Tabooo.id: Nasional – Konflik internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kini memasuki fase paling panas. Di tengah kabar pemakzulan dan gerakan untuk menetapkan penjabat ketua umum (Pj Ketum), Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) akhirnya bersuara. Ia menegaskan bahwa rapat pleno yang akan berlangsung pada (9/12/2025) tidak sah dan melanggar aturan organisasi.
Pernyataan itu bukan sekadar bantahan. Ia justru menunjukkan bahwa rumah besar NU sedang retak dari dalam, dan dua kekuatan kini berebut legitimasi.
Pleno yang Tidak Sah: Dua Undangan, Dua Arah
Di tengah kerumunan awak media di kantor PBNU, Gus Yahya berbicara dengan nada tegas.
“Ini sendiri kan secara aturan tidak bisa disebut pleno. Yang mengundang hanya Syuriyah, ini ndak bisa,” ujarnya.
Menurut AD/ART, Syuriyah dan Tanfidziyah harus bersama-sama mengundang pleno. Karena itu, Gus Yahya menilai agenda tersebut cacat sejak awal. Selain itu, ia mengaku tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan.
“Tidak melibatkan saya sebagai Ketua Umum yang sah,” katanya.
Dengan demikian, ia melihat rapat ini bukan forum musyawarah, melainkan manuver politik untuk mengambil alih kendali PBNU.
Krisis Legitimasi: Muktamar vs. Manuver
Konflik ini bermula dari beredarnya sebuah surat yang mengklaim bahwa Syuriyah telah memberhentikan Gus Yahya pada 20 November 2025. Surat tersebut juga meminta ia melepaskan seluruh atribut ketua umum dan menunjuk Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar sebagai pemegang kendali sementara.
Namun para kiai sepuh langsung menolak klaim tersebut. Mereka menyatakan bahwa proses itu bertentangan dengan AD/ART dan tidak memiliki kekuatan hukum organisasi.
“Rapat yang lalu itu para kiai sepuh sudah mengatakan dengan tegas sekali bahwa itu bertentangan dengan AD/ART,” tegas Gus Yahya.
Sejak saat itu, konflik berkembang menjadi perebutan legitimasi antara dua kubu:
- Kubu Syuriyah, yang mengusulkan pemakzulan dan percepatan penunjukan Pj Ketum.
- Kubu Tanfidziyah dan kiai sepuh, yang menilai langkah tersebut inkonstitusional.
Siapa Diuntungkan, Siapa Dirugikan?
Kisruh ini tidak hanya memengaruhi elite. Ia juga mengubah dinamika politik nasional.
Diuntungkan:
- Kelompok internal yang ingin menggeser kepemimpinan sebelum Muktamar.
- Figur politik yang melihat NU sebagai arena strategis jelang kontestasi nasional.
- Pihak yang selama ini tersisih dari pengaruh PBNU.
Dirugikan:
- Warga NU yang mengharap stabilitas organisasi.
- Institusi PBNU yang mempertaruhkan kredibilitas publik.
- Program sosial-keagamaan yang terhambat karena energi elite habis untuk konflik.
Pertarungan di Rumah Besar NU
Ketua PBNU Moh Mukri sebelumnya menyampaikan bahwa pleno 9 Desember akan dihadiri Mustasyar, A’wan, Syuriyah, Tanfidziyah, hingga banom NU. Salah satu agenda besarnya ialah penetapan Pj Ketum.
Namun Gus Yahya menolak rencana tersebut. Ia menyatakan bahwa pencopotan ketua umum hanya dapat dilakukan melalui Muktamar, bukan lewat pleno.
“Posisi saya sebagai Ketua Umum Tanfidziyah PBNU dan Mandataris Muktamar ke-34 tidak dapat diubah kecuali melalui Muktamar,” ujarnya.
Karena itu, konflik semakin mengerucut menjadi pertarungan dua tafsir tafsir prosedur melawan tafsir kekuasaan.
Warga NU Menjadi Penonton
Sementara elite terus bertarung, jutaan warga NU hanya bisa menyimak dari kejauhan. Di pesantren, kampung-kampung, hingga grup WhatsApp jamaah, orang-orang membicarakan satu pertanyaan besar ke mana NU akan melangkah setelah badai ini?
Jika pertikaian berlanjut, NU berpotensi mengalami polarisasi internal, penurunan kepercayaan publik, dan penundaan berbagai program pendidikan serta pemberdayaan.
Penutup
PBNU kini tampak seperti panggung dengan dua kubu yang saling menuding. Namun sejarah NU selalu membuktikan bahwa musyawarah menjadi jalan keluar terbaik.
Pada akhirnya, satu pertanyaan tetap menggantung:
Jika semua sibuk merebut kursi, siapa yang menjaga pondasi rumah besar ini tetap kokoh? @dimas
