Ada ironi besar dalam industri media digital. Berita Diproduksi Pers dan Perusahaan pers mengeluarkan biaya untuk mencari fakta, mengirim wartawan ke lapangan, melakukan verifikasi, menyusun laporan, hingga memproduksi berita. Namun, ketika informasi berita Pers itu beredar di ruang digital, sebagian besar keuntungan ekonomi justru mengalir kepada perusahaan platform yang menguasai distribusi dan periklanan.
Tabooo.id – Ketimpangan tersebut tergambar dalam paparan Dewan Pers pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 11/11/2026. Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers, Dahlan Dahi, mengungkapkan bahwa sekitar 80 persen belanja iklan digital dikuasai platform, sedangkan perusahaan media harus memperebutkan 20 persen sisanya, ironisnya sebuah berita diproduksi Pers.
Persoalannya bukan hanya tentang siapa memperoleh uang paling banyak. Di balik ketimpangan itu, terdapat perubahan struktur kekuasaan dalam ekosistem informasi siapa yang memproduksi pengetahuan, siapa yang mengendalikan distribusinya, siapa yang memiliki akses terhadap audiens, dan siapa yang akhirnya memperoleh keuntungan dari perhatian publik.
Ketika perusahaan pers kehilangan pendapatan, dampaknya tidak berhenti pada neraca keuangan. Ada wartawan yang kehilangan pekerjaan, ruang redaksi yang mengurangi kapasitas liputan, dan masyarakat yang berpotensi kehilangan akses terhadap informasi berkualitas.
Inilah persoalan yang perlu dibongkar bagaimana mungkin industri yang memproduksi informasi untuk kepentingan publik justru semakin kehilangan kemampuan ekonomi untuk mempertahankan pekerjanya?
Berita Diproduksi Pers: Ketika Pembuat Informasi Kehilangan Kendali atas Hasil Karyanya
1. Ketimpangan 80:20: Ekonomi Digital Tidak Berjalan Seimbang
Angka 80:20 yang disampaikan Dewan Pers memperlihatkan ketimpangan distribusi pendapatan dalam industri periklanan digital.
Menurut Dahlan Dahi, berdasarkan data Wavemaker 2025 yang ia kutip dalam RDPU, platform digital menguasai 80 persen belanja iklan digital. Sementara itu, media atau publisher harus memperebutkan 20 persen sisanya dengan lebih dari 50.000 perusahaan pers di Indonesia.
“Jadi ini kondisi yang tidak sustain. Dan secara jangka pendek juga susah, dari ribuan PHK sebenarnya ada bagian daripada dampak ini,” ujar Dahlan dalam RDPU, Rabu 11/11/2026.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan media bukan semata-mata kegagalan perusahaan mengelola bisnis. Ada tekanan struktural yang muncul dari perubahan pasar periklanan.
Platform teknologi memiliki sejumlah keunggulan yang sulit ditandingi perusahaan pers. Mereka menguasai data perilaku pengguna, sistem penargetan iklan, infrastruktur distribusi, serta teknologi pengukuran efektivitas kampanye.
Sebaliknya, perusahaan media harus membiayai proses produksi jurnalistik yang membutuhkan tenaga manusia, waktu, perjalanan, verifikasi, dan tanggung jawab hukum.
Di sinilah ketimpangan itu bekerja. Media memproduksi konten yang menarik perhatian publik. Platform menyediakan infrastruktur yang menghubungkan konten dengan pengguna. Namun, penguasaan teknologi dan data membuat platform memiliki posisi tawar lebih besar dalam menentukan bagaimana perhatian tersebut dikomersialkan.
Pertanyaannya, apakah pihak yang membangun infrastruktur distribusi memang harus memperoleh bagian ekonomi jauh lebih besar daripada pihak yang menghasilkan informasi?
Masalahnya bukan menolak kehadiran platform. Teknologi digital telah membuka akses informasi yang lebih luas. Namun, ketika pembagian nilai ekonomi semakin timpang, hubungan antara produsen informasi dan distributor informasi tidak lagi berjalan secara setara.
2. Algoritma Menjadi Gerbang Baru Industri Pers
Dahulu, perusahaan pers memiliki kendali lebih besar terhadap jalur distribusi produknya. Surat kabar memiliki jaringan agen, televisi mempunyai frekuensi siaran, dan media daring membangun pembaca melalui situs masing-masing.
