Kabar kelulusan kuliah justru membuat Timbul, 49, cemas. Status desil kesejahteraannya berubah dari desil 1 menjadi desil 9 yang bisa berakibat kuliah anak tukang becak terancam.
Tabooo.id: Kulon Progo – Perubahan itu ikut memengaruhi akses keluarganya terhadap sejumlah program bantuan. Padahal, penghasilan Timbul sebagai tukang becak tidak menentu dan itu juga akan Mempengaruhi kuliah anak tukang becak terancam karena semua bantuan pemerintah berhenti.
Anaknya, Lutfi Arya Wijaya, 18, mendapat kursi di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), jurusan mesin. Namun, biaya kuliah kini menjadi beban besar bagi keluarga tersebut.
“Anak sambat mau kuliah. Tapi saya tukang becak, masuk Desil 9. Anak nangis karena sudah telanjur daftar.”
Timbul, Senin, 24/08/2026.
Dari Becak ke Kampus
Timbul setiap hari berangkat dari Lendah menuju Yogyakarta. Ia mencari penumpang di kawasan Malioboro untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.
Penghasilannya berubah-ubah. Pada hari kerja, penumpang kadang sangat sedikit. Akibatnya, Timbul bisa membawa pulang uang yang jauh dari cukup.
Akhir pekan biasanya memberi hasil lebih baik. Pendapatannya bisa mencapai Rp100 ribu hingga Rp300 ribu.
Namun, angka itu belum menghitung biaya bensin dan makan. Timbul tetap harus membagi uang tersebut untuk kebutuhan rumah dan pendidikan anak.
Sejak sekolah, Lutfi memahami kondisi keluarganya. Ia bahkan menyisihkan sebagian uang saku sekitar Rp20 ribu setiap hari.
Kini, Lutfi menghadapi persoalan lain. Status desil ayahnya membuat keluarga mereka kesulitan mengakses bantuan pendidikan.
Rumah dan Motor Bukan Berarti Sejahtera
Timbul mempertanyakan perubahan status tersebut. Ia mengaku tidak pernah mendapat pemberitahuan mengenai perubahan desil keluarganya.
Rumah tempat tinggalnya memang memiliki dinding permanen dan sebagian lantainya sudah berkeramik. Namun, rumah itu masih tercatat atas nama tujuh keluarga.
Timbul juga memiliki sepeda motor. Ia memakai kendaraan tersebut untuk perjalanan dari Lendah menuju Yogyakarta.
Bagi Timbul, motor itu bukan simbol kemapanan. Kendaraan tersebut justru membantu menghemat biaya perjalanan saat ia mencari nafkah. Di sinilah persoalan data mulai terasa nyata.
Pemkab Kulon Progo Minta BPS Cek Ulang
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo merespons persoalan tersebut. Pemkab mendorong verifikasi ulang agar data desil sesuai dengan kondisi warga.
Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko menyatakan pemerintah perlu melibatkan BPS, kalurahan, dan kapanewon.
“Menentukan desil juga seperti tersebut dipastikan lagi dan lebih detail, dalam artian lebih detail itu situasi.”
Ambar juga meminta pemerintah di tingkat kalurahan menyampaikan perubahan kondisi warga melalui jalur koordinasi.
“Dari kalurahan, kapanewon atau kecamatan, dengan pemerintah daerah, jadi data itu sinkron dan pasti.”
Pemkab ingin memastikan pemerintah membaca kondisi sosial ekonomi warga secara langsung. Pemerintah juga menempatkan pendidikan sebagai salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian.
Angka Bisa Berubah, Hidup Tidak Menunggu
Kasus Timbul menunjukkan satu persoalan sederhana data administratif harus bertemu dengan realitas lapangan.
Pemerintah membutuhkan data untuk menyalurkan bantuan. Namun, warga membutuhkan kepastian saat mereka menghadapi kebutuhan nyata.
Bagi Timbul, persoalannya bukan sekadar angka desil. Ia sedang memikirkan bagaimana membayar kuliah anaknya dengan penghasilan yang setiap hari berubah.
Lutfi ingin kuliah. Timbul ingin anaknya punya pilihan hidup lebih luas. Ia tidak ingin anaknya mengikuti jejak hidupnya sebagai tukang becak.
Data boleh berubah dalam sistem. Tetapi kehidupan keluarga tidak ikut berubah hanya karena satu angka berpindah dari desil 1 ke desil 9.
Ketika data menentukan akses bantuan, satu perubahan angka bisa ikut menentukan apakah seorang anak dapat melanjutkan kuliah.
Jangan sampai negara lebih cepat mengubah angka daripada memperbaiki data tentang manusia yang hidup di baliknya. @teguh
