Pegawai SPPG olok-olok korban MBG hingga menuai sorotan. BGN menegur SPPG dan menekankan pentingnya empati dalam pelayanan.
Tabooo.id – Ada yang sedang menghadapi dugaan gangguan kesehatan. Ada pula yang justru memilih membuat candaan.
Potongan video salah satu pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), viral di media sosial. Pegawai tersebut diduga mengolok-olok penerima manfaat yang mengalami dugaan keracunan setelah menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Badan Gizi Nasional (BGN) DIY langsung merespons persoalan tersebut.
Koordinator Regional BGN DIY Wirandita Gagat Widyatmoko mengatakan pegawai itu menjabat sebagai pengawas keuangan. BGN juga menegur SPPG dan pegawai yang bersangkutan.
“Kami juga sudah memberikan teguran kepada SPPG dan yang bersangkutan,” kata Gagat, Sabtu.
Menurut Gagat, setiap persoalan terkait keamanan pangan harus mendapat perhatian serius. Apalagi jika persoalan itu berdampak kepada penerima manfaat.
“Kami prihatin dan menyayangkan apabila benar terdapat pernyataan dari jajaran SPPG yang tidak menunjukkan empati terhadap masyarakat yang diduga terdampak,” ujarnya.
Ketika Candaan Salah Tempat
Gagat meminta seluruh jajaran SPPG mengutamakan empati dan rasa kemanusiaan. Ia juga mengingatkan agar kejadian seperti ini tidak berubah menjadi bahan candaan.
Masalahnya, persoalan tersebut tidak berhenti pada satu komentar.
Ketika masyarakat menghadapi dugaan gangguan kesehatan, respons penyelenggara ikut menentukan kepercayaan publik. Apalagi MBG menyentuh kelompok penerima manfaat dalam jumlah besar.
Karena itu, Gagat meminta seluruh jajaran memahami posisi masyarakat yang sedang menghadapi situasi sulit.
“Dalam kondisi seperti ini, yang harus dikedepankan adalah rasa kemanusiaan, empati, sensitivitas, dan saling menghormati,” ujarnya.
Di titik ini, persoalannya menjadi lebih besar.
Bukan cuma soal komentar.
Ini soal bagaimana penyelenggara program publik menghadapi keluhan masyarakat.
Fakta Tetap Harus Jadi Pegangan
BGN juga meminta jajarannya tidak terburu-buru menyimpulkan penyebab sebuah kejadian.
Gagat menekankan pentingnya penggunaan istilah seperti “dugaan”, “indikasi”, atau “informasi awal” sampai proses verifikasi selesai.
“Kita harus bisa membedakan antara memberikan klarifikasi, memberikan pendapat, dan memberikan penilaian terhadap suatu kejadian,” katanya.
Menurut dia, komentar yang tidak sensitif justru dapat memperbesar persoalan.
Karena itu, setiap personel SPPG perlu memahami batas antara komunikasi dan penghakiman.
Satu kalimat di media sosial bisa menyebar jauh melampaui ruang tempat kalimat itu muncul.
Dan ketika publik sedang mempertanyakan keamanan pangan, setiap komentar ikut membawa nama program.
MBG Bukan Cuma Soal Makanan
BGN mengingatkan seluruh jajaran, mulai dari koordinator wilayah hingga personel SPPG, untuk menjaga etika komunikasi.
Pengawas gizi dan pengawas keuangan juga masuk dalam jajaran yang mendapat perhatian.
Pesannya jelas.
Pelayanan publik tidak berhenti ketika makanan sampai ke penerima.
Pelayanan juga mencakup cara petugas merespons masalah.
Di ruang digital, persoalan itu menjadi semakin sensitif.
Satu unggahan bisa berubah menjadi percakapan publik. Potongan video bisa memicu kemarahan. Candaan yang terasa biasa bagi pembuatnya bisa terasa menyakitkan bagi orang yang menjadi sasaran.
Karena itu, komunikasi bukan urusan tambahan.
Komunikasi merupakan bagian dari pelayanan.
Ini Bukan Sekadar Soal Satu Pegawai
Kasus ini bermula dari perilaku seorang pegawai SPPG.
Namun, pertanyaan yang lebih besar muncul di belakangnya.
Seberapa siap budaya kerja penyelenggara MBG menghadapi keluhan masyarakat?
Sebab, SOP keamanan pangan tidak hanya menyangkut makanan. Tata kelola juga membutuhkan standar perilaku ketika masalah muncul.
Penyelenggara perlu memastikan dua hal berjalan bersama.
Pertama, mereka harus memeriksa fakta.
Kedua, mereka harus menjaga martabat masyarakat.
Dua hal itu tidak saling bertentangan.
Justru keduanya harus berjalan bersamaan.
Masyarakat tidak meminta penyelenggara langsung mengakui kesalahan sebelum pemeriksaan selesai.
Namun, masyarakat juga tidak seharusnya menerima olok-olok ketika menghadapi dugaan masalah kesehatan.
Empati tidak membutuhkan hasil laboratorium.
Dampaknya Buat Kamu
MBG bukan program yang berdiri jauh dari kehidupan masyarakat.
Anak sekolah, keluarga, tenaga pendidikan, dan penerima manfaat berhadapan langsung dengan program tersebut.
Karena itu, setiap dugaan masalah keamanan pangan menyangkut kepercayaan publik.
Masyarakat membutuhkan informasi yang jelas. Mereka juga membutuhkan penanganan yang serius.
Pada saat yang sama, mereka membutuhkan komunikasi yang menghormati posisi mereka.
BGN meminta setiap kejadian menjadi bahan pembelajaran.
Lembaga itu juga mendorong perbaikan pelayanan dan penguatan pencegahan.
“Kita bekerja untuk masyarakat. Karena itu, mari jaga bukan hanya kualitas makanan yang kita berikan, tetapi juga cara kita memperlakukan dan berkomunikasi dengan masyarakat,” kata Gagat.
Kalimat itu membawa persoalan kembali ke titik paling sederhana.
Program publik bukan hanya tentang apa yang diberikan.
Program publik juga tentang bagaimana penyelenggara memperlakukan orang yang menerima.
Ini bukan sekadar kejadian viral. Ini ujian kecil bagi budaya pelayanan.
Ketika masyarakat sedang menghadapi dugaan masalah kesehatan, mereka tidak membutuhkan punchline.
Mereka membutuhkan kepastian, penanganan, dan empati. @dimas
