Ada pekerjaan yang tidak terlihat ketika 81 Rumah Terendam Banjir setelah itu bencana mulai meninggalkan permukiman. Ketika genangan menghilang, warga justru menghadapi pekerjaan yang melelahkan membersihkan rumah, memilah barang yang masih bisa digunakan, dan memastikan kebutuhan keluarga kembali terpenuhi.
Tabooo.id Life – Di Padang Pariaman, Sumatera Barat, pekerjaan itu menjadi bagian dari kehidupan warga setelah 81 Rumah Terendam banjir dan merendam puluhan rumah pada Jumat sore, 06/11/2026.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sekitar 81 rumah warga terdampak banjir. Luapan juga merendam dua fasilitas ibadah dan sekitar 20 hektare lahan pertanian. Hujan deras disertai angin kencang memicu meluapnya Sungai Batang Kamumuan, Batang Gasan, dan Batang Paingan.
Angka 81 mungkin terlihat sederhana dalam laporan kebencanaan. Namun, setiap rumah merupakan ruang kehidupan yang menyimpan kebutuhan, aktivitas, dan rutinitas sebuah keluarga.
Di dalamnya ada tempat tidur, pakaian, peralatan memasak, dokumen penting, perlengkapan sekolah, hingga barang-barang yang mungkin tidak memiliki nilai ekonomi besar, tetapi berarti bagi pemiliknya. Ketika air masuk, semua itu menghadapi risiko.
81 Rumah Terendam Banjir: Bukan Sekadar Bangunan yang Harus Dibersihkan
Bagi keluarga yang rumahnya terendam, persoalan tidak otomatis selesai ketika air kembali ke sungai.
Lantai yang tertutup lumpur harus dibersihkan. Perabot perlu diperiksa. Pakaian dan perlengkapan rumah tangga harus dipilah. Sementara itu, keluarga tetap membutuhkan makanan, air bersih, tempat tidur, dan perlengkapan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.
Pekerjaan tersebut membutuhkan tenaga, waktu, dan biaya. Terlebih, tidak semua keluarga memiliki kemampuan ekonomi yang sama untuk mengganti barang yang rusak atau memenuhi kebutuhan setelah bencana.
Sebuah kasur yang tidak lagi layak digunakan mungkin terlihat sebagai kerusakan kecil dalam laporan. Namun, bagi keluarga yang harus tidur di rumah sendiri, kehilangan tempat tidur dapat menjadi persoalan mendasar.
Begitu pula perlengkapan memasak, pakaian, dan alat kebersihan. Benda-benda tersebut bukan sekadar inventaris rumah tangga. Semuanya menopang kehidupan sehari-hari.
Karena itu, pemulihan pascabanjir tidak cukup hanya mengukur seberapa cepat air surut. Pemerintah juga perlu melihat seberapa cepat keluarga dapat kembali menjalankan kehidupannya secara layak.
Tidak Mengungsi Bukan Berarti Tidak Membutuhkan Bantuan
BNPB menyampaikan bahwa tidak ada warga yang dilaporkan mengungsi akibat banjir tersebut.
Informasi ini penting, tetapi tidak boleh dibaca sebagai tanda bahwa seluruh warga berada dalam kondisi aman dan tanpa kesulitan.
Tidak mengungsi bukan berarti rumah tidak mengalami kerusakan. Tidak meninggalkan rumah juga bukan berarti seluruh kebutuhan keluarga tetap terpenuhi.
Justru, sebagian warga mungkin memilih bertahan karena rumah mereka masih bisa ditempati atau karena tidak memiliki pilihan tempat tinggal lain. Namun, kondisi tersebut tetap membutuhkan verifikasi melalui pendataan lapangan.
Dalam laporan resmi Sabtu, 07/11/2026, Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menyebutkan:
“Meskipun tidak ada warga yang mengungsi, kebutuhan mendesak seperti terpal, selimut, kasur, kit kebersihan, kit keluarga, dan sembako sangat dibutuhkan.”
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan warga tidak berhenti pada urusan evakuasi.
Ada kebutuhan dasar yang harus segera dipenuhi agar keluarga dapat membersihkan rumah, menjaga kesehatan, dan kembali beraktivitas.
