Tabooo.id: Global – Indonesia kembali menegaskan langkahnya di panggung global. Kelompok Asia Pasifik di Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa resmi menunjuk Indonesia sebagai satu-satunya calon Presiden Dewan HAM PBB untuk tahun 2026.
Penunjukan ini tidak melalui pertarungan kandidat. Sesuai mekanisme rotasi kawasan, Asia Pasifik memang memegang giliran kepemimpinan pada 2026. Namun, keputusan kawasan untuk mengusung Indonesia tanpa pesaing menunjukkan satu hal: kepercayaan kolektif terhadap peran Jakarta.
Asia Pasifik Percaya, Indonesia Dipilih
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, menyampaikan apresiasi atas dukungan negara-negara Asia Pasifik. Ia menegaskan bahwa nominasi ini mencerminkan keyakinan kawasan terhadap kepemimpinan Indonesia dalam memajukan agenda HAM global.
Indonesia, menurut Yvonne, kerap memainkan peran sebagai bridge builder. Pemerintah aktif menjembatani dialog di tengah perbedaan tajam antarnegara. Selain itu, posisi Indonesia sebagai negara berkembang yang independen dan tidak berpihak pada blok kekuatan besar ikut memperkuat kepercayaan internasional.
Momen Simbolik: 20 Tahun Dewan HAM PBB
Saat ini Indonesia menjalani masa jabatan sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2024–2026. Dewan HAM PBB akan menetapkan presidensi tahun 2026 pada 8 Januari mendatang, bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya lembaga tersebut.
Yvonne menilai momen ini membuka ruang strategis bagi Indonesia untuk mendorong tata kelola internasional yang lebih inklusif, konstruktif, dan berorientasi dialog. Pemerintah, kata dia, siap menjalankan mandat tersebut secara profesional dan transparan.
Jika proses berjalan mulus, Wakil Tetap RI untuk PBB, Sidharto Reza Suryodipuro, akan memegang palu pimpinan Dewan HAM PBB pada 2026.
Siapa yang Mendapat Manfaat?
Bagi Indonesia, kursi Presiden Dewan HAM PBB memperkuat posisi diplomasi secara signifikan. Jabatan ini memberi ruang lebih besar bagi Indonesia untuk memengaruhi arah diskusi HAM global, terutama dalam isu yang menyentuh negara berkembang.
Negara-negara Global South juga berpotensi menikmati dampaknya. Indonesia selama ini konsisten membawa perspektif pembangunan, keadilan sosial, dan kesenjangan ekonomi ke forum HAM internasional isu yang kerap terpinggirkan dalam perdebatan global.
Sorotan Global Ikut Mengarah ke Dalam Negeri
Namun, posisi prestisius ini datang bersama konsekuensi. Ketika Indonesia berbicara atas nama HAM dunia, publik internasional juga akan menyorot praktik HAM di dalam negeri.
Isu kebebasan sipil, perlindungan kelompok rentan, serta penanganan konflik akan mendapat perhatian lebih besar. Dunia tidak hanya mendengar pidato Indonesia, tetapi juga membaca kebijakan dan realitasnya.
Kepemimpinan Bukan Sekadar Gelar
Menjadi Presiden Dewan HAM PBB berarti siap memikul ekspektasi. Dunia akan menguji konsistensi Indonesia antara diplomasi yang aktif dan praktik HAM yang nyata.
Ketika Indonesia duduk di kursi pimpinan, tantangannya bukan hanya memimpin sidang atau merangkai kalimat indah. Tantangan sesungguhnya terletak pada keberanian untuk tetap kredibel bahkan saat sorotan global mulai menanyakan sejauh mana komitmen itu benar-benar dijalankan di rumah sendiri?. @teguh
