AI makin canggih, tetapi ruang digital Indonesia justru kian rentan. Ancaman siber, deepfake, dan krisis kepercayaan menjadi alarm baru.
Tabooo.id – Ruang digital Indonesia tidak lagi sekadar menjadi tempat orang bekerja, belajar, atau berinteraksi. Kini berbagai aktor memperebutkannya setiap detik. Tidak ada ledakan. Tidak ada asap mesiu. Namun dampaknya mampu melumpuhkan layanan publik, menguras rekening masyarakat, bahkan mengikis kepercayaan terhadap negara.
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat sekitar 5,5 miliar serangan siber sepanjang 2025. Angka itu melonjak sekitar 714 persen dibandingkan rata-rata tahunan pada periode 2020-2024. Tren tersebut belum menunjukkan tanda melambat. Sepanjang Januari hingga pertengahan April 2026, BSSN kembali menemukan sekitar 1,52 miliar anomali trafik.
Data tersebut bukan sekadar deretan angka. Ia menunjukkan bahwa Indonesia sedang memasuki babak baru perang digital. Keamanan siber tidak lagi menjadi urusan ruang server atau divisi teknologi informasi. Kini ia telah menjadi bagian dari persoalan kedaulatan negara.
Ketika jumlah serangan dalam satu tahun mampu melampaui akumulasi beberapa tahun sebelumnya, yang berubah bukan hanya intensitas ancamannya. Skala peperangan itu sendiri telah bergeser.
Pertanyaannya, apakah negara sudah benar-benar siap menghadapi perubahan ini?
Ketika Serangan Tidak Lagi Menargetkan Komputer
Publik sering membayangkan serangan siber sebagai upaya peretas membobol sistem pemerintah. Gambaran itu kini terlalu sederhana.
Mayoritas ancaman memang masih berasal dari malware, yang menurut BSSN mencakup sekitar 93,78 persen dari seluruh anomali. Namun dampaknya terus berkembang menjadi ransomware, pencurian identitas, pembobolan sistem pembayaran, hingga gangguan terhadap infrastruktur kritis.
Serangan itu tidak lagi hanya menyasar kementerian atau lembaga negara. Kini pelakunya mengincar bank, rumah sakit, perusahaan, hingga masyarakat biasa.
Akibatnya, warga kehilangan lebih dari sekadar data.
Mereka kehilangan rasa aman.
Sektor perbankan menjadi contoh paling nyata. Reputasi yang kuat, jutaan nasabah, dan transaksi bernilai besar justru menjadikan industri ini sasaran utama pelaku kejahatan digital.
Data Otoritas Jasa Keuangan bersama Indonesia Anti-Scam Centre menunjukkan kerugian akibat penipuan transaksi keuangan mencapai sekitar Rp9,1 triliun sepanjang 2024 hingga awal 2026.
Angka itu bukan sekadar kerugian ekonomi. Setiap rupiah yang hilang juga membawa pergi kepercayaan masyarakat terhadap keamanan ruang digital.
AI Bukan Hanya Pelindung, tetapi Juga Senjata
Kecerdasan buatan hadir sebagai harapan baru dalam memperkuat pertahanan siber. Teknologi ini mampu mengenali pola serangan, membaca anomali, dan mempercepat proses deteksi yang sebelumnya membutuhkan waktu berjam-jam.
Namun perlombaan tidak berhenti di sana.
Pelaku kejahatan juga memanfaatkan AI untuk mengembangkan metode serangan yang semakin cepat dan sulit dikenali. Teknologi yang sama mampu menghasilkan phishing yang lebih meyakinkan, malware yang terus beradaptasi, hingga ribuan serangan otomatis dalam waktu singkat.
Perlombaan hari ini bukan lagi mempertemukan manusia dengan manusia.
Kini algoritma bertarung melawan algoritma.
Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN bahkan menegaskan bahwa sistem keamanan lama tidak lagi cukup menghadapi ancaman berbasis AI. Pendekatan yang hanya mengenali pola serangan terdahulu akan selalu tertinggal ketika musuh mampu belajar secara otomatis.
Perang Sesungguhnya Terjadi di Kepala Kita
Meski demikian, ancaman paling berbahaya justru tidak selalu menyerang pusat data.
Ia menyerang cara manusia memandang kenyataan.
