Tabooo.id: Nasional – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebiasaan Indonesia mengimpor pangan tidak masuk akal. Ia menyampaikan pernyataan itu saat menghadiri Panen Raya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026). Di hadapan petani dan pejabat pemerintah, Prabowo mempertanyakan logika kebijakan pangan yang terus bergantung pada negara lain.
Menurut Prabowo, Indonesia memiliki tanah luas, sumber daya melimpah, dan kondisi alam yang subur. Dengan modal tersebut, ia menilai ketergantungan impor sebagai keputusan yang bertentangan dengan akal sehat dan rasa keadilan.
Kritik atas Ketergantungan Impor Pangan
Prabowo menyampaikan kegelisahannya secara langsung. Ia mengaku sulit menerima kenyataan bahwa negara besar yang telah merdeka puluhan tahun masih menggantungkan kebutuhan pangan pada bangsa lain. Baginya, praktik impor berulang menunjukkan kegagalan dalam memanfaatkan kekayaan nasional.
Ia menekankan bahwa perjuangan panjang melawan penjajahan seharusnya menghasilkan kemandirian, termasuk dalam urusan pangan. Namun, kenyataan justru menunjukkan sebagian besar kekayaan negeri belum dinikmati oleh mayoritas rakyat.
Swasembada Beras sebagai Titik Balik
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo mengumumkan bahwa Indonesia berhasil mencapai swasembada beras pada 2025. Pemerintah sebelumnya menargetkan capaian ini dalam empat hingga lima tahun. Namun, produksi nasional justru melonjak dalam satu tahun masa kepemimpinannya.
Presiden menilai keberhasilan tersebut sebagai bukti bahwa sistem lama perlu dikoreksi. Ia melihat swasembada bukan sekadar angka produksi, melainkan sinyal bahwa Indonesia mampu berdiri di atas kekuatan sendiri jika kebijakan berjalan konsisten.
Ketidakadilan yang Dirasakan Petani dan Rakyat
Prabowo menyoroti dampak ketergantungan impor terhadap petani. Ia menyebut kebijakan tersebut sering menekan harga panen dan melemahkan produksi dalam negeri. Akibatnya, petani kehilangan insentif, sementara masyarakat tetap menanggung fluktuasi harga.
Ia mengaku tidak memiliki gelar profesor, tetapi mengandalkan nalar dan pengalaman untuk membaca ketidakadilan. Menurutnya, masyarakat merasakan langsung dampak kebijakan yang tidak berpihak, terutama ketika hasil kekayaan nasional gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Narasi Perjuangan dan Komitmen Politik
Dalam pidatonya, Prabowo juga menyinggung tudingan yang kerap diarahkan kepadanya. Ia menyebut sebagian pihak menuduhnya otoriter atau haus kekuasaan. Namun, ia menegaskan bahwa perjuangannya berangkat dari sumpah sebagai prajurit TNI.
Prabowo mengingatkan bahwa TNI lahir dari rakyat dan hidup dari dukungan rakyat. Karena itu, ia merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan negara mengelola kekayaan demi kepentingan publik, bukan untuk memperpanjang ketergantungan pada impor.
Data Produksi dan Stok Nasional
Pemerintah mencatat produksi beras nasional sepanjang 2025 mencapai 34,71 juta ton, angka tertinggi sepanjang sejarah. Sementara itu, Badan Pangan Nasional melaporkan stok beras nasional pada awal 2026 mencapai 12,529 juta ton.
Stok tersebut mencakup 3,248 juta ton Cadangan Beras Pemerintah serta persediaan di rumah tangga, restoran, hotel, dan sektor lainnya. Pemerintah menilai jumlah ini cukup untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga dalam waktu dekat.
Harapan Publik dan Ujian Konsistensi
Bagi petani dan konsumen, swasembada beras membawa harapan baru. Namun, publik tetap mencermati konsistensi pemerintah dalam menjaga kebijakan pangan nasional. Tantangan seperti perubahan iklim, distribusi, dan tekanan pasar global masih mengintai.
Pernyataan Prabowo membuka kembali diskusi soal arah politik pangan Indonesia. Swasembada bisa menjadi fondasi kemandirian jangka panjang atau justru berhenti sebagai pencapaian sesaat.
Di tengah euforia panen dan data produksi, masyarakat kini menunggu satu pembuktian apakah akal sehat yang digaungkan Presiden akan bertahan ketika kepentingan jangka pendek kembali mengetuk pintu kebijakan.asar global kembali mengetuk pintu. @dimas
