh kembang dengan baik, tidak terjadi banyak penyakit masyarakat,” ujarnya.
Kalimat itu memperlihatkan bahwa pemerintah tidak ingin mengukur keberhasilan pembangunan hanya dari nilai investasi. Pemerintah juga ingin menjaga kualitas ruang hidup masyarakat.
Akademisi: Pemerintah Harus Menjaga Kepentingan Publik
Guru Besar Kebijakan Publik dari Universitas Gadjah Mada, Prof. Agus Pramusinto, dalam berbagai kajiannya tentang tata kelola pemerintahan menjelaskan bahwa regulasi berfungsi menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan publik. Pemerintah yang baik tidak sekadar mempercepat investasi, tetapi juga memastikan setiap kebijakan memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa proses verifikasi yang dilakukan Pemerintah Kota Solo merupakan bagian dari fungsi negara dalam menjaga kepentingan bersama. Pemerintah harus menilai manfaat ekonomi sekaligus menghitung risiko sosial sebelum mengambil keputusan.
Sementara itu, sosiolog perkotaan Robertus Robet menilai kota bukan hanya pusat aktivitas ekonomi. Kota juga menjadi ruang hidup tempat masyarakat membangun rasa aman, kepercayaan, dan interaksi sosial. Karena itu, setiap kebijakan yang menyentuh ruang publik harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kualitas kehidupan warga.
Budayawan Sujiwo Tejo juga kerap mengingatkan bahwa identitas sebuah kota lahir dari budaya masyarakatnya, bukan semata-mata dari pertumbuhan ekonomi. Investasi memang penting, tetapi pembangunan yang mengabaikan karakter sosial kota justru berpotensi menghilangkan identitas yang selama ini dijaga masyarakat.
Solo Sedang Menguji Karakter Kepemimpinannya
Perdebatan mengenai izin minuman beralkohol hampir selalu melahirkan dua kelompok besar. Sebagian melihatnya sebagai peluang investasi yang sah menurut hukum. Sebagian lain menganggap keberadaannya berpotensi meningkatkan gangguan keamanan dan penyakit masyarakat.
Namun persoalan yang lebih besar justru muncul ketika pemerintah harus memilih di antara dua kepentingan yang sama-sama memiliki dasar argumentasi. Di titik inilah kualitas kepemimpinan benar-benar diuji.
Pemerintah harus menunjukkan bahwa kebijakan publik lahir dari proses yang transparan, bukan dari tekanan pelaku usaha maupun dorongan opini publik sesaat. Transparansi menjadi fondasi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap setiap keputusan yang diambil.
Respati bahkan membuka ruang pengawasan kepada masyarakat.
“Tantangannya berat, tapi kami sangat optimis kami akan bisa jalankan ini dengan baik,” katanya.
Pernyataan tersebut mengirimkan pesan bahwa pemerintah siap mempertanggungjawabkan proses yang sedang berjalan kepada publik.
Kota Tidak Hanya Tumbuh Lewat Investasi
Izin minuman beralkohol bukan sekadar dokumen administrasi. Keputusan Pemerintah Kota Solo akan menentukan arah pembangunan kota pada masa depan. Jika pemerintah mampu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, investasi, dan kenyamanan masyarakat, Solo akan memperkuat citranya sebagai kota yang tidak hanya ramah terhadap dunia usaha, tetapi juga peduli terhadap kualitas ruang sosial.
Pada akhirnya, Pemerintah Kota Solo tidak sedang memutuskan nasib satu tempat usaha semata. Pemerintah sedang menentukan wajah kebijakan publik yang akan mereka tinggalkan bagi generasi berikutnya. Dari keputusan itulah publik akan menilai, apakah Solo lebih memilih mengejar pertumbuhan ekonomi semata atau membangun kota yang mampu menjaga investasi tanpa mengorbankan ketertiban sosial. @teguh
