Pemulung Putri Cempo memprotes kebijakan pemilahan sampah dari rumah yang dinilai mengurangi penghasilan, sekaligus menyoroti polusi dan kepastian hidup warga.
Tabooo.id: Surakarta – Tumpukan sampah selama puluhan tahun menjadi sumber penghidupan pemulung di TPA Putri Cempo.
Kini, sumber itu mulai menyusut.
Para pemulung dan warga sekitar TPA Putri Cempo, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Solo, Jawa Tengah, mendatangi Balai Kota Solo, Selasa (1/9/2026).
Mereka mempersoalkan kebijakan pemilahan sampah dari rumah.
Kebijakan itu membuat sampah bernilai ekonomi semakin sedikit masuk ke TPA.
Bagi pemerintah, kondisi tersebut menunjukkan perbaikan sistem pengelolaan sampah.
Namun bagi pemulung, sampah yang berkurang berarti barang yang bisa mereka jual juga ikut berkurang.
Sampah yang berkurang bagi kota dapat berarti penghasilan yang berkurang bagi pemulung.
Ketua Paguyuban Pemulung TPA Putri Cempo, Karni, mengatakan kebijakan tersebut berdampak langsung terhadap pendapatan pemulung.
“Ekonomi kita berkurang. Itu jangka panjang ya,” kata Karni di Balai Kota Solo, Selasa.
Menurut Karni, persoalan itu tidak hanya menyangkut penghasilan.
Ia juga mempertanyakan masa depan warga yang selama puluhan tahun hidup di sekitar TPA Putri Cempo.
“Dari pabrik (PLTS) sampah yang masuk TPA cuma residu. Kita warga RW 039 masak nanti puluhan tahun lagi masih merasakan residu dan limbah pabrik,” ujarnya.
Karni menyebut warga telah merasakan dampak aktivitas persampahan selama lebih dari 30 tahun.
Ketika Sampah Berubah, Mata Pencaharian Ikut Berubah
TPA Putri Cempo bukan sekadar tempat pembuangan sampah.
Kawasan itu juga menjadi ruang ekonomi bagi pemulung.
Mereka mencari material yang masih memiliki nilai jual.
Plastik, kardus, logam, dan barang bekas lain menjadi sumber penghasilan bagi keluarga mereka.
Karena itu, perubahan sistem pengelolaan sampah ikut mengubah kehidupan pemulung.
Ketika warga memilah sampah dari rumah, material bernilai ekonomi bisa berkurang sebelum mencapai TPA.
Kondisi itu menciptakan persoalan baru.
Pemerintah ingin mengurangi beban TPA.
Sementara pemulung membutuhkan material dari TPA untuk mempertahankan penghasilan.
Dua kepentingan itu bertemu di tempat yang sama.
Di sinilah konflik Putri Cempo menjadi lebih besar dari sekadar persoalan sampah.
Pertanyaannya bukan hanya bagaimana kota mengurangi sampah, tetapi siapa yang menanggung dampak ekonominya.
Warga Keluhkan Asap, Debu, dan Kebisingan
Keluhan warga juga menyentuh persoalan lingkungan.
Mereka menyoroti polusi udara, debu, dan suara mesin dari aktivitas pengelolaan sampah.
Karni menyebut sejumlah warga sekitar TPA mengalami sesak napas pada 2024.
“Kalau dampak lingkungan ada polusi udara, ada debu, ada kebisingan, kalau nyala 24 jam,” kata Karni.
Menurut dia, warga sudah membicarakan persoalan tersebut dengan pihak perusahaan pada 2024.
Namun, Karni menilai sejumlah hasil pembicaraan belum terlaksana.
“Kita 2024 sudah diskusi PT tetapi tidak ada yang dilaksanakan. Makanya kita tuntut sekali lagi baru operasi yang betul,” ujarnya.
Warga juga meminta pemerintah memberi kepastian soal dampak lingkungan.
Mereka ingin pengelolaan TPA memperhatikan kondisi masyarakat yang tinggal di sekitarnya.
Sebab kawasan itu bukan sekadar hamparan lahan untuk menampung sampah.
Di sana ada rumah.
Sebab kawasan itu bukan sekadar hamparan lahan untuk menampung sampah, melainkan ruang hidup bagi keluarga dan masyarakat yang terus menjalani kehidupan di tengah aktivitas pengelolaan sampah.
Puluhan Tahun Tinggal di Sisi TPA
Karni juga meminta kepastian bagi warga dan pemulung.
Ia menyoroti belum adanya perjanjian yang mengatur kepastian bagi masyarakat sekitar.
“Dan kita minta kepastian warga dan pemulung itu dikasih perjanjian apa. Karena dari dulu DLH dari tahun 86 tidak ada perjanjian apa pun,” kata Karni.
Pernyataan itu menunjukkan adanya persoalan sejarah dalam pengelolaan TPA Putri Cempo.
Warga telah hidup berdampingan dengan kawasan sampah selama puluhan tahun.
Kini sistem pengelolaan berubah.
Teknologi pengolahan sampah berkembang.
Sampah dari rumah mulai masuk proses pemilahan.
Namun, masyarakat yang selama ini hidup dari sistem lama harus menghadapi perubahan tersebut.
Karena itu, warga tidak hanya meminta pemerintah mendengar keluhan mereka.
Mereka juga meminta kepastian tentang masa depan.
Pemulung Ingin Wali Kota Datang dan Melihat Langsung
Karni mengatakan kedatangan mereka ke Balai Kota bukan hanya untuk menyampaikan tuntutan.
