UGM berencana membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta bersama perguruan tinggi lain untuk menelusuri kericuhan demonstrasi Yogyakarta dan dugaan kekerasan dalam pengamanan aksi.
Tabooo.id: Yogyakarta – Kericuhan demonstrasi di Yogyakarta pada Selasa (10/11/2026) hingga Rabu (11/11/2026) dini hari menyisakan persoalan yang belum sepenuhnya terjawab. Di tengah polemik pengamanan aksi dan dugaan kekerasan terhadap peserta demonstrasi, Universitas Gadjah Mada (UGM) berencana menginisiasi pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TPF).
Rektor UGM, Prof. Ova Emilia, menyampaikan rencana tersebut pada Kamis (12/11/2026). Tim ini akan melibatkan perguruan tinggi lain untuk menelusuri rangkaian peristiwa yang memicu kericuhan.
“Selain pendampingan terhadap mahasiswa, UGM juga akan menginisiasi pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta bersama perguruan tinggi lain,” kata Ova, Kamis (12/11/2026).
Langkah tersebut menunjukkan bahwa persoalan demonstrasi tidak berhenti pada pembubaran massa atau berakhirnya bentrokan di lapangan. Ada rangkaian peristiwa yang perlu diperiksa, termasuk tindakan aparat selama proses pengamanan.
Ova menjelaskan, tim gabungan nantinya akan menghimpun keterangan dari berbagai pihak. Mereka juga akan mendengarkan pengalaman mahasiswa dan masyarakat yang terdampak.
Selain itu, tim akan mengumpulkan dokumentasi untuk menelusuri kronologi peristiwa secara menyeluruh.
“Tim ini diharapkan dapat menghimpun keterangan dari berbagai pihak, mendengarkan pengalaman mahasiswa dan masyarakat yang terdampak, mengumpulkan dokumentasi, serta menelusuri rangkaian peristiwa yang terjadi termasuk dugaan tindakan kekerasan dalam proses pengamanan aksi,” lanjut Ova.
Menelusuri Peristiwa, Bukan Sekadar Menghitung Kericuhan
Dugaan kekerasan dalam pengamanan aksi membutuhkan pemeriksaan berdasarkan bukti, kesaksian, dan kronologi yang dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa penelusuran independen, berbagai versi kejadian berpotensi berkembang tanpa kejelasan.
Ova menegaskan, peristiwa tersebut perlu ditelusuri secara saksama agar fakta yang sebenarnya dapat diketahui publik.
“Kami memandang bahwa peristiwa ini perlu ditelusuri secara saksama agar seluruh fakta dapat diketahui dengan jelas. Karena itu, kami ingin mengajak perguruan tinggi lain untuk bersama-sama membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa kampus tidak ingin hanya mengambil posisi sebagai pihak yang memberikan pendampingan kepada mahasiswa. UGM juga berupaya mendorong pemeriksaan terhadap peristiwa yang melibatkan warga kampus dan masyarakat sipil.
Namun, efektivitas tim nantinya akan bergantung pada keterbukaan seluruh pihak. Keterangan saksi, rekaman video, dokumentasi lapangan, hingga penjelasan aparat perlu diperiksa secara berimbang.
Kampus dan Tanggung Jawab Melindungi Ruang Sipil
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni UGM, Arie Sujito, menyebut pembentukan tim gabungan merupakan bagian dari tanggung jawab universitas dalam melindungi sivitas akademika, terutama mahasiswa.
Menurut Arie, upaya tersebut juga berkaitan dengan perlindungan hak masyarakat sipil dan keberlangsungan demokrasi.
“Semua hal. Sekali lagi kita dalam koridor menjaga hak-hak warga sipil. Menjaga demokrasi yang di dalamnya kampus harus punya tanggung jawab untuk melindungi warga kampus,” kata Arie.
Pernyataan itu menempatkan persoalan kericuhan demonstrasi dalam konteks yang lebih luas. Pengamanan aksi memang menjadi bagian dari tugas aparat untuk menjaga ketertiban. Namun, pelaksanaannya tetap harus menghormati hak warga negara dalam menyampaikan pendapat.
Di sisi lain, mahasiswa dan masyarakat yang mengikuti demonstrasi juga memiliki hak atas perlindungan keselamatan. Dugaan pelanggaran dalam proses pengamanan tidak semestinya berhenti sebagai perdebatan antara massa dan aparat.
Di sinilah pentingnya pemeriksaan yang terbuka. Setiap tindakan harus diuji berdasarkan fakta, bukan sekadar klaim dari pihak yang terlibat.
Ujian bagi Transparansi Pengamanan Demonstrasi
Rencana pembentukan TPF UGM membuka ruang bagi pemeriksaan yang lebih luas terhadap kericuhan demonstrasi 10 November 2026.
Persoalannya kini bukan hanya siapa yang terlibat dalam bentrokan, tetapi bagaimana rangkaian kejadian berlangsung, tindakan apa yang terjadi selama pengamanan, serta apakah terdapat pelanggaran terhadap hak-hak warga sipil.
Keterlibatan perguruan tinggi lain juga menjadi penting untuk memperkuat objektivitas penelusuran. Tim perlu memiliki akses terhadap keterangan berbagai pihak dan dokumentasi yang relevan.
Pada akhirnya, pembentukan tim pencari fakta tidak cukup hanya menjadi respons institusional terhadap situasi yang memanas. Hasil penelusuran harus mampu menjelaskan kejadian, menguji dugaan pelanggaran, dan memberikan dasar bagi tindak lanjut yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab, dalam negara demokrasi, ketertiban tidak boleh dibangun dengan mengabaikan hak warga negara. Ketika demonstrasi berakhir dengan kericuhan, yang dibutuhkan bukan hanya pemulihan situasi, tetapi juga kejelasan mengenai apa yang sebenarnya terjadi. @dimas
