Tabooo.id: Nasional – Sekitar 20 ribu buruh dari KSPI dan FSP ASPEK Indonesia akan turun ke jalan pada 29–30 Desember 2025. Aksi massa akan terpusat di Istana Negara, Jakarta, dan Gedung Sate, Bandung. Para buruh menilai Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP) 2026 tidak mencerminkan keadilan.
Ketimpangan Upah Menggerus Daya Beli
Presiden FSP ASPEK, Abdul Gofur, menekankan bahwa buruh menuntut revisi UMP agar sesuai dengan 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Menurutnya, ketimpangan antara UMP Jakarta dan daerah penyangga sangat mencolok.
“UMP Jakarta justru lebih rendah dibanding UMK Kota Bekasi yang mencapai Rp5,99 juta. Kondisi ini tidak masuk akal,” tegas Gofur, Minggu (28/12). Dia menambahkan, sebagai pusat ekonomi nasional dengan biaya hidup tertinggi, Jakarta seharusnya memberikan perlakuan adil bagi buruh.
Selain itu, kenaikan upah 6,17 persen yang ditetapkan pemerintah kini tergerus inflasi dan lonjakan harga kebutuhan pokok. Akibatnya, buruh harus bertahan hidup alih-alih menikmati kesejahteraan. “Buruh adalah tulang punggung ekonomi Jakarta. Jangan biarkan tulang punggung itu patah karena upah yang tak manusiawi,” tegas Gofur.
Tuntutan Buruh
Dalam aksinya, buruh menuntut Gubernur DKI Jakarta:
- Merevisi keputusan terkait UMP 2026.
- Menetapkan standar minimal Rp6.000.000 untuk UMP Jakarta.
- Mengembalikan martabat dan kesejahteraan pekerja sebagai tulang punggung ibu kota.
Gofur menekankan bahwa aksi ini memberi sinyal kuat kepada pemerintah agar kebijakan upah memperhatikan kesejahteraan nyata masyarakat kecil, bukan sekadar angka di atas kertas.
Dampak Nyata bagi Pekerja
Buruh harian dan pekerja sektor jasa menanggung beban paling berat. Inflasi yang terus meningkat menekan daya beli mereka. Akibatnya, buruh menghadapi dilema bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau menuntut hak yang seharusnya mereka terima. Ketimpangan upah langsung memengaruhi pembelian bahan pokok, biaya pendidikan anak, dan kehidupan sehari-hari.
Catatan Publik
Demonstrasi ini mengingatkan bahwa ekonomi tidak akan berjalan lancar tanpa tulang punggungnya yaitu buruh. Jika pemerintah mengabaikan kebutuhan riil pekerja, potensi konflik sosial meningkat, dan stabilitas ekonomi bisa terguncang. Ironisnya, tulang punggung ekonomi digaji sekadar tulang. @dimas