Kini, situasinya berubah. Google, Facebook, Instagram, YouTube, dan berbagai platform digital menjadi bagian penting dari perjalanan berita menuju pembaca. Media menggunakan mesin pencari, media sosial, serta sistem rekomendasi untuk memperluas jangkauan pemberitaan. Namun, ketergantungan tersebut menghadirkan risiko.
Perubahan algoritma dapat mengubah posisi berita dalam hasil pencarian, mengurangi jangkauan konten, atau memengaruhi jumlah pengunjung situs. Perusahaan media harus terus menyesuaikan strategi distribusinya terhadap sistem yang tidak sepenuhnya mereka kendalikan.
Akibatnya, trafik menjadi salah satu sumber daya ekonomi paling penting bagi media digital. Semakin banyak pengunjung yang datang, semakin besar peluang media memperoleh pendapatan dari iklan, langganan, kerja sama komersial, dan produk turunannya.
Tetapi ada persoalan mendasar: media tidak selalu memiliki kendali penuh atas sumber trafik tersebut. Ketika distribusi bergantung pada algoritma, keberlanjutan bisnis media ikut bergantung pada keputusan perusahaan teknologi.
Posisi ini menciptakan ketergantungan yang tidak sederhana. Media membutuhkan platform untuk menjangkau pembaca, sementara platform membutuhkan konten untuk menjaga aktivitas dan perhatian pengguna.
Sayangnya, kebutuhan yang saling menguntungkan itu tidak otomatis menghasilkan pembagian keuntungan yang adil.
3. Generative AI: Pembaca Mendapat Jawaban, Media Kehilangan Kunjungan
Jika algoritma media sosial dan mesin pencari sebelumnya menjadi gerbang distribusi berita, generative AI mulai mengubah hubungan antara pembaca dan sumber informasi. Perubahan ini jauh lebih mendasar daripada sekadar munculnya teknologi baru.
Sebelumnya, pembaca mengetik kata kunci di mesin pencari, menemukan berita, kemudian mengunjungi situs media untuk memperoleh informasi. Dalam pola baru, pengguna dapat langsung meminta jawaban kepada AI tanpa harus membuka sumber berita yang menjadi rujukan.
AI memberikan kemudahan bagi pengguna. Namun, kemudahan tersebut memunculkan pertanyaan tentang siapa yang membayar proses produksi informasi yang digunakan untuk menghasilkan jawaban.
Dewan Pers mencatat bahwa sejak kemunculan generative AI pada November 2022, sejumlah publisher mengalami penurunan trafik dan page view hingga 70 persen.
Angka tersebut perlu dibaca sebagai gambaran tekanan yang dilaporkan dalam ekosistem media, bukan berarti seluruh perusahaan pers mengalami penurunan yang sama.
Kekhawatiran serupa juga disampaikan pemerintah. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria dalam keterangan resmi Kementerian Komunikasi dan Digital, Rabu, 29/07/2026, menyebut sejumlah pengelola situs melaporkan kehilangan trafik sekitar 70 persen akibat perkembangan AI.
“Kekhawatiran terbesar para pengelola situs saat ini yang berkaitan dengan AI adalah penurunan trafik. Beberapa bahkan melaporkan kehilangan sekitar 70 persen trafik sehingga mereka membutuhkan skema model bisnis baru yang sesuai dengan perkembangan teknologi ini,” ungkap Nezar.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan ini bukan sekadar kegelisahan industri media. Pemerintah pun mengakui adanya perubahan model bisnis yang perlu diantisipasi.
Ada dua persoalan yang harus dibedakan.
Pertama, penggunaan karya jurnalistik untuk membantu sistem AI menghasilkan informasi. Kedua, kemampuan AI menjawab kebutuhan pengguna tanpa mengarahkan mereka kepada media yang memproduksi informasi tersebut.
Keduanya berkaitan, tetapi membutuhkan pendekatan kebijakan yang berbeda.
Dalam persoalan pertama, perlindungan hak cipta, lisensi, transparansi penggunaan data, dan kompensasi menjadi penting. Dalam persoalan kedua, industri media perlu memikirkan kembali cara membangun hubungan langsung dengan pembaca.
Sebab, ketika AI mengambil alih sebagian fungsi pencarian informasi, media tidak cukup hanya bersaing memproduksi berita lebih cepat. Media harus menawarkan sesuatu yang tidak mudah digantikan oleh jawaban otomatis: peliputan lapangan, verifikasi independen, investigasi, konteks, dan pertanggungjawaban jurnalistik.
