Tabooo.id: Nasional – Di saat harga avtur melonjak tajam, pemerintah justru mengambil langkah tak biasa. Presiden Prabowo Subianto memastikan biaya haji 2026 turun sekitar Rp 2 juta.
Keputusan ini langsung memancing perhatian. Di tengah tekanan global, kebijakan ini terasa berani bahkan terkesan melawan arus.
Keputusan di Istana: Turun Rp 2 Juta
Dalam taklimat di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4/2026), Prabowo menegaskan pemerintah sudah mengambil keputusan.
“Pelaksanaan haji tahun 2026, kita pastikan biayanya turun sekitar Rp 2 juta,” tegasnya.
Ia menambahkan, keputusan ini tetap berlaku kecuali ada perubahan dari pemerintah Arab Saudi.
Avtur Naik Tajam, Tapi Biaya Ditekan
Faktanya, harga avtur saat ini justru melonjak drastis. Dari Rp 13.656 per liter, kini menyentuh Rp 23.551 per liter.
Kenaikan ini biasanya langsung berdampak ke ongkos penerbangan termasuk biaya haji.
Namun pemerintah memilih arah berbeda.
“Walaupun harga avtur naik, kita berani turunkan biaya haji. Ini komitmen untuk melindungi rakyat paling bawah,” tambahnya.
Tekanan Global dan Beban Maskapai
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengakui lonjakan avtur terjadi akibat dinamika global, terutama di kawasan Timur Tengah.
Dampaknya langsung terasa ke biaya operasional penerbangan haji.
Maskapai seperti Garuda Indonesia harus menanggung biaya tambahan yang tidak kecil. Bahkan, maskapai Arab Saudi juga melaporkan kenaikan beban serupa.
“Presiden tidak ingin jamaah terbebani,” ujar Dahnil usai Manasik Haji Akbar di Medan, Selasa (7/4/2026).
Siapa yang Menanggung Selisihnya?
Di balik kabar baik ini, muncul pertanyaan yang tak bisa dihindari siapa yang menanggung selisih biaya?
Pemerintah belum merinci skema teknisnya. Namun sinyalnya jelas negara akan turun tangan agar biaya tetap terjangkau.
Langkah ini bisa berarti subsidi lebih besar, efisiensi, atau negosiasi ulang dengan pihak terkait.
Antara Kabar Baik dan Tantangan Anggaran
Bagi calon jamaah, kabar ini jelas melegakan. Di tengah tekanan ekonomi, potongan Rp 2 juta bukan angka kecil.
Namun di sisi lain, kebijakan ini juga membuka ruang diskusi soal beban anggaran negara.
Apalagi ketika biaya operasional justru naik tajam.
Penutup
Menurunkan biaya saat komponen utama justru naik bukan langkah biasa. Ini keputusan politik sekaligus ekonomi.
Pertanyaannya sekarang apakah kebijakan ini berkelanjutan, atau hanya solusi jangka pendek? @dimas
