Kritik keras Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda bukan sekadar menyindir ASN dengan budaya ngopi di kantor. Ia membuka persoalan yang lebih besar birokrasi Indonesia masih terlalu sibuk mengurus rutinitas dibanding menyelesaikan masalah rakyat.
Tabooo.id – Selama bertahun-tahun, reformasi birokrasi menjadi salah satu agenda utama pemerintah. Negara mengalokasikan anggaran besar untuk ASN mulai dari digitalisasi layanan, menaikkan tunjangan kinerja, menyusun indikator penilaian baru, hingga mendorong transformasi pelayanan publik. Namun, kritik Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menunjukkan bahwa persoalan paling sulit justru belum berhasil diubah, yaitu mentalitas kerja.
Dalam pandangannya, sebagian aparatur sipil negara (ASN) masih menjalankan pola kerja lama. Datang pagi untuk absen, menjalani rutinitas tanpa target yang jelas, menikmati waktu santai, lalu kembali mengisi absensi sebelum pulang. Kritik itu memang terdengar keras. Namun, di balik kalimat sederhana tersebut tersimpan pertanyaan yang jauh lebih penting. Mengapa birokrasi yang terus direformasi masih menghadapi persoalan budaya kerja?
Pertanyaan itu layak dijawab karena ASN memegang peran strategis dalam hampir seluruh pelayanan negara. Dari mengurus administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, investasi, hingga perizinan usaha, kualitas birokrasi menentukan cepat atau lambatnya pelayanan yang diterima masyarakat.
Masalahnya Bukan Absensi, Tetapi Orientasi Kerja
Banyak orang langsung menafsirkan kritik tersebut sebagai serangan terhadap seluruh ASN. Padahal, persoalan utamanya bukan soal pegawai datang ke kantor atau menikmati secangkir kopi.
Masalah sebenarnya muncul ketika birokrasi menjadikan kehadiran sebagai ukuran utama produktivitas.
Di sektor swasta, perusahaan menilai karyawan berdasarkan hasil kerja, inovasi, dan kontribusi terhadap organisasi. Sebaliknya, sebagian instansi pemerintah masih mengukur disiplin melalui daftar hadir, jam masuk, dan jam pulang.
Akibatnya, banyak pegawai lebih fokus memenuhi prosedur administratif daripada menciptakan solusi.
Budaya seperti ini melahirkan birokrasi yang tampak sibuk, tetapi belum tentu produktif. Kantor terlihat penuh sejak pagi, rapat berlangsung sepanjang hari, dokumen terus berpindah dari satu meja ke meja lain, tetapi masyarakat masih mengeluhkan pelayanan yang lambat.
Di titik inilah kritik Rifqinizamy menjadi relevan. Ia tidak sedang mempermasalahkan aktivitas ngopi. Ia mempertanyakan mengapa birokrasi masih memberi ruang bagi budaya kerja yang lebih menghargai rutinitas daripada hasil.
Digitalisasi Tidak Akan Mengubah Mentalitas
Selama beberapa tahun terakhir, pemerintah mempercepat digitalisasi pelayanan publik. Berbagai kementerian dan pemerintah daerah mulai menggunakan aplikasi presensi elektronik, sistem penilaian kinerja digital, serta layanan berbasis daring.
Langkah tersebut memang mempercepat proses administrasi. Namun, teknologi tidak otomatis mengubah cara berpikir.
Aplikasi hanya berfungsi sebagai alat. Manusialah yang menentukan bagaimana alat itu digunakan.
Jika organisasi masih menjadikan kehadiran sebagai target utama, aplikasi digital hanya mengubah cara mencatat absensi. Mentalitas kerja tetap berjalan seperti sebelumnya.
Karena itu, reformasi birokrasi tidak boleh berhenti pada pembangunan sistem elektronik. Reformasi harus menyentuh budaya organisasi, pola kepemimpinan, hingga cara negara memberikan penghargaan kepada aparatur yang benar-benar menghasilkan perubahan.
Mengapa Publik Semakin Kritis?
Masyarakat sekarang hidup dalam era digital, Mereka terbiasa menggunakan layanan perbankan melalui telepon genggam, memesan transportasi dalam hitungan menit, membeli kebutuhan harian tanpa keluar rumah, bahkan mengurus berbagai transaksi secara daring.
Pengalaman itu membentuk standar baru terhadap pelayanan publik.
Ketika masyarakat bisa menyelesaikan banyak urusan secara cepat di sektor swasta, mereka tentu berharap pelayanan pemerintah bergerak dengan kecepatan yang sama.
Karena itu, publik tidak lagi hanya menilai keramahan petugas. Masyarakat menilai kecepatan pelayanan, kepastian proses, transparansi, dan kemampuan birokrasi menyelesaikan persoalan.
Jika pelayanan masih lambat sementara anggaran birokrasi terus meningkat, kritik terhadap ASN akan terus bermunculan.
Sistem Masih Menghargai Kehadiran, Bukan Dampak
Persoalan terbesar birokrasi Indonesia sebenarnya bukan jumlah ASN. Persoalan utamanya terletak pada sistem yang belum sepenuhnya menghargai kinerja.
Pegawai inovatif sering memperoleh penghargaan yang hampir sama dengan pegawai yang hanya menjalankan rutinitas.
Sebaliknya, pimpinan juga sering lebih mudah mengukur kehadiran daripada mengukur dampak pelayanan. Kondisi seperti itu membuat budaya kerja sulit berubah.
Selama promosi jabatan lebih banyak dipengaruhi senioritas, selama evaluasi hanya berfokus pada laporan administratif, dan selama keberhasilan masih diukur melalui banyaknya dokumen yang selesai, birokrasi akan terus bergerak lambat.
Negara membutuhkan sistem yang memberi ruang lebih besar kepada ASN yang berani mengambil inisiatif, mempercepat pelayanan, memangkas prosedur, dan menciptakan inovasi.
Negara Membutuhkan Pelayan Publik, Bukan Penjaga Rutinitas
Tidak adil jika publik menganggap seluruh ASN memiliki etos kerja rendah. Banyak aparatur bekerja hingga malam hari di rumah sakit pemerintah, sekolah, kantor pelayanan terpadu, hingga lokasi bencana. Mereka membuktikan bahwa dedikasi masih hidup di dalam birokrasi.
Namun, negara juga tidak boleh menutup mata terhadap budaya kerja yang masih bertahan di sebagian institusi.
Kritik Ketua Komisi II DPR seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi cara birokrasi memaknai pekerjaan.
Negara tidak membutuhkan pegawai yang sekadar hadir setiap pagi.
Negara membutuhkan aparatur yang mampu menyelesaikan persoalan masyarakat, mempercepat pelayanan, menciptakan inovasi, dan membangun kepercayaan publik.
Pada akhirnya, masyarakat tidak pernah datang ke kantor pemerintah untuk memeriksa daftar absensi pegawai. Masyarakat datang karena membutuhkan solusi.
Selama birokrasi masih lebih sibuk menghitung jam kehadiran daripada mengukur kualitas pelayanan, reformasi hanya akan menghasilkan kantor yang semakin modern, tetapi belum tentu menghadirkan negara yang semakin efektif.
Dan ketika itu terjadi, yang paling dirugikan bukan hanya ASN yang bekerja sungguh-sungguh.
Yang paling dirugikan adalah rakyat yang setiap hari menggantungkan harapan kepada pelayanan negara. @teguh