AI dapat merangkum informasi. Namun, masyarakat tetap membutuhkan jurnalis yang bersedia memeriksa fakta, mengungkap penyimpangan, dan meminta pertanggungjawaban pihak yang berkuasa.
Teknologi boleh mengubah cara orang membaca berita, tetapi jangan sampai menghilangkan kemampuan masyarakat untuk mengetahui siapa yang menghasilkan informasi dan bagaimana informasi itu diperoleh.
4. PHK Wartawan: Ketika Krisis Bisnis Menjadi Krisis Demokrasi
Ketimpangan pendapatan digital sering kali dibahas melalui angka, persentase, dan proyeksi bisnis. Padahal, ada manusia yang menanggung akibat langsung dari perubahan tersebut.
Ketika pendapatan iklan menyusut, perusahaan pers biasanya menghadapi sejumlah pilihan: mengurangi biaya operasional, menunda ekspansi, menggabungkan desk, mengurangi anggaran liputan, hingga melakukan PHK.
Dampaknya tidak selalu terlihat pada hari perusahaan mengumumkan pengurangan karyawan. Efeknya dapat menjalar ke kualitas pemberitaan secara perlahan.
Bayangkan sebuah ruang redaksi yang sebelumnya memiliki wartawan khusus untuk menginvestigasi persoalan lingkungan, mengawasi kebijakan pemerintah, atau meliput kasus korupsi.
Ketika perusahaan mengurangi jumlah pekerja, satu wartawan mungkin harus menangani beberapa isu sekaligus. Waktu untuk melakukan verifikasi berkurang. Biaya perjalanan lapangan ditekan. Kesempatan membangun jaringan narasumber semakin terbatas.
Dalam situasi seperti itu, produksi berita cepat berpotensi lebih diprioritaskan daripada peliputan mendalam yang membutuhkan waktu dan biaya besar. Di sinilah krisis ekonomi media dapat berubah menjadi persoalan kepentingan publik.
Pers bukan sekadar perusahaan yang menjual halaman berita. Pers memiliki fungsi sosial untuk mengawasi kekuasaan, menyediakan informasi yang terverifikasi, dan membuka ruang bagi masyarakat untuk memahami persoalan bersama.
Jika ruang redaksi terus kehilangan sumber daya, siapa yang akan mengawasi kebijakan pemerintah? Siapa yang akan memeriksa penggunaan anggaran publik? Siapa yang bersedia melakukan investigasi ketika sebuah persoalan tidak menghasilkan trafik besar?
Kondisi tersebut memperlihatkan hubungan antara kesejahteraan pekerja media dan kualitas demokrasi.
Wartawan yang bekerja dengan upah tidak layak, beban berlebihan, dan ketidakpastian pekerjaan menghadapi tekanan yang dapat memengaruhi independensi serta kualitas kerja jurnalistik.
Tentu, PHK tidak seluruhnya dapat dibebankan kepada dominasi platform. Keputusan bisnis yang buruk, tata kelola perusahaan yang lemah, perubahan perilaku pembaca, serta ketidakmampuan membangun sumber pendapatan alternatif juga harus diperiksa.
Namun, mengabaikan ketimpangan pasar digital sama saja dengan menutup mata terhadap salah satu tekanan struktural yang sedang dihadapi industri pers.
Ketika perusahaan media kehilangan kemampuan membiayai wartawannya, masyarakat sebenarnya ikut kehilangan salah satu mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan.
5. Publisher Rights: Regulasi Sudah Ada, tetapi Siapa yang Memastikan Kepatuhan?
Pemerintah sebenarnya telah memiliki landasan regulasi untuk mengatur hubungan antara perusahaan platform digital dan perusahaan pers.
Regulasi tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.
Peraturan ini mulai berlaku pada 20/08/2024.
Melalui aturan tersebut, pemerintah menghendaki perusahaan platform digital menghormati dan menghargai kepemilikan karya jurnalistik secara adil dan transparan.
Ruang kerja sama yang diatur mencakup lisensi berbayar, bagi hasil, berbagi data agregat pengguna berita, serta bentuk kerja sama lain yang disepakati kedua pihak.
Secara prinsip, kebijakan ini menjadi pengakuan bahwa perusahaan pers tidak seharusnya hanya menjadi pemasok konten gratis bagi ekosistem bisnis digital.
Namun, persoalannya muncul pada tahap implementasi.
Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto menyoroti rendahnya tingkat kepatuhan platform dalam pelaksanaan Perpres Nomor 32 Tahun 2024. Karena itu, Dewan Pers mendorong penguatan aturan mengenai hak ekonomi dan mekanisme kompensasi perusahaan pers.
Kondisi tersebut mengungkap persoalan klasik dalam kebijakan publik: regulasi dapat memberikan pengakuan secara normatif, tetapi pengakuan itu tidak otomatis mengubah perilaku pasar.
Aturan tanpa pengawasan yang kuat berisiko menjadi dokumen administratif. Sementara itu, perusahaan media tetap menghadapi tekanan pendapatan setiap hari.
Ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab pemerintah dan pembentuk undang-undang:
- Bagaimana mengukur nilai ekonomi karya jurnalistik yang digunakan platform?
- Bagaimana memastikan platform memberikan kompensasi secara transparan?
- Siapa yang mengawasi kepatuhan dan memberikan sanksi ketika kewajiban tidak dijalankan?
- Bagaimana melindungi perusahaan pers kecil yang memiliki posisi tawar lebih lemah?
- Bagaimana menjamin platform tidak menggunakan ancaman penghentian distribusi berita sebagai alat tekanan?
Dewan Pers juga mengingatkan agar platform tidak menyalahgunakan posisi dominannya.
“Jadi saya mengharapkan platform tidak mengambil tindakan yang menggunakan posisi dominannya untuk menghancurkan ekosistem informasi publik,” tegas Dahlan Dahi dalam RDPU, Rabu (11/11/2026).
Pernyataan ini penting karena persoalan distribusi berita tidak hanya menyangkut hubungan bisnis dua perusahaan. Ada kepentingan masyarakat yang ikut dipertaruhkan ketika akses terhadap informasi publik bergantung pada keputusan segelintir perusahaan teknologi.
6. Hak Ekonomi Perusahaan Pers: Jangan Sampai Perlindungan Hanya Menguntungkan Pemain Besar
Salah satu persoalan yang turut disoroti Dewan Pers adalah pembedaan hak ekonomi perusahaan pers dan hak cipta individual.
Pembedaan ini penting karena karya jurnalistik melibatkan banyak pihak.
Wartawan melakukan peliputan dan menghasilkan informasi. Editor mengembangkan struktur pemberitaan. Fotografer menghasilkan dokumentasi visual. Perusahaan pers menyediakan biaya operasional, infrastruktur, serta sistem produksi dan distribusi.
Karena itu, mekanisme kompensasi perlu menjelaskan siapa yang berhak menerima pembayaran, bagaimana pembagiannya, serta bagaimana hak individu pekerja jurnalistik tetap terlindungi.
Dewan Pers mengusulkan perusahaan pers yang berhak menikmati kompensasi memenuhi sejumlah standar, yakni:
- Berbadan hukum.
- Memiliki minimal lima karyawan.
- Menggaji pekerja di atas upah minimum kabupaten/kota (UMK).
- Memberikan jaminan kesehatan kepada pekerja.
Persyaratan tersebut dapat menjadi instrumen untuk memastikan kompensasi masuk ke perusahaan yang benar-benar menjalankan kegiatan jurnalistik secara profesional.
Namun, terdapat satu persoalan yang tidak boleh diabaikan: bagaimana nasib media kecil yang sedang berkembang?
Media lokal, media komunitas, dan perusahaan pers dengan sumber daya terbatas sering kali memiliki kontribusi penting dalam mengangkat persoalan yang tidak memperoleh perhatian media besar.
Jika persyaratan administratif terlalu kaku, perlindungan ekonomi justru berpotensi terkonsentrasi pada perusahaan pers yang sudah mapan.
Karena itu, pembuat kebijakan harus memastikan dua kepentingan berjalan beriringan: menjaga profesionalisme perusahaan pers sekaligus membuka kesempatan yang adil bagi media kecil.
Perlindungan terhadap perusahaan pers juga tidak boleh menghapus hak ekonomi wartawan sebagai pencipta karya jurnalistik.
Sebab, keberlanjutan institusi media tidak akan berarti banyak apabila orang-orang yang menghasilkan berita tetap hidup dalam ketidakpastian ekonomi.
7. Skema Kompensasi: LMK atau B2B, Siapa yang Paling Diuntungkan?
Dewan Pers tidak hanya membicarakan perlindungan hak ekonomi, tetapi juga mekanisme pembayaran kompensasi.
Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto mengusulkan agar pembayaran tidak hanya bertumpu pada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), tetapi juga membuka ruang kerja sama langsung melalui skema business-to-business (B2B). Kedua mekanisme tersebut memiliki karakteristik berbeda.
Skema LMK memungkinkan pengelolaan hak ekonomi dilakukan secara kolektif. Mekanisme ini berpotensi membantu perusahaan pers yang tidak memiliki kapasitas negosiasi besar untuk memperjuangkan haknya.
Sementara itu, skema B2B memberikan kesempatan kepada perusahaan pers dan platform untuk membuat perjanjian kerja sama secara langsung. Pemerintah melalui Komdigi juga telah membuka pembahasan mengenai alternatif tersebut.
Dalam keterangan resmi pada 29 Juli 2026, Wamenkomdigi Nezar Patria menyampaikan bahwa pemerintah masih mengumpulkan masukan untuk merumuskan tata kelola hak cipta yang adil, transparan, dan menguntungkan seluruh pihak. Google juga menyampaikan pandangan bahwa mekanisme B2B perlu tetap diakomodasi berdampingan dengan skema LMK.
Namun, B2B menyimpan persoalan tersendiri. Perusahaan media besar mungkin memiliki kekuatan untuk menegosiasikan nilai lisensi dan pembagian keuntungan. Sebaliknya, media kecil berpotensi menerima penawaran yang tidak sebanding dengan nilai konten yang mereka produksi.
Apabila kompensasi hanya ditentukan melalui negosiasi individual, ketimpangan antara platform dan perusahaan pers bisa kembali muncul dalam bentuk berbeda.
Karena itu, mekanisme B2B perlu dilengkapi prinsip transparansi, standar kontrak yang adil, keterbukaan data penggunaan konten, dan perlindungan terhadap perusahaan pers yang memiliki posisi tawar rendah.
Persoalannya bukan memilih LMK atau B2B sebagai satu-satunya jawaban. Yang lebih penting adalah memastikan kedua mekanisme tidak berubah menjadi pintu baru bagi ketimpangan ekonomi digital.
Krisis Pers Bukan Sekadar Kehilangan Iklan
Jika seluruh persoalan ini ditarik ke satu benang merah, industri media Indonesia sedang menghadapi tiga lapisan krisis yang saling berkaitan.
Lapisan pertama: Krisis distribusi
Media tidak lagi sepenuhnya mengendalikan jalur menuju pembacanya. Algoritma platform menentukan sebagian besar visibilitas konten.
Lapisan kedua: Krisis monetisasi
Ketika perhatian publik terkonsentrasi pada platform, pendapatan iklan ikut bergerak ke perusahaan yang menguasai data dan distribusi.
Lapisan ketiga: Krisis produksi informasi
Pendapatan yang menyusut menekan anggaran redaksi, kesejahteraan wartawan, kapasitas investigasi, dan keberlanjutan jurnalisme berkualitas.
Ketiga lapisan tersebut membentuk lingkaran tekanan.
Pola Ketimpangan Ekonomi Informasi terjadi, Platform menguasai distribusi dan data, Media kehilangan trafik dan pendapatan, Efisiensi redaksi dan PHK wartawan, Kapasitas liputan dan investigasi melemah dan Kualitas informasi publik terancam
Ini bukan hubungan sebab-akibat yang otomatis terjadi pada setiap perusahaan media. Namun, rangkaian tersebut menggambarkan risiko sistemik ketika tekanan distribusi dan pendapatan berlangsung tanpa penyesuaian model bisnis serta perlindungan yang memadai.
Ada satu hal yang perlu digarisbawahi: jangan sampai seluruh kesalahan diarahkan kepada perusahaan teknologi, sementara perusahaan pers sendiri tidak melakukan pembenahan.
Industri media juga harus mengevaluasi ketergantungan pada iklan, praktik clickbait, kualitas pemberitaan, transparansi kepemilikan, hingga tata kelola perusahaan.
Media membutuhkan model bisnis yang lebih beragam, seperti langganan, keanggotaan pembaca, produk riset, acara publik, sindikasi konten, dan kerja sama komunitas.
Namun, diversifikasi bisnis tidak boleh menjadi alasan untuk mengorbankan independensi editorial.
Pers harus tetap memiliki garis pemisah yang jelas antara kepentingan komersial dan kepentingan publik.
Apa yang Harus Diperbaiki?
