Tabooo.id: Talk – Pernah nggak sih, kamu nongkrong di kafe sambil mikir, “Lagi, hutan rusak. Lagi, banjir bandang. Lagi, siapa yang disalahin?” Dan biasanya, ujung-ujungnya masyarakat, pemegang izin, atau petani kecil yang kena tembak publik. Tapi coba kita jujur sebentar: kalau semua itu terjadi di kawasan hutan negara, siapa yang paling bertanggung jawab?
Ya, jawabannya seharusnya jelas: pemerintah. Tepatnya, Menteri Kehutanan. Kenapa? Karena setiap gerakan di dalam hutan—mulai dari menanam, menebang, sampai membangun hutan tanaman—selalu berada di bawah persetujuan dan pengawasan kementerian. Pemegang izin hanya menjalankan apa yang dibolehkan. Jadi, kalau ada yang salah di lapangan, bukankah itu cermin dari kinerja otoritas kehutanan sendiri?
Permainan Izin dan Realitas Lapangan
Bayangkan begini pemegang izin mau menanam pohon jati di areal tertentu. Dia harus punya rencana kerja, dapat persetujuan otoritas kehutanan, lalu mulai bertindak. Mau menebang? Tetap harus izin. Hampir semua aktivitas dari A sampai Z bergantung pada lampu hijau dari kementerian. Jadi wajar kalau performa pemegang izin pada hakikatnya “meniru” apa yang dibolehkan, diarahkan, dan diawasi oleh negara.
Nah, kalau hasilnya buruk hutan rusak, fungsi ekologis turun, konflik sosial muncul pertanyaannya kenapa hal ini tidak terdeteksi lebih awal? Kenapa tidak ada koreksi cepat? Menteri Kehutanan tidak hanya memberi izin dia juga harus memastikan hutan tetap lestari, bukan sekadar “aman” secara administratif. Tapi, kenyataannya, fokus otoritas sering cuma pada satu hal luas areal yang diklaim sebagai hutan negara.
Dalam logika itu, hutan bisa gundul, sungai bisa kering, ekosistem bisa terganggu, tetapi secara statistik masih “aman” karena luas klaim kawasan hutan tidak berkurang. Selama pengaturan hak tenurial menjadi pusat kekuasaan, insentif untuk menjaga kualitas hutan akan kalah dibanding insentif mempertahankan luas klaim.
Saat Banjir Jadi Alarm
Setiap kali banjir bandang melanda, publik langsung sibuk mencari kambing hitam. Tapi, apa jadinya kalau kita berhenti sebentar dan menanyakan pertanyaan yang lebih penting: seberapa efektif sebenarnya pengawasan hutan oleh otoritas kehutanan? Sejauh mana mereka menjaga fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi dari areal yang mereka klaim?
Kalau mau jujur, peristiwa banjir bisa jadi momentum emas untuk audit kinerja kementerian. Jangan cuma nge-judge pemegang izin, tapi lihat juga sistem yang memungkinkan kerusakan itu terjadi. Kalau sistemnya salah, kritik yang cuma nempel di “korban lapangan” akan selalu berhenti di permukaan.
Perspektif Lain: Jangan Terlalu Cepat Menyalahkan
Tapi tentu ada sisi lain. Ada yang bilang, “Eh, pemegang izin juga harus bertanggung jawab, kan mereka yang mengeksekusi.” Betul, mereka memang ikut andil. Namun ingat, ruang gerak mereka dibatasi oleh regulasi dan izin. Bayangkan, kamu cuma bisa bergerak di jalur sempit tapi orang di atasmu yang memegang peta. Kalau akhirnya kamu nyasar, siapa yang sebenarnya salah?
Selain itu, masyarakat lokal kadang juga ikut menebang atau membuka lahan untuk bertahan hidup. Harusnya, kita lihat konteks sosial-ekonomi mereka juga. Kritik tanpa empati hanya bikin masalah tambah rumit.
Tabooo Berpendapat
Di sini, Tabooo akan bilang: kita perlu kritik yang jujur, tapi empatik. Fokus kritik jangan cuma di pemegang izin atau warga terdampak, tapi juga ke otoritas tertinggi yang mengatur permainan. Menteri Kehutanan tidak bisa cuma duduk di kantor, menandatangani izin, lalu bilang, “Semua aman.” Kinerja mereka harus terlihat dari kualitas hutan, bukan sekadar luas klaim.
Kamu bisa bilang, “Ah, gampang bilang dari luar.” Tapi coba bayangkan kalau sistem pengawasan benar-benar ketat, banjir bisa dikurangi, ekosistem tetap terjaga, konflik sosial menurun. Dan semua ini bukan soal menyalahkan siapa pun, tapi soal memastikan siapa yang bertanggung jawab menjalankan kewenangannya dengan benar.
Lalu, Kamu di Kubu Mana?
Jadi, kawan, setelah kita ngobrol santai ini kamu di kubu yang tetap menyalahkan pemegang izin, atau kamu mulai sadar bahwa tanggung jawab terbesar ada di otoritas kehutanan? Atau, kamu justru punya perspektif lain yang lebih nyeleneh tapi masuk akal?
Ayo, share opini kamu. Kita bahas bareng. Siapa tahu dari diskusi santai di kafe ini, lahir ide buat hutan Indonesia yang lebih sehat dan lebih manusiawi. @dimas
