Tabooo.id: Deep – Donald Trump kembali ke Gedung Putih dengan satu gaya lama yang tak pernah benar-benar berubah berisik, ofensif, dan tanpa basa-basi. Kali ini, sasaran ambisinya bukan sekadar rival politik domestik, melainkan peta geopolitik dunia. Setelah menyatakan Amerika Serikat akan mengelola cadangan minyak Venezuela, Trump melangkah lebih jauh menyebut Greenland sebagai wilayah yang “harus dimiliki” Amerika Serikat, apa pun caranya.
Pernyataan itu bukan sekadar retorika kampanye. Ia datang setelah sebuah operasi militer yang menggetarkan Amerika Latin.
Operasi Caracas dan Pesan Kekuasaan
Pada 3 Januari 2026, Amerika Serikat melancarkan operasi militer langsung di Caracas. Targetnya jelas: Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Pasukan AS menangkap Maduro beserta istrinya, lalu membawanya ke Amerika Serikat untuk diadili dengan tuduhan berat, mulai dari narko-terorisme hingga konspirasi kepemilikan senjata.
Tak lama setelah penangkapan itu, Trump berbicara di hadapan publik. Ia menyatakan bahwa Washington akan mengelola cadangan minyak Venezuela sekaligus “mengatur ulang” pemerintahan negara tersebut. Pernyataan ini secara terbuka merendahkan Venezuela sebagai negara berdaulat. Dengan kata lain, Trump tak lagi menyamarkan logika lama imperium siapa kuat, dia kuasai.
Namun, Venezuela ternyata bukan akhir cerita.
Greenland Masuk Radar Gedung Putih
Pada 9 Januari 2026, di depan Gedung Putih, Trump menyampaikan pernyataan yang langsung memicu kegelisahan internasional. Amerika Serikat, katanya, harus memiliki Greenland. Alasannya terdengar sederhana, nyaris klise mencegah Rusia atau China mengambil alih wilayah tersebut.
“Kita harus melakukan sesuatu terhadap Greenland, entah mereka suka atau tidak,” ujar Trump.
Pernyataan itu segera menuai penolakan. Pemerintah Greenland dan Denmark anggota NATO menegaskan bahwa pulau tersebut tidak untuk dijual dan tidak untuk diambil alih. Namun, bagi Trump, penolakan sering kali hanya dianggap sebagai gangguan kecil.
Mengapa Greenland Begitu Menggoda?
Di balik pernyataan Trump, tersimpan kalkulasi yang dingin dan sangat strategis. Laporan Center for Strategic and International Studies (CSIS) pada 8 Januari 2026 menyebut Greenland sebagai salah satu wilayah terkaya sumber daya alam di dunia.
Pulau ini menyimpan bijih besi, grafit, tungsten, paladium, vanadium, seng, emas, uranium, tembaga, minyak, dan yang paling krusial unsur tanah jarang (rare earth elements/REE). Greenland menempati peringkat kedelapan dunia dalam cadangan REE, dengan sekitar 1,5 juta ton, serta memiliki dua deposit terbesar di dunia Kvanefjeld dan Tanbreez.
Bagi Washington, REE bukan sekadar komoditas tambang. Material ini menjadi tulang punggung industri pertahanan, teknologi tinggi, hingga kendaraan listrik. Ketergantungan Barat pada rantai pasok global yang sebagian besar dikuasai China membuat isu ini semakin sensitif.
Iklim, Es, dan Peluang Baru
Selama ini, iklim Arktik menghambat eksploitasi sumber daya Greenland. Hanya sekitar 20 persen wilayahnya yang bebas es, dengan suhu ekstrem yang bisa menembus minus 40 derajat Fahrenheit. Namun, pemanasan global mengubah segalanya.
Mencairnya lapisan es membuka akses baru ke mineral yang sebelumnya terkunci. Selain itu, rute pelayaran baru di Arktik mulai terbentuk. Bagi kekuatan besar, perubahan iklim bukan hanya krisis, melainkan juga peluang strategis.
Bukan Hanya Amerika yang Mengintai
Meski Trump berbicara seolah Amerika berlomba sendirian, kenyataannya tidak demikian. Selama tujuh tahun terakhir, China secara konsisten memperluas pengaruhnya di Arktik. Beijing mengirim ekspedisi ilmiah, menanam investasi infrastruktur, dan mengincar akuisisi sumber daya alam.
Langkah China itu tidak luput dari perhatian Washington. Trump berulang kali menyebut Rusia dan China sebagai ancaman, seakan ingin meyakinkan publik bahwa ambisinya semata-mata demi keamanan nasional.
Namun, di balik narasi keamanan, kepentingan ekonomi tetap menjadi motor utama.
Posisi Strategis yang Tak Tergantikan
Greenland bukan hanya soal mineral. Secara geografis, pulau seluas 2,2 juta kilometer persegi ini terletak di titik strategis antara Amerika Utara dan Arktik. Lokasi ini sangat ideal untuk sistem peringatan dini serangan rudal dan pemantauan jalur laut.
Amerika Serikat telah lama memanfaatkan posisi tersebut. Sejak Perang Dunia II, Washington mengoperasikan Pangkalan Antariksa Pituffik dulu dikenal sebagai Pangkalan Udara Thule yang hingga kini berfungsi memantau aktivitas rudal. Pada puncak Perang Dingin, AS bahkan sempat merencanakan penempatan senjata nuklir di Greenland, meski akhirnya batal karena kendala teknis dan penolakan Denmark.
Ambisi Lama yang Kembali Bangkit
Ketertarikan Trump pada Greenland bukan cerita baru. Pada 2019, ia sempat mengajukan ide membeli pulau itu, sebelum ditolak mentah-mentah. Setelah kembali berkuasa pada Januari 2025, ambisi tersebut muncul lagi ke permukaan.
Wakil Presiden JD Vance mengunjungi Greenland pada Maret 2025 dan secara terbuka menuding Denmark lalai melindungi wilayah itu. Menjelang akhir 2025, Trump bahkan menunjuk utusan khusus untuk Greenland, Jeff Landry, yang secara terang-terangan berbicara soal integrasi pulau tersebut ke Amerika Serikat.
Secara publik, Trump mengklaim bahwa isu Greenland bukan soal sumber daya alam, melainkan keamanan nasional. Namun, pernyataan mantan penasihat keamanan nasionalnya, Mike Waltz, justru membuka tabir lain. Dalam wawancara dengan Fox News pada Januari 2024, Waltz menegaskan bahwa fokus utama Trump adalah mineral krusial dan sumber daya alam.
Dunia di Persimpangan Kekuasaan
Dari Caracas hingga Arktik, pola kebijakan Trump tampak konsisten kekuatan militer membuka jalan, sumber daya menjadi tujuan, dan kedaulatan negara lain sering kali dianggap variabel sekunder.
Di tengah dunia yang mengklaim menjunjung hukum internasional, langkah-langkah ini menimbulkan pertanyaan besar apakah abad ke-21 benar-benar meninggalkan logika kolonial, atau hanya menggantinya dengan istilah yang lebih modern?
Trump, tampaknya, sudah memilih jawabannya. @dimas
