Tabooo.id: Global – Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf melempar peringatan keras ke Washington. Ia menegaskan, Teheran akan menyerang target militer dan perkapalan Amerika Serikat jika Presiden AS Donald Trump kembali melancarkan aksi militer di tengah gelombang demonstrasi yang mengguncang Iran.
“Jika terjadi serangan militer oleh Amerika Serikat, baik wilayah pendudukan maupun pusat-pusat militer dan perkapalan AS akan menjadi target sah kami,” ujar Ghalibaf dalam pidato parlemen yang disiarkan televisi pemerintah, pada Minggu (11/1/2026), seperti dikutip South China Morning Post.
Pernyataan itu tak hanya menyasar AS. Di antara baris-baris ancamannya, Teheran kembali menyentil Israel yang secara konsisten dianggap Iran sebagai wilayah Palestina yang diduduki dan tidak diakui sebagai negara.
Ancaman Serangan Duluan, Bukan Sekadar Retorika
Ghalibaf melangkah lebih jauh. Ia menyatakan Iran tak akan menunggu pukulan pertama jika merasa terancam. Menurutnya, Teheran berhak melakukan serangan pre-emptif sebagai bagian dari pertahanan diri yang sah.
“Kami tidak membatasi diri hanya untuk merespons setelah serangan terjadi,” jelas Ghalibaf.
Pesan ini mempertegas perubahan nada Iran dari bertahan, menjadi siap menyerang lebih dulu. Bagi kawasan Timur Tengah yang sudah rapuh, sinyal ini menambah daftar alarm yang terus berbunyi.
Demo Ekonomi Berubah Jadi Krisis Politik
Ancaman Iran ke luar negeri muncul bersamaan dengan tekanan besar dari dalam negeri. Gelombang demonstrasi nasional yang dipicu krisis mata uang telah memasuki malam ketiga pada Sabtu (10/1/2026). Aksi protes ini meletus sejak 28 Desember 2025 dan dengan cepat menyebar ke berbagai kota.
Kantor Berita Aktivis Hak Asasi Manusia yang berbasis di AS mencatat, sedikitnya 116 orang tewas dalam unjuk rasa tersebut. Sebagian besar korban dilaporkan terkena peluru tajam atau tembakan senapan angin aparat keamanan.
Selain korban jiwa, aparat juga menangkap 2.638 orang. Di antara mereka terdapat tenaga medis serta tujuh anak di bawah usia 18 tahun. Angka-angka ini menempatkan krisis Iran bukan lagi sebagai isu ekonomi semata, melainkan darurat kemanusiaan.
Pahlavi Bicara, Trump Merespons
Situasi semakin panas setelah Reza Pahlavi, putra mahkota Shah Iran yang digulingkan pada Revolusi 1979, menyerukan pengambilalihan pusat-pusat kota dan tekanan terhadap sektor-sektor vital negara. Seruan ini memberi dimensi politik baru pada demonstrasi yang awalnya berangkat dari soal dapur dan nilai tukar.
Di Washington, Donald Trump tak tinggal diam. Ia kembali memperingatkan rezim Iran agar tidak menindak demonstran dengan kekerasan.
“Amerika Serikat siap membantu,” ujar Trump dalam pernyataan terbarunya pada Sabtu malam.
Namun, di balik pernyataan itu, New York Times melaporkan bahwa Trump telah menerima paparan berbagai opsi serangan militer baru terhadap Iran dalam beberapa hari terakhir. Informasi ini datang dari sumber pejabat Pemerintah AS, memperkuat kesan bahwa ancaman bukan sekadar gertakan.
Tel Aviv Siaga, Teheran Menuding
Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menuding Washington dan Tel Aviv sebagai dalang di balik kerusuhan domestik. Ia melontarkan peringatan keras terhadap kemungkinan tindakan militer terhadap Teheran.
“Satu-satunya aspek ‘khayalan’ dari situasi ini adalah keyakinan bahwa api tidak akan membakar orang yang menyalakannya,” ujar Araghchi.
Sementara itu, Reuters melaporkan Israel kini berada dalam status siaga tinggi, menyusul kemungkinan intervensi militer AS yang dikaitkan dengan eskalasi di Iran.
Rakyat di Tengah Tarik-Menarik Global
Di tengah saling ancam elite politik, warga Iran tetap menjadi pihak paling terdampak. Krisis ekonomi menghantam penghasilan, demonstrasi menelan korban, dan bayang-bayang perang menggantung di atas kepala mereka.
Ketika Teheran dan Washington saling mengunci rahang, publik Iran justru terjepit di antara harga kebutuhan yang melonjak dan peluru yang tak memilih sasaran. Dunia boleh menyebutnya geopolitik, tetapi bagi rakyat di jalanan, ini soal bertahan hidup sementara para pemimpin tampaknya masih sibuk mengukur siapa yang lebih siap menekan tombol lebih dulu. @dimas
