BGN menyiapkan marketplace MBG untuk menutup celah permainan harga dan kickback. Namun, apakah digitalisasi benar-benar mencegah korupsi?
Tabooo.id – Bayangkan sebuah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) membeli bahan makanan melalui satu layar digital.
Harga tercatat. Nama pemasok muncul. Sistem menyimpan seluruh transaksi. BGN bahkan bisa memantau lokasi pembelian.
Sekilas, sistem itu terlihat seperti jawaban atas persoalan pengadaan bahan baku Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun, pertanyaan penting muncul setelah tombol “beli” ditekan apakah digitalisasi benar-benar mampu menutup celah permainan pengadaan?
Marketplace MBG dan Janji Menutup Celah
Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan marketplace khusus untuk pengadaan bahan baku MBG.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan sistem itu akan mencatat seluruh transaksi SPPG. BGN juga ingin memantau transaksi untuk menekan risiko permainan harga, kickback, serta pembelian barang berkualitas rendah dengan harga tinggi.
BGN menargetkan marketplace itu mulai berjalan pada akhir September atau awal Oktober 2026.
Konsepnya mengacu pada Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) milik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Melalui sistem tersebut, BGN dapat melihat lokasi pembelian, harga, hingga transaksi SPPG.
Tujuh komoditas menjadi prioritas awal. Komoditas tersebut mencakup bahan pangan utama yang masuk dalam rantai pasok MBG.
Di atas kertas, mekanismenya terlihat sederhana.
Transaksi masuk ke sistem. Pemasok mendapat status terverifikasi. Harga muncul di layar. Data tersimpan dalam sistem.
Namun, pengadaan publik jarang sesederhana layar aplikasi.
Tombol Beli Bukan Titik Awal Masalah
Marketplace hanya melihat transaksi yang masuk ke platform.
Padahal, potensi permainan bisa muncul jauh sebelum transaksi terjadi.
Pemasok tertentu mungkin sudah mendapat akses karena hubungan tertentu. Pihak tertentu juga dapat menyepakati harga sebelum transaksi masuk ke platform. Mekanisme verifikasi bahkan bisa menentukan siapa yang mendapat akses sejak awal.
Karena itu, transparansi transaksi belum tentu menciptakan transparansi proses.
Digitalisasi memang membuat data lebih mudah dilacak. Namun, teknologi tidak otomatis mengubah perilaku orang di balik transaksi.
Di sinilah desain tata kelola memegang peran penting.
Verified Seller: Siapa yang Memverifikasi Sang Penjaga?
BGN berencana menerapkan mekanisme verified seller.
Tujuannya jelas. SPPG harus membeli bahan baku dari pemasok yang memenuhi standar.
Persoalan berikutnya muncul pada proses verifikasi.
Siapa yang memeriksa pemasok? Apa kriterianya? Siapa yang mengawasi prosesnya? Bagaimana publik mengetahui bahwa pemasok yang lolos memang memenuhi persyaratan?
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta BGN menjalankan mekanisme tersebut secara transparan dan objektif. Ia juga mengingatkan agar marketplace tidak membuka ruang bagi monopoli pemasok tertentu.
Akses pengadaan juga perlu terbuka bagi petani, peternak, nelayan, koperasi, BUMDes, dan pelaku UMKM lokal.
Pertimbangan daerah juga penting karena harga pangan dan biaya logistik berbeda di setiap wilayah.
Harga telur di satu daerah tidak otomatis cocok menjadi patokan daerah lain. Begitu pula biaya distribusi, ketersediaan barang, dan kapasitas pemasok.
Digital Bukan Sinonim Bersih
Ada satu kesalahpahaman yang perlu dihindari: menganggap sistem digital sebagai obat otomatis bagi praktik curang.
Aplikasi hanya mengubah cara transaksi berlangsung.
Teknologi belum tentu mengubah perilaku orang yang mengendalikan transaksi.
Sebuah sistem dapat mencatat harga dengan sangat rapi. Namun, sistem itu belum tentu mengetahui apakah harga tersebut terbentuk secara wajar atau sudah melalui kesepakatan sebelumnya.
