Tabooo.id: Global – Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi meluncurkan Dewan Perdamaian pada 22 Januari di Forum Ekonomi Dunia (WEF) Davos, Swiss. Namun, langkah itu langsung memicu kekhawatiran dari Palestina. Mereka menilai inisiatif tersebut berpotensi menggantikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan menggeser posisi Palestina dalam diplomasi global.
Kekhawatiran Palestina: Jangan Singkirkan Hak Kami
Sabri Saidam, Wakil Sekretaris Jenderal Komite Pusat Fatah, menegaskan bahwa pesan Dewan Perdamaian masih belum jelas. Lebih dari itu, ia menilai dewan tersebut justru mengecualikan rakyat Palestina. Karena itu, pihaknya mencurigai Trump tetap mendorong proyek politik yang dapat menghapus hak-hak Palestina dan membuka ruang bagi penggusuran.
Selain itu, Saidam mengingatkan bahwa pembentukan lembaga baru tanpa keterlibatan penuh Palestina hanya akan memperdalam ketimpangan. Jika forum global berubah, maka aturan main pun ikut berubah. Dan dalam konflik panjang Timur Tengah, perubahan aturan hampir selalu merugikan pihak yang paling rentan.
Tegaskan Dukungan ke PBB dan Lembaga Sah
Sementara itu, Omar Awadallah, Wakil Menteri Luar Negeri Palestina untuk urusan politik dan hukum, menekankan pentingnya memperkuat lembaga internasional yang sudah memiliki legitimasi. Ia meminta komunitas global tetap mendukung PBB sebagai platform utama penyelesaian konflik.
Menurutnya, dewan baru tidak boleh menggantikan institusi Palestina yang sah. Sebaliknya, setiap inisiatif perdamaian harus memperkuat upaya menuju berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.
Lebih jauh, Awadallah menyampaikan aspirasi rakyat Palestina. Mereka ingin perang di Jalur Gaza segera berakhir. Mereka juga menuntut penghentian pembunuhan dan penghancuran agar Gaza bisa pulih dan dibangun kembali. Tanpa stabilitas, semua wacana perdamaian hanya akan menjadi slogan kosong.
Penolakan Global dan Pertaruhan Legitimasi
Di sisi lain, sejumlah negara besar serta sekutu tradisional Amerika Serikat menolak bergabung dengan Dewan Perdamaian. Penolakan ini menunjukkan bahwa dunia belum sepenuhnya percaya pada arah dan tujuan lembaga baru tersebut. Jika dukungan global terbelah, maka legitimasi dewan itu pun ikut dipertanyakan.
Karena itu, pertanyaan mendasarnya kini mengemuka: apakah Dewan Perdamaian benar-benar dirancang untuk menciptakan stabilitas, atau justru membangun arsitektur politik baru yang lebih menguntungkan Washington?
Gaza di Tengah Ketidakpastian
Bagi Palestina, dampaknya sangat nyata. Jika forum internasional bergeser dan Palestina kehilangan panggung diplomasi utama, maka perjuangan pengakuan negara bisa semakin berat. Sementara itu, rakyat Gaza tetap menghadapi reruntuhan, krisis kemanusiaan, dan ketidakpastian masa depan.
Pada akhirnya, dunia tidak hanya membutuhkan lembaga baru. Dunia membutuhkan komitmen nyata untuk keadilan. Sebab tanpa keadilan, setiap “dewan perdamaian” akan terdengar indah di atas kertas tetapi hampa di tengah puing-puing Gaza. @eko
