Mahasiswa terhalang barikade polisi saat berunjuk rasa di Bundaran HI, Jakarta. Aksi berujung ricuh setelah polisi menembakkan gas air mata.
Tabooo.id – Aksi mahasiswa yang tergabung dalam Komite Selamatkan Daulat Rakyat (SADAR) di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Rabu (28/10/2026), berakhir ricuh. Polisi menembakkan gas air mata ketika massa dari Jalan Imam Bonjol berusaha melewati barikade untuk mencapai titik aksi yang telah disepakati.
Ketegangan meningkat saat mahasiswa dan aparat terlibat aksi saling dorong. Polisi kemudian menembakkan gas air mata beberapa kali untuk membendung pergerakan massa. Personel TNI dan Polri bersiaga di sekitar lokasi, sementara Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto mendatangi kawasan Bundaran HI.
Barikade Polisi Memicu Ketegangan
Sejak sore, mahasiswa dari berbagai kelompok mendatangi Bundaran HI untuk menyampaikan tuntutan kepada pemerintah. Namun, penjagaan aparat menghambat pergerakan sebagian massa menuju titik aksi.
Polisi memperketat penjagaan di sejumlah titik. Massa terus bergerak, sedangkan aparat mempertahankan barikade. Dorong-mendorong pun terjadi hingga polisi melepaskan gas air mata.
Sejumlah laporan media memperkirakan sekitar 4.000 orang mengikuti demonstrasi tersebut. Sebagian peserta masih tertahan di beberapa titik sebelum mencapai kawasan utama aksi.
Situasi itu memperlihatkan ketegangan antara upaya aparat mengendalikan massa dan keinginan mahasiswa menyampaikan aspirasi. Di tengah bentrokan, publik juga perlu mengetahui alasan aparat membatasi pergerakan demonstran serta kronologi yang memicu penggunaan gas air mata.
Karhutla hingga Lapangan Kerja Jadi Sorotan
Mahasiswa membawa sejumlah tuntutan yang menyentuh persoalan lingkungan, anggaran negara, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Mereka mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional.
Massa juga menuntut pertanggungjawaban korporasi serta perbaikan tata kelola lahan. Tuntutan tersebut menyoroti perlunya langkah pemerintah untuk menangani kebakaran sekaligus meminta pertanggungjawaban pihak yang terbukti melanggar hukum.
Di bidang anggaran, mahasiswa menyoroti prioritas belanja negara, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Mereka mempertanyakan arah kebijakan anggaran ketika masyarakat masih menghadapi persoalan pelayanan publik dan kebutuhan dasar.
Mahasiswa turut menuntut biaya pendidikan yang lebih terjangkau, layanan publik yang berkualitas, serta lapangan kerja yang layak. Mereka juga mendesak penegakan hukum dan menyoroti praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Rangkaian tuntutan itu menunjukkan luasnya persoalan yang ingin mereka bawa ke ruang publik. Kritik mahasiswa tidak hanya menyasar satu program, tetapi juga mencakup pengelolaan anggaran, tanggung jawab lingkungan, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Ban Terbakar, Petasan, dan Gas Air Mata
Kericuhan juga mewarnai aksi ketika sejumlah demonstran membakar ban. Laporan mengenai peristiwa tersebut turut menyebut adanya lemparan batu dan petasan. Polisi merespons situasi dengan gas air mata dan meriam air.
Publik perlu menilai setiap tindakan berdasarkan bukti dan kronologi yang jelas. Aparat maupun demonstran harus mempertanggungjawabkan tindakan masing-masing sesuai fakta yang dapat diverifikasi.
Hujan deras turun sekitar pukul 19.00 WIB. Petugas mulai membuka kembali akses jalan sekitar pukul 20.10 WIB. Sekitar pukul 20.30 WIB, arus kendaraan di kawasan tersebut kembali lancar.
Pulihnya lalu lintas tidak serta-merta menjawab persoalan yang mengantar mahasiswa turun ke jalan. Tuntutan mengenai lingkungan, pendidikan, pekerjaan, dan penegakan hukum masih membutuhkan tanggapan yang konkret.
Kritik di Balik Barikade
Demonstrasi ini berlangsung pada momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda. Momentum tersebut mengingatkan publik pada peran anak muda dalam menyampaikan gagasan dan mendorong perubahan sosial.
Namun, kericuhan berisiko mengalihkan perhatian publik dari substansi tuntutan mahasiswa. Asap gas air mata, barikade polisi, dan bentrokan di jalan dapat mendominasi pemberitaan, sementara persoalan lingkungan, pendidikan, dan pekerjaan menunggu jawaban.
Pemerintah perlu merespons tuntutan mahasiswa melalui penjelasan terbuka dan kebijakan yang terukur. Di sisi lain, aparat perlu menjelaskan dasar penggunaan gas air mata dan meriam air agar publik dapat menilai tindakan tersebut berdasarkan fakta.
Pada akhirnya, demonstrasi di Bundaran HI menyisakan pertanyaan penting: bagaimana pemerintah menjawab kritik mahasiswa setelah massa meninggalkan jalanan? Sebab, meredanya kericuhan belum tentu menyelesaikan persoalan yang mereka suarakan. @dimas