Mereka juga ingin berdiskusi langsung dengan Wali Kota Solo Respati Ardi.
“Kita pengin diskusi di wilayah kita biar Bapak Wali Kota itu mendengar keluh kesah warga dan pemulung,” kata Karni.
Warga Jatirejo, Dwi P, mengatakan pertemuan di kawasan TPA dapat membantu pemerintah memahami kondisi warga.
Menurut dia, pemerintah perlu melihat kehidupan masyarakat secara langsung.
“Di sana itu seperti apa. Di sana juga ada kehidupan juga. Ndak cuman ruang kosong,” ujar Dwi.
Pernyataan tersebut menggambarkan jarak antara kebijakan dan kehidupan sehari-hari.
Pemerintah melihat TPA sebagai bagian dari sistem pengelolaan sampah.
Warga melihatnya sebagai tempat mereka hidup.
Pemulung melihatnya sebagai tempat mencari nafkah.
Tiga perspektif itu bertemu dalam satu kawasan.
Pemkot Sebut Sampah Berkurang sebagai Keberhasilan
Wali Kota Solo Respati Ardi memiliki pandangan berbeda.
Menurut Respati, berkurangnya sampah yang masuk ke TPA Putri Cempo menunjukkan keberhasilan penanganan sampah di Kota Solo.
“Justru ini menunjukkan keberhasilan warga Solo dalam hal penanganan sampah,” kata Respati.
Respati juga menyebut Pemkot Solo berupaya mengakhiri pola open dumping.
Pemerintah ingin memperbaiki sistem pengelolaan sampah di Kota Solo.
Namun, Respati mengakui perubahan itu berdampak kepada pemulung.
Mereka selama ini menggantungkan penghasilan dari material yang masuk ke TPA.
Ketika jumlah material tersebut berkurang, penghasilan mereka ikut menghadapi tekanan.
Karena itu, Pemkot Solo menyiapkan alternatif melalui Rumah Siap Kerja.
Program tersebut menyediakan pelatihan dan mendorong diversifikasi usaha.
Langkah itu menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadapi dampak perubahan sistem.
Kota Lebih Bersih, Tetapi Siapa yang Menanggung Harganya?
Persoalan Putri Cempo memperlihatkan paradoks dalam kebijakan lingkungan.
Kota membutuhkan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik.
Pemilahan dari rumah dapat mengurangi sampah yang masuk ke TPA.
Namun, pemulung juga membutuhkan sampah bernilai ekonomi untuk bertahan hidup.
Perubahan sistem akhirnya memindahkan sebagian persoalan.
Dulu, pemulung menghadapi tumpukan sampah.
Kini mereka menghadapi berkurangnya material yang bisa mereka pilah.
Kota memang perlu mengurangi sampah. Namun, perubahan sistem juga harus melindungi pemulung yang kehilangan sumber penghasilan akibat berkurangnya sampah bernilai ekonomi di TPA.
Pelatihan saja mungkin tidak cukup jika pemerintah tidak memahami kebutuhan ekonomi pemulung.
Diversifikasi usaha juga membutuhkan akses, pendampingan, dan peluang kerja yang nyata.
Sebab transisi ekonomi tidak terjadi hanya karena sebuah program pemerintah tersedia.
Ini Bukan Sekadar Cerita tentang Sampah
Putri Cempo menunjukkan persoalan yang lebih besar.
Setiap perubahan sistem selalu membawa dampak kepada kelompok tertentu.
Ketika kota mengubah cara mengelola sampah, pola ekonomi di sekitar TPA ikut berubah.
Pemulung menjadi kelompok yang paling cepat merasakan perubahan itu.
Mereka tidak hanya kehilangan sebagian material.
Mereka juga menghadapi ketidakpastian tentang pekerjaan dan penghasilan.
Pada saat yang sama, warga meminta pemerintah memberi perhatian terhadap lingkungan tempat mereka tinggal.
Asap, debu, kebisingan, dan persoalan residu menjadi bagian dari kekhawatiran mereka.
Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya menghitung berapa banyak sampah yang berhasil dikurangi.
Pemerintah juga perlu menghitung dampak sosial yang muncul dari perubahan tersebut.
Ini bukan sekadar kejadian tentang sampah yang semakin sedikit. Ini adalah pola tentang bagaimana sebuah kebijakan lingkungan dapat mengubah kehidupan manusia di sekitarnya.
Transisi Sampah Harus Punya Jalan Keluar bagi Manusia
TPA Putri Cempo telah menjadi bagian dari sejarah Solo selama puluhan tahun.
Kini Solo bergerak menuju sistem pengelolaan sampah yang berbeda.
Sampah dipilah dari sumber.
Teknologi pengolahan terus dikembangkan.
Pemerintah juga ingin meninggalkan pola open dumping.
Tujuan lingkungan itu penting.
Namun, transisi tidak boleh berhenti pada perubahan teknologi.
Pemulung membutuhkan jalan keluar yang konkret.
Warga membutuhkan kepastian tentang lingkungan tempat mereka tinggal.
Pemerintah membutuhkan kebijakan yang mampu menjembatani keduanya.
Sebab kota yang lebih bersih seharusnya tidak membuat kelompok tertentu merasa kehilangan masa depan.
Di balik sampah yang berkurang, ada kehidupan yang ikut berubah. Dan di situlah ukuran keberhasilan sebuah kebijakan seharusnya tidak berhenti pada angka tonase, tetapi juga pada nasib manusia yang terdampak. @eko