Di sinilah pentingnya membedakan antara status pengungsian dan kondisi kesejahteraan warga terdampak. Keduanya tidak selalu berjalan beriringan.
Anak-anak dan Lansia Tidak Boleh Hilang dari Pendataan
Banjir juga menyisakan persoalan yang membutuhkan perhatian khusus terhadap kelompok rentan.
Anak-anak membutuhkan pakaian bersih, perlengkapan sekolah, makanan, dan lingkungan yang aman. Ketika rumah dan lingkungan terdampak, aktivitas belajar serta waktu bermain mereka berpotensi terganggu.
Sementara itu, lansia membutuhkan perhatian terhadap akses obat-obatan, kebersihan lingkungan, makanan, dan kondisi tempat tinggal.
Keluarga yang memiliki anggota dengan keterbatasan mobilitas juga mungkin menghadapi beban tambahan ketika harus membersihkan rumah atau memindahkan barang.
Namun, sejauh informasi yang tersedia, belum ada data terverifikasi mengenai jumlah anak, lansia, penyandang disabilitas, maupun keluarga dengan kebutuhan khusus di antara 81 rumah terdampak.
Karena itu, pemerintah daerah dan petugas kebencanaan perlu memastikan asesmen tidak hanya menghitung jumlah rumah.
Pendataan juga perlu mengidentifikasi siapa yang tinggal di dalamnya, kebutuhan khusus apa yang mereka miliki, serta bantuan seperti apa yang paling mendesak.
Bencana memang tidak memilih siapa yang terdampak. Namun, kemampuan setiap orang untuk pulih jelas berbeda.
Dua Puluh Hektare Lahan Pertanian, Dua Sumber Kehidupan yang Terganggu
Dampak banjir Padang Pariaman tidak hanya menyentuh permukiman.
BNPB juga mencatat sekitar 20 hektare lahan pertanian terendam. Fakta ini memperluas persoalan dari urusan rumah tangga menuju keberlangsungan ekonomi masyarakat.
Bagi keluarga yang menggantungkan penghasilan pada pertanian, lahan merupakan bagian penting dari sumber kehidupan.
Genangan yang merendam lahan berpotensi mengganggu kegiatan produksi. Namun, besaran kerugian, kondisi tanaman, dan jumlah petani yang terdampak masih memerlukan pendataan lebih lanjut.
Jangan sampai perhatian terhadap bencana hanya berhenti pada rumah yang terendam, sementara persoalan ekonomi keluarga luput dari pengamatan.
Sebab, keluarga tidak hanya membutuhkan rumah yang kembali bersih. Mereka juga membutuhkan kemampuan untuk kembali memperoleh penghasilan.
Jika lahan pertanian mengalami kerusakan, pemulihan ekonomi bisa berjalan lebih panjang dibandingkan proses surutnya air.
Gotong Royong Tidak Boleh Menggantikan Tanggung Jawab Pemerintah
Warga yang mulai membersihkan sisa lumpur menunjukkan bahwa kehidupan harus terus berjalan meskipun bencana baru saja terjadi.
Gotong royong menjadi bagian penting dalam proses pemulihan. Bantuan tetangga, keluarga, komunitas, dan relawan dapat mempercepat pembersihan lingkungan serta membantu warga memenuhi kebutuhan awal.
Namun, solidaritas masyarakat tidak boleh menjadi alasan pemerintah mengurangi tanggung jawabnya.
Pemerintah daerah bersama BPBD perlu memastikan pendataan kerusakan, distribusi bantuan, pemeriksaan kondisi rumah, serta pemenuhan kebutuhan kelompok rentan berjalan secara terukur. Dukungan juga perlu menyentuh pemulihan lahan pertanian dan akses ekonomi warga.
Sementara itu, DPR melalui fungsi pengawasan perlu memastikan kebijakan penanggulangan bencana tidak hanya berorientasi pada penanganan darurat, tetapi juga pemulihan kehidupan masyarakat.
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) juga memiliki ruang untuk mendorong penguatan kapasitas desa dalam kesiapsiagaan, pendataan warga rentan, serta pengorganisasian masyarakat menghadapi risiko bencana.
