Tabooo.id: Deep – Pagi di Alun Alun Kota Serang masih redup ketika suara pengeras menembus udara lembap.
Ayo mulai jalan santainya Pers dan Polri sinergi untuk informasi yang sehat
Relawan di depan panggung berteriak sambil mengangkat tangannya.
Kapolri Listyo Sigit Prabowo berdiri di panggung dengan pakaian olahraga rapi dan senyum yang sudah siap untuk kamera. Di bawahnya para jurnalis sibuk memotret. Warga berkerumun seperti sedang menyaksikan acara hiburan keluarga. Suasana terlihat akrab dan damai.
Namun siapa pun yang memahami dunia media di Indonesia tahu bahwa suasana damai sering menjadi tirai bagi badai yang bergerak diam diam.
Hari itu bukan sekadar jalan santai. Acara itu berubah menjadi panggung simbolik yang memuat pesan politik dan peringatan halus tentang siapa yang menjaga kebenaran dan siapa yang ingin menguasai ceritanya.
Sinergi di Era Post Truth
Pada pembukaan Hari Pers Nasional 2026 Listyo Sigit menyampaikan ajakan kolaborasi antara pers dan Polri untuk melawan hoaks.
Pers menurutnya memegang peran strategis dalam menjaga ruang publik tetap sehat.
Sigit menegaskan komitmen Polri untuk melindungi jurnalis agar mereka dapat bekerja tanpa rasa takut.
Kalimat kalimat itu terdengar mulia.
Masuk ke semua berita.
Mengisi linimasa media selama berjam jam.
Tetapi di ruang redaksi, di grup WhatsApp reporter, dan dalam diskusi editorial, orang membaca pesan itu dengan kacamata berbeda.
Indonesia memasuki fase politik yang semakin panas. Publik menekan media karena dianggap memihak. Pemerintah menginginkan stabilitas narasi. Polri berdiri di tengah medan tarik menarik kepentingan itu.
Dalam suasana seperti ini sinergi sering berarti pers harus menyesuaikan langkah agar pihak yang lebih kuat tetap merasa nyaman.
Mengapa Kepentingan Ini Berkumpul di Satu Panggung
Beberapa kepentingan bertemu dalam acara pagi itu dan membuatnya terasa lebih politis daripada sekadar olahraga bersama.
Polri ingin menjaga citra stabil di tengah beragam isu nasional.
Sorotan publik terus datang dari kasus kriminal viral hingga kritik penanganan bencana. Menjelang tahun politik institusi ini membutuhkan kepercayaan. Muncul bersama pers menjadi strategi cepat untuk membangun citra harmonis.
Pemerintah membutuhkan kendali atas narasi.
Istilah post truth memang tepat menggambarkan kekacauan informasi, tetapi jargon ini juga sering muncul sebagai alasan untuk memperketat ruang komunikasi publik.
Saat pejabat membicarakan bahaya hoaks, yang sering tersirat adalah kekhawatiran terhadap narasi yang tidak dapat mereka kendalikan.
Media arus utama berada dalam posisi paling rapuh.
Pendapatan iklan menurun, perusahaan media menyusut, dan jurnalis menghadapi risiko kriminalisasi. Dalam kondisi itu banyak redaksi tidak punya pilihan selain mengikuti ritme pihak yang memegang kekuasaan, meski ritme itu mengikat perlahan seperti borgol tak terlihat.
Pada akhirnya pihak yang paling diuntungkan adalah penguasa.
Ruang publik menjadi pihak yang paling rugi karena harus menerima versi kebenaran yang sudah dirapikan.
Suara yang Tidak Tertangkap Kamera
Arta seorang jurnalis independen dari Banten datang ke acara tersebut tetapi memilih menjauh dari kerumunan yang mendapat akses dekat panggung.
Ia memandang acara itu dengan ekspresi datar.
Panggungnya rapi sekali katanya pelan. Rapi mengatur atau rapi membatasi
Arta pernah berhadapan dengan intimidasi saat meliput kasus korupsi lokal. Ia mengingat betul bagaimana telepon misterius dan ancaman halus datang setelah tulisannya terbit.
Kadang bukan polisi yang bicara katanya tetapi orang yang mengaku mewakili mereka.
Ketika mendengar janji perlindungan bagi jurnalis ia hanya tersenyum kecil.
Aman buat siapa Aman buat publik atau aman buat yang punya jabatan
Bagi jurnalis lapangan ancaman terbesar bukan hoaks. Ancaman terbesar datang dari tekanan agar mereka mengubah sudut berita atau menahan informasi tentang orang kuat.
Narasi sinergi terdengar manis, tetapi di lapangan sinergi sering berarti pers berjalan mengikuti bayangan negara.
Ketika Kebenaran Terlalu Jujur untuk Demokrasi
Di negara yang mengaku demokratis kejujuran sering terasa berbahaya.
Kebenaran yang terlalu telanjang bisa membuat gelisah mereka yang hidup dari narasi yang dikendalikan.
Maka kita perlu bertanya.
Apakah ajakan bekerja sama melawan hoaks benar benar demi kebenaran atau demi kenyamanan kekuasaan
Ketika pejabat menyebut istilah post truth, publik perlu mengingat bahwa kekacauan informasi tidak bisa dihadapi dengan kontrol. Kita membutuhkan transparansi, bukan pagar yang lebih tinggi.
Ketika pemerintah berjanji melindungi jurnalis, janji itu harus berlaku untuk semua bukan hanya media besar atau mereka yang bersikap jinak.
Tugas pers bukan menjadi mitra strategis negara.
Pers harus menjadi penyeimbang.
Mengawasi.
Mengkritik.
Menggigit ketika yang digigit adalah kekuasaan yang perlu dilawan.
Jika pers kehilangan keberaniannya, publik akan kehilangan benteng terakhir dalam mencari kebenaran.
Penutup Jalan Santai dan Jalan Panjang yang Menunggu
Acara pagi itu berakhir dengan tepuk tangan, foto bersama, dan unggahan singkat di media sosial.
Semua terlihat damai.
Tetapi sebuah pertanyaan tetap menggantung di udara.
Apa yang lebih berbahaya daripada hoaks
Jawabannya sederhana
Narasi yang tampak benar hanya karena diucapkan oleh mereka yang memegang jabatan
Pers harus berdiri untuk publik bukan untuk panggung kekuasaan.
Publik berhak atas kebenaran yang tidak dipoles.
Dan negara yang sehat bukan negara dengan suara seragam, melainkan negara yang mengizinkan kritik tetap hidup.
Pada akhirnya demokrasi tidak diukur dari siapa yang paling keras berbicara tetapi dari siapa yang paling berani mendengarkan suara yang ingin disingkirkan. @dimas