Ada setidaknya lima agenda yang perlu menjadi perhatian pemerintah, Dewan Pers, perusahaan teknologi, dan perusahaan media.
1. Penegakan Publisher Rights. Pemerintah harus memastikan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 berjalan melalui pengawasan, transparansi, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif.
2. Perlindungan karya jurnalistik di era AI. Penggunaan konten untuk pelatihan maupun penyajian informasi berbasis AI harus memiliki kejelasan mengenai lisensi, atribusi, dan kompensasi.
3. Transparansi ekonomi platform. Perusahaan pers membutuhkan informasi yang memadai mengenai penggunaan konten, distribusi, dan mekanisme monetisasi.
4. Perlindungan pekerja media. Kompensasi ekonomi tidak boleh hanya berhenti di tingkat perusahaan. Kesejahteraan wartawan, kepastian kerja, dan perlindungan profesi harus menjadi bagian dari agenda keberlanjutan pers.
5. Kemandirian bisnis media. Perusahaan pers harus mengembangkan hubungan langsung dengan pembaca agar tidak sepenuhnya bergantung pada algoritma pihak ketiga.
Jangan Biarkan Algoritma Menentukan Masa Depan Pers
Persoalan ini pada akhirnya bukan tentang siapa yang lebih canggih dalam menguasai teknologi. Ini tentang siapa yang memiliki kekuatan untuk menentukan nilai sebuah informasi.
Platform memiliki teknologi, data, dan jaringan distribusi. Media memiliki wartawan, proses verifikasi, serta tanggung jawab untuk memastikan informasi yang beredar dapat dipertanggungjawabkan.
Keduanya merupakan bagian dari ekosistem digital. Namun, hubungan tersebut tidak akan sehat apabila satu pihak terus memperbesar keuntungan, sementara pihak lain harus memangkas tenaga kerja untuk mempertahankan operasional.
Kehadiran generative AI juga tidak seharusnya menjadi pembenaran untuk mengambil manfaat dari karya jurnalistik tanpa mekanisme penghargaan ekonomi yang proporsional.
Di sisi lain, perusahaan pers tidak bisa terus bertahan dengan pola bisnis lama sambil berharap regulasi menyelesaikan seluruh persoalan.
Media harus berani membangun kembali hubungan dengan pembaca, memperkuat kualitas jurnalistik, dan menciptakan nilai ekonomi yang tidak hanya bergantung pada jumlah klik.
Sebab, berita bukan sekadar produk digital yang bisa dikumpulkan, dirangkum, lalu diperdagangkan. Di dalamnya terdapat kerja manusia, risiko peliputan, tanggung jawab sosial, dan kepentingan masyarakat untuk memperoleh kebenaran.
Jika mereka yang memproduksi informasi terus kehilangan nilai ekonomi dari karyanya, siapa yang akan membiayai pekerjaan mencari kebenaran?
Dan ketika ruang redaksi semakin kecil, sementara platform semakin besar, persoalan berikutnya bukan lagi siapa yang menguasai pasar iklan.
Melainkan siapa yang masih sanggup menjaga agar informasi publik tidak sepenuhnya tunduk pada kepentingan ekonomi.
Nilai Informasi Tidak Boleh Berhenti pada Angka Klik
Ada sesuatu yang keliru ketika keberhasilan sebuah ekosistem informasi hanya diukur dari jumlah pengguna, durasi perhatian, dan nilai transaksi iklan.
Sebuah berita investigasi mungkin hanya dibaca ribuan orang, tetapi mampu membongkar penyimpangan anggaran bernilai miliaran rupiah. Sebaliknya, konten viral bisa memperoleh jutaan penayangan tanpa memberikan manfaat publik yang sebanding. Artinya, nilai jurnalistik tidak selalu identik dengan nilai komersial.
Di sinilah letak persoalan yang harus diperjuangkan menciptakan ekonomi digital yang tetap memberikan ruang hidup bagi produksi pengetahuan, kerja jurnalistik, dan kepentingan demokrasi.
Platform boleh menguasai teknologi. AI boleh mempercepat konsumsi informasi. Tetapi jangan sampai masa depan jurnalisme ditentukan sepenuhnya oleh pihak yang tidak menanggung biaya untuk mencari fakta di lapangan.
Karena ketika jurnalisme kehilangan daya hidupnya, yang terancam bukan hanya perusahaan pers. Yang terancam adalah hak masyarakat untuk mengetahui. @teguh