Tentu, bentuk intervensi tersebut perlu disesuaikan dengan kewenangan, kebutuhan lapangan, dan hasil asesmen pemerintah daerah.
Sebab, bantuan yang tepat bukan sekadar bantuan yang cepat datang. Bantuan juga harus menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
Bantuan Harus Menyentuh Kebutuhan Nyata
Ada beberapa kebutuhan yang perlu menjadi prioritas setelah banjir:
- Kebutuhan tempat tinggal: terpal, kasur, selimut, dan perlengkapan tidur.
- Kebutuhan kebersihan: alat pembersih, sabun, disinfektan, dan perlengkapan sanitasi.
- Kebutuhan pangan: sembako dan akses air bersih.
- Kebutuhan keluarga: pakaian bersih, perlengkapan anak, serta kebutuhan khusus lansia.
- Pemulihan ekonomi: pendataan kerusakan lahan pertanian dan kebutuhan petani.
Kebutuhan tersebut sejalan dengan daftar bantuan mendesak yang disampaikan BNPB.
Selain itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengingatkan bahwa air banjir dapat membawa kontaminasi dan meningkatkan risiko penyakit. WHO juga menyarankan penggunaan pelindung ketika membersihkan rumah serta menjauhkan anak-anak dari area berlumpur yang terkontaminasi.
Artinya, proses pembersihan tidak boleh sekadar mengejar rumah agar cepat terlihat bersih. Keselamatan dan kesehatan penghuninya juga harus menjadi prioritas.
Gotong Royong Adalah Kekuatan, Ketahanan Adalah Pekerjaan Bersama
Dalam konteks pembangunan desa, gotong royong bukan sekadar tradisi sosial.
Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Sistem Informasi Desa menempatkan penguatan modal sosial, budaya gotong royong, dan ketahanan desa terhadap bencana sebagai bagian dari strategi pembangunan desa. Prinsip ini relevan bagi masyarakat yang menghadapi bencana.
Warga dapat saling membantu membersihkan rumah dan lingkungan. Komunitas dapat mengorganisasi bantuan. Pemerintah desa dapat membantu mendata keluarga terdampak dan menghubungkan mereka dengan layanan pemerintah daerah.
Namun, gotong royong tidak boleh berhenti sebagai gerakan spontan setelah bencana. Ia perlu berkembang menjadi sistem kesiapsiagaan yang melibatkan masyarakat sebelum, selama, dan setelah bencana.
Ketika Air Surut, Ukuran Pemulihan Baru Dimulai
Banjir Padang Pariaman memberikan satu pelajaran penting keberhasilan penanganan bencana tidak cukup diukur dari surutnya genangan atau normalnya kembali lalu lintas. Ada ukuran lain yang jauh lebih dekat dengan kehidupan masyarakat.
Apakah keluarga sudah memiliki tempat tidur yang layak? Apakah anak-anak bisa kembali belajar? Apakah lansia memperoleh kebutuhan kesehatannya? Apakah petani dapat kembali mengolah lahan? Apakah rumah sudah aman untuk ditempati?.
Pertanyaan-pertanyaan itu perlu dijawab melalui pendataan dan pemantauan lapangan, bukan asumsi.
BNPB memiliki instrumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) untuk mengidentifikasi kerusakan, kerugian, dampak, dan kebutuhan pemulihan, termasuk sektor perumahan, sosial, ekonomi, dan pembangunan manusia.
Dengan demikian, pemulihan tidak boleh berhenti pada distribusi bantuan darurat.
Pemerintah perlu memastikan bantuan menjangkau keluarga yang benar-benar membutuhkan dan proses pemulihan berlangsung sesuai kondisi masing-masing.
Sebab, bagi warga yang rumahnya terendam, bencana tidak selesai ketika air meninggalkan halaman.
Mereka masih harus membersihkan lantai, menyelamatkan barang, mengembalikan dapur ke fungsi semula, dan membangun kembali rasa aman di rumah sendiri.
Air mungkin surut dalam hitungan jam atau hari. Namun, untuk mengembalikan kehidupan seperti semula, warga bisa membutuhkan waktu jauh lebih panjang.
Dan di situlah seharusnya ukuran kemanusiaan sebuah penanganan bencana diuji. @teguh