Deepfake, manipulasi suara, gambar sintetis, dan disinformasi berbasis AI kini berkembang menjadi senjata yang jauh lebih halus. Teknologi memungkinkan seseorang tampak mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah diucapkannya.
Kasus video sintetis yang menampilkan aktivis Papua Koteka Wenda dan Veronica Koman menjadi contoh bagaimana AI dapat menciptakan realitas palsu yang tampak begitu meyakinkan sebelum akhirnya diklasifikasikan sebagai hoaks.
Video palsu hanyalah permukaannya.
Yang jauh lebih berbahaya, masyarakat mulai kehilangan kemampuan membedakan fakta dengan rekayasa. Akibatnya, publik semakin ragu terhadap setiap informasi yang beredar, termasuk informasi resmi.
Di titik inilah perang informasi mencapai level paling mengkhawatirkan.
Musuh tidak lagi harus merusak jaringan komputer. Mereka cukup menanamkan keraguan.
Ambisi Digital Bertemu Fondasi yang Rapuh
Di tengah ancaman tersebut, pemerintah justru memasang taruhan besar pada kecerdasan buatan.
Melalui rancangan Peta Jalan AI Nasional 2026–2029, pemerintah ingin mengintegrasikan AI ke berbagai program strategis, termasuk Makan Bergizi Gratis. Nilai investasinya diperkirakan mencapai 15 miliar dolar AS atau sekitar Rp267,8 triliun.
Targetnya tidak kecil. Pemerintah memproyeksikan AI mampu mendorong pertumbuhan produk domestik bruto hingga 12 persen pada 2030.
Ambisi itu tentu layak diapresiasi.
Namun teknologi tidak pernah bekerja sendirian.
Indonesia masih menghadapi tiga pekerjaan rumah besar.
Pertama, jumlah talenta AI tingkat lanjut masih jauh dari kebutuhan industri. Kedua, infrastruktur komputasi nasional masih bergantung pada GPU dan pusat data luar negeri. Ketiga, tata kelola data di banyak organisasi belum cukup matang untuk mendukung implementasi AI secara optimal.
Ketiga persoalan tersebut saling berkaitan. Kekurangan talenta memperlambat inovasi. Ketergantungan infrastruktur memperbesar risiko strategis. Tata kelola data yang lemah membuka pintu baru bagi serangan siber.
Membangun AI di atas fondasi seperti itu sama saja membangun gedung pencakar langit di atas tanah yang retak.
Benteng Terakhir Bernama Manusia
BSSN memperkirakan sekitar 40 persen keberhasilan ketahanan siber ditentukan oleh faktor manusia.
Fakta ini menunjukkan bahwa teknologi secanggih apa pun tidak akan cukup jika masyarakat masih mudah tertipu.
Satu klik pada tautan palsu dapat membuka jalan bagi pencurian data.
Satu unggahan deepfake mampu memicu kepanikan publik.
Satu informasi palsu yang dipercaya jutaan orang dapat mengalahkan sistem keamanan yang dibangun selama bertahun-tahun.
Karena itu, pertahanan siber tidak cukup dibangun melalui perangkat lunak, pusat operasi keamanan, atau kriptografi pascakuantum.
Negara juga harus membangun literasi digital yang kuat, memperkuat budaya verifikasi, dan menumbuhkan kebiasaan berpikir kritis di tengah masyarakat.
Ini Bukan Sekadar Serangan Siber
Yang sedang diuji hari ini bukan hanya server pemerintah, rekening bank, atau pusat data nasional.
Yang sedang diuji adalah fondasi paling penting dalam kehidupan bernegara kepercayaan publik.
Negara modern memang membutuhkan teknologi yang canggih. Namun teknologi hanya akan menjadi alat jika masyarakat masih percaya pada institusinya. Sebaliknya, secanggih apa pun sistem yang dibangun akan kehilangan makna ketika publik tidak lagi mampu membedakan fakta dan manipulasi.
Pada akhirnya, kemenangan dalam perang digital tidak ditentukan oleh siapa yang memiliki kecerdasan buatan paling mutakhir. Kemenangan lahir dari kemampuan negara menjaga kepercayaan warganya. Sebab ketika masyarakat tidak lagi mampu membedakan fakta dan rekayasa, musuh sebenarnya tidak perlu lagi membobol server. Mereka cukup menguasai pikiran kita. @dimas
