Gaya hidup mewah pejabat di tengah rakyat yang kesulitan sering terasa seperti ironi modern. Namun, ini bukan cerita baru. Sejak era kolonial, pola yang sama terus muncul, bahkan elite menikmati kekayaan, sementara rakyat menanggung beban.
Tabooo.id: Deep – Pada awal abad ke-19, Cianjur menjelma menjadi salah satu wilayah paling makmur di Pulau Jawa. Tanahnya subur, hasil perkebunannya melimpah, dan kopi mendorong roda ekonomi dengan sangat kuat.
Bahkan, produksi kopi di wilayah Priangan mencapai angka luar biasa. Pada 1806, Cianjur menghasilkan sekitar 1,5 juta satuan kopi. Angka ini menunjukkan betapa besarnya peran wilayah tersebut dalam ekonomi kolonial.
Akibatnya, kekayaan mulai terkonsentrasi pada elite lokal. Para bupati naik kelas menjadi simbol status dan kekuasaan. Mereka tidak hanya menerima gaji, tetapi juga mengumpulkan pemasukan dari pajak dan praktik feodal yang mengakar.
Namun, kemakmuran itu tidak lahir dari sistem yang adil.
Tanam Paksa: Mesin Kekayaan yang Menekan Rakyat
Di balik angka produksi yang tinggi, sistem tanam paksa bekerja tanpa kompromi. Pemerintah kolonial memaksa petani menanam kopi demi kepentingan mereka.
Para petani harus menyerahkan tenaga, waktu, bahkan hidup mereka. Mereka tidak punya ruang untuk menolak.
Sementara itu, hasil panen tidak kembali ke rakyat. Kopi mengalir ke kas kolonial, lalu memperkaya elite lokal.
Akibatnya, jurang ketimpangan semakin dalam.
Kemewahan yang Dibayar Banyak Orang
Di tengah situasi itu, gaya hidup elite justru semakin mencolok.
Bupati Cianjur kerap berkeliling menggunakan kereta berlapis emas. Ia menikmati kemewahan yang lahir dari sistem yang menekan rakyatnya sendiri.
Lebih jauh lagi, setiap perjalanan sang bupati membawa konsekuensi besar. Rombongan besar yang ia bawa harus ditanggung oleh daerah yang disinggahi.
Akibatnya, ratusan orang harus diberi makan. Kuda-kuda mereka juga harus dirawat.
Satu perjalanan, banyak yang menanggung.
Kekuasaan Sebagai Panggung
Fenomena ini tidak muncul tanpa sebab. Pada masa itu, kekuasaan menuntut pertunjukan.
Kabupaten berfungsi seperti panggung.
Sementara itu, bupati menjadi aktor utama.
Ia harus terlihat besar, berkuasa, dan kaya.
Karena itu, kemewahan bukan sekadar gaya hidup. Ia berubah menjadi simbol legitimasi kekuasaan.
Namun, “penonton” dalam pertunjukan itu adalah rakyat sendiri, yang justru membayar semuanya.
Ini Bukan Cerita Lama
Kalau cerita ini terasa familiar, itu bukan kebetulan.
Sejarah menunjukkan satu hal yang konsisten. Kekuasaan sering berjalan berdampingan dengan kemewahan elite. Di sisi lain, rakyat tetap menanggung beban.
Dengan kata lain, ini bukan sekadar cerita masa lalu. Ini pola yang terus berulang.
Bedanya hanya satu: hari ini, panggungnya lebih modern.
Namun, perannya masih sama.
