Karhutla Papua Selatan melonjak 66 persen. BNPB mengidentifikasi tiga perusahaan yang wilayahnya terdeteksi memiliki titik api untuk diverifikasi pemerintah daerah.
Tabooo.id – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Papua Selatan belum sepenuhnya mereda. Di tengah meningkatnya titik panas, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengidentifikasi tiga perusahaan yang wilayahnya terdeteksi memiliki titik api.
Temuan ini membuka persoalan yang lebih besar dari sekadar upaya memadamkan kebakaran. Pemerintah kini perlu memastikan apakah api muncul akibat faktor alam, aktivitas pembukaan lahan, atau tindakan lain yang melibatkan aktivitas manusia.
Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan, pihaknya telah menyerahkan data titik api kepada pemerintah daerah. Data tersebut menjadi dasar untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi lapangan.
“Ada tiga perusahaan yang sudah kami spotting dan kami berikan datanya kepada pemerintah daerah untuk dilakukan tindakan-tindakan pengklarifikasian serta pemverifikasian data,” kata Kristomei dalam jumpa pers di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Namun, identifikasi wilayah perusahaan bukan berarti BNPB telah menetapkan ketiganya sebagai pelaku pembakaran. Pemerintah masih harus membuktikan penyebab kebakaran melalui pemeriksaan langsung.
Tiga perusahaan masuk dalam pemeriksaan
BNPB telah mengirimkan surat kepada Gubernur Papua Selatan pada 4 November 2026. Surat tersebut meminta pemerintah daerah memeriksa titik-titik api yang terdeteksi di wilayah perusahaan.
Pemeriksaan akan melibatkan aparat terkait. Pemerintah perlu memastikan apakah titik api berkaitan dengan pembukaan lahan atau muncul akibat faktor lainnya.
Data tersebut berasal dari pemantauan fire spot dan hotspot menggunakan aplikasi Centuris 97 ID. Teknologi pemantauan membantu menunjukkan lokasi titik panas, tetapi tidak otomatis menjelaskan siapa yang memicu kebakaran.
Kristomei menegaskan perlunya verifikasi langsung untuk memastikan penyebabnya.
“Sehingga kami perlu klarifikasi di lapangan dan menanyakan serta mengecek apakah terjadi pembakaran dalam rangka pembukaan lahan atau tidak,” ujarnya.
Franky menyebut pemantauan organisasinya menemukan titik api di kawasan yang telah mengalami pembukaan lahan. Ia juga menyoroti pembakaran tumpukan kayu sisa pembukaan lahan.
Dugaan tersebut belum membuktikan adanya hubungan langsung antara kebakaran dan proyek tertentu. Namun, temuan BNPB mengenai tiga wilayah perusahaan membuat pemeriksaan lapangan semakin mendesak.
Titik panas melonjak 66 persen
Tekanan terhadap Papua Selatan juga terlihat dari peningkatan titik panas. Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton S.P. Panjaitan mencatat kenaikan sebesar 66 persen.
Dalam konferensi pers daring pada Jumat (6/11/2026), BNPB melaporkan total 1.468 titik panas di sejumlah wilayah Indonesia. Luas lahan yang sedang dalam penanganan mencapai 2.645 hektare.
Papua Selatan dan Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan peningkatan titik panas yang menonjol. Kalimantan Tengah mengalami kenaikan 20 persen, sedangkan Papua Selatan melonjak 66 persen.
“Titik panas terbanyak ada di Kalimantan Tengah dan Papua Selatan. Kalimantan Tengah naik 20 persen, sedangkan Papua Selatan melonjak 66 persen,” kata Berton.
Sementara itu, tiga provinsi mencatat penurunan titik panas. Kalimantan Timur turun 2 persen, Kalimantan Selatan 31 persen, dan Sulawesi Tengah 37 persen.
BNPB menyebut penanganan masih berlangsung melalui operasi pemadaman dari udara dan darat. Helikopter menjatuhkan air, sementara petugas gabungan berjaga dan memadamkan api di lokasi terdampak.
Hampir seluruh kejadian karhutla di Papua Selatan sebelumnya dilaporkan terkonsentrasi di Kabupaten Merauke. Kondisi tersebut memperlihatkan besarnya tekanan kebakaran terhadap wilayah selatan Papua.
Operasi pemadaman dan pertanyaan yang belum terjawab
BNPB telah mengoperasikan dua pesawat Cessna untuk mendukung operasi modifikasi cuaca di Papua Selatan. Langkah ini diharapkan membantu mengendalikan kondisi yang memperburuk kebakaran.
Namun, pemadaman hanya menjawab persoalan ketika api sudah muncul. Pemerintah juga perlu menjawab pertanyaan mengenai sumber kebakaran, aktivitas di sekitar titik api, dan kemungkinan keterlibatan kegiatan usaha.
Jika pemeriksaan menemukan pembakaran untuk pembukaan lahan, penegakan hukum harus mengikuti bukti. Pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan pemantauan satelit atau menyerahkan persoalan kepada pemadaman.
Identitas tiga perusahaan yang masuk dalam pemantauan BNPB juga belum diungkapkan dalam keterangan tersebut. Publik masih menunggu hasil verifikasi pemerintah daerah dan aparat terkait.
Di tengah dugaan pembukaan lahan untuk kepentingan proyek, transparansi menjadi bagian penting dari penanganan karhutla. Pemerintah perlu menjelaskan lokasi temuan, hasil pemeriksaan, serta tindak lanjut terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab.
Sebab, kebakaran hutan bukan hanya persoalan luas lahan yang hangus. Api juga mengancam ruang hidup masyarakat adat, sumber pangan, keanekaragaman hayati, dan keberlanjutan ekosistem Papua.
Pada akhirnya, persoalan Papua Selatan bukan semata-mata seberapa cepat pemerintah memadamkan api. Persoalan yang lebih mendasar ialah apakah negara bersedia menelusuri penyebabnya, termasuk ketika titik api berada di wilayah perusahaan.
Tiga perusahaan telah masuk dalam pemantauan. Kini, publik menunggu satu hal yang lebih penting: apa hasil pemeriksaan, dan siapa yang harus bertanggung jawab jika ditemukan pelanggaran? @dimas
