Polemik ijazah memanas, Jokowi menunjukkan ijazah SD hingga S1 di hadapan Roy Suryo dalam sidang perkara dugaan pencemaran nama baik di PN Jakarta Timur.
Tabooo.id: Jakarta Timur – Persoalan ijazah Joko Widodo kembali menjadi sorotan di ruang sidang. Presiden ke-7 Republik Indonesia itu memperlihatkan langsung ijazah sekolah dasar hingga perguruan tinggi kepada pengunjung persidangan.
Peristiwa itu sempat tertunda ketika Jokowi meminta izin kepada majelis hakim untuk menunjukkan dokumen pendidikannya kepada pengunjung sidang.
“Kalau diperkenankan, saya mau menunjukkan kepada pengunjung juga, Yang Mulia,” kata Jokowi dalam persidangan.
Hakim sempat meminta Jokowi menunda keinginannya hingga persidangan selesai. Namun, Jokowi kembali memohon karena telah berjanji memperlihatkan ijazahnya kepada pengunjung.
“Karena saya sudah berjanji untuk menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan ijazah S1 saya. Mohon, Yang Mulia,” ujarnya.
Setelah mendapat izin, Jokowi berdiri dan memperlihatkan dokumen tersebut kepada pengunjung serta awak media. Roy Suryo juga menyaksikan langsung saat ijazah itu ditunjukkan.
Empat Jenjang Pendidikan Ditunjukkan di Ruang Sidang
Ijazah yang diperlihatkan mencakup pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Dokumen tersebut berasal dari SD Negeri Nomor 111 Surakarta, SMP Negeri 1 Surakarta, SMA Negeri 6 Surakarta, serta Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Setelah menunjukkan dokumen kepada pengunjung, Jokowi kembali menghadap majelis hakim. Ia kemudian memperlihatkan ijazah tersebut kepada hakim sebagai bagian dari persidangan.
Momen itu menjadi perhatian karena berlangsung di hadapan Roy Suryo. Ia merupakan salah satu terdakwa dalam perkara yang berkaitan dengan tudingan keaslian ijazah Jokowi.
Polemik Ijazah Berlanjut ke Proses Hukum
Perkara ini memperlihatkan bagaimana polemik yang berkembang di ruang publik akhirnya masuk ke meja hijau. Persoalan tersebut tidak lagi sebatas perdebatan di media sosial.
Jaksa mendakwa Roy Suryo melakukan pencemaran nama baik serta pelanggaran terkait informasi dan dokumen elektronik. Dakwaan juga memuat dugaan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, dan perusakan informasi elektronik atau dokumen elektronik secara sengaja tanpa hak atau melawan hukum.
Jaksa menyebut perbuatan tersebut menimbulkan kerugian immateriil bagi Jokowi. Kerugian itu berupa tercemarnya nama baik secara personal.
Dalam dakwaan, jaksa menggunakan Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Namun, dakwaan tidak serta-merta membuktikan seseorang bersalah. Majelis hakim tetap harus memeriksa bukti, keterangan saksi, serta argumentasi dari seluruh pihak sebelum menjatuhkan putusan.
Pembuktian Tidak Berhenti pada Penunjukan Ijazah
Penunjukan ijazah di ruang sidang menjadi salah satu momen penting dalam perkara ini. Namun, satu peristiwa tersebut tidak otomatis mengakhiri seluruh polemik maupun proses pembuktian.
Pengadilan tetap harus menguji setiap bukti berdasarkan hukum dan prosedur yang berlaku. Keterangan para pihak juga perlu dinilai secara menyeluruh.
Di sisi lain, perkara ini menunjukkan besarnya dampak sebuah tudingan ketika menyangkut reputasi seseorang, terlebih mantan kepala negara. Perdebatan publik dapat berlangsung panjang, tetapi penyelesaian hukumnya membutuhkan pembuktian yang terukur.
Pada akhirnya, ruang sidang bukan tempat untuk memenangkan suara paling keras. Di sana, bukti, argumentasi, dan hukum harus menjadi penentu. @dimas