Data juga bisa terlihat lengkap tanpa menunjukkan hubungan antara pemasok dan pengambil keputusan.
Karena itu, marketplace MBG tidak cukup hanya mencatat transaksi.
BGN perlu menghubungkan sistem tersebut dengan pengawasan, audit, mekanisme pengaduan, dan keterbukaan data.
MBG Terlalu Besar untuk Hanya Mengandalkan Aplikasi
Skala MBG membuat persoalan ini semakin penting.
Program tersebut melibatkan banyak SPPG, pemasok, komoditas, tenaga kerja, serta anggaran negara.
Semakin besar sistemnya, semakin banyak pula titik yang harus diawasi.
Satu transaksi mungkin terlihat kecil. Ribuan transaksi setiap hari dapat menunjukkan pola yang berbeda.
Karena itu, data marketplace tidak boleh sekadar menjadi arsip.
Pemerintah dapat memanfaatkan data tersebut untuk menemukan transaksi yang tidak wajar, perbedaan harga ekstrem, pemasok yang terlalu dominan, atau pola pembelian berulang pada kelompok tertentu.
Transaksi dengan pola mencurigakan juga perlu masuk ke mekanisme audit berbasis risiko.
Dengan cara itu, sistem tidak sekadar memberi tahu bahwa sesuatu terjadi. Data juga dapat membantu auditor menentukan transaksi yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.
Jangan Sampai Marketplace Melahirkan Gerbang Baru
Ada paradoks dalam sistem pengadaan digital.
Marketplace hadir untuk membuka transparansi. Namun, mekanisme verifikasi yang tidak transparan justru bisa menciptakan gerbang baru.
Pemasok kecil dapat kehilangan akses bukan karena produknya buruk. Mereka bisa tersingkir karena tidak memahami mekanisme digital, tidak memiliki akses informasi, atau kesulitan memenuhi prosedur administratif.
Padahal, pengadaan pangan lokal juga dapat memperkuat rantai ekonomi daerah.
Karena itu, marketplace MBG perlu menjaga dua kepentingan sekaligus pengawasan dan akses.
Keduanya tidak perlu saling bertabrakan.
Data Publik Menjadi Ujian Berikutnya
Jika BGN ingin membangun kepercayaan publik, keterbukaan data menjadi bagian penting.
Publik perlu mendapat akses terhadap informasi mengenai pemasok, jenis barang, volume, harga, SPPG, serta pola transaksi.
Tentu saja, pemerintah tetap perlu melindungi data yang memang bersifat terbatas.
Namun, prinsip dasarnya sederhana. Semakin besar uang publik yang pemerintah gunakan, semakin kuat pula alasan untuk membuka informasi yang relevan kepada masyarakat.
Pada titik ini, marketplace bukan sekadar aplikasi pengadaan.
Sistem tersebut dapat menjadi infrastruktur pengawasan.
Ini Bukan Sekadar Marketplace. Ini Tes Tata Kelola
BGN memang tengah membangun sistem digital untuk mempersempit celah permainan dalam pengadaan MBG.
Namun, keberhasilan sistem itu tidak hanya bergantung pada kemampuan aplikasi.
Ukuran yang lebih penting terletak pada transparansi proses, akses pemasok, kewajaran harga, dan tindak lanjut terhadap transaksi berisiko.
Sebuah marketplace dapat mencatat siapa membeli apa dan dari siapa.
Tetapi pengawasan tetap membutuhkan manusia, aturan, audit, serta tindakan ketika pelanggaran muncul.
Marketplace bisa mencatat harga sampai dua angka di belakang koma. Tetapi teknologi tidak otomatis mencatat siapa yang bermain di belakang layar.
Pada akhirnya, persoalan MBG bukan hanya soal membeli bahan makanan.
Ini soal bagaimana uang publik bergerak sebelum makanan itu sampai ke meja anak-anak.
Jika sistem digital mampu membuat aliran tersebut semakin terbuka, marketplace dapat memainkan fungsi penting.
Jika tidak, teknologi hanya memindahkan transaksi lama ke layar baru. @dimas
