Tabooo.id: Regional – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, akhirnya buka suara mengenai kabar pemangkasan anggaran penanganan bencana 2025 yang ramai diperbincangkan. Beberapa laporan sebelumnya menyebut anggaran turun drastis dari Rp 843 miliar menjadi Rp 98 miliar, sehingga memicu kehebohan di publik dan media.
Rabu (10/12/2025), Bobby menegaskan kepada wartawan:
“Yang ngomong siapa itu (ada pemangkasan)? Kalau dilihat dari R-APBD 2025 yang disahkan bersama DPRD, angkanya Rp 123 miliar,” tegasnya, dikutip dari Kompas.com.
Efisiensi Anggaran dan Peran BTT
Bobby menjelaskan bahwa perbedaan angka yang ramai diberitakan muncul karena pemerintah pusat menerapkan kebijakan efisiensi anggaran tahun ini.
“Sesuai Inpres nomor 1 tahun 2025, kita diminta efisiensi. Uang itu kami alihkan ke Belanja Tak Terduga (BTT), tetapi tetap digunakan untuk keperluan penting,” jelasnya.
Selanjutnya, Bobby merinci bahwa dana BTT mengalir ke beberapa kebutuhan strategis, termasuk pembayaran bonus atlet PON dan Peparnas 2024, serta perbaikan infrastruktur kritis, seperti jembatan putus di Nias Barat. Langkah ini memastikan penggunaan dana lebih fleksibel dan tepat sasaran.
Selain itu, Bobby menegaskan bahwa angka Rp 800 miliar yang ramai dibicarakan tidak muncul dalam R-APBD resmi, sehingga masyarakat sebaiknya merujuk dokumen resmi untuk memperoleh informasi yang akurat.
Dampak bagi Masyarakat
Kebijakan ini memberikan efek berbeda bagi masyarakat:
Dana tetap terserap untuk kebutuhan mendesak melalui BTT. Infrastruktur diperbaiki, dan bonus atlet PON serta Peparnas tetap dibayarkan. Dengan demikian, pemerintah Sumut tetap memiliki fleksibilitas untuk merespons situasi darurat.
Namun disis lain, Publik bisa salah paham dan mengira penanganan bencana kekurangan dana. Informasi simpang siur dapat menimbulkan kekhawatiran serta persepsi negatif terhadap kinerja pemerintah.
Refleksi Akhir
Kisruh anggaran ini menunjukkan bahwa angka besar di media belum tentu mencerminkan realitas pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, transparansi dan komunikasi publik menjadi kunci agar masyarakat memahami alokasi dana yang sebenarnya.
Jadi, meski terdengar “dipangkas dari Rp 843 miliar menjadi Rp 123 miliar”, uang tidak hilang, melainkan berpindah dari APBD ke BTT. Publik harus cermat membaca angka, bukan sekadar terpengaruh rumor. @dimas
