Kericuhan mewarnai demo dua tahun Prabowo-Gibran di Yogyakarta. Massa berlarian hingga Malioboro saat aparat mengejar demonstran.
Tabooo.id – Suara dentuman memecah suasana di sekitar Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (20/10/2026) malam. Saat itu, sebagian demonstran mulai bersiap pulang setelah mengikuti audiensi dengan anggota dewan.
Sekitar pukul 21.30 WIB, suara keras terdengar di tengah massa. Sejumlah demonstran menduga suara itu berasal dari gas air mata. Namun, belum ada bukti yang memastikan sumber dentuman tersebut.
Tak lama kemudian, sejumlah peserta aksi berlari menuju Malioboro. Aparat mengejar demonstran sambil membawa tongkat. Situasi yang semula mulai mereda pun berubah tegang.
Di tengah kekacauan itu, sekelompok orang yang mengatasnamakan diri sebagai Ormas Jaga Warga ikut mengejar dan menghalangi demonstran, menurut keterangan saksi. Saksi juga menyebut sejumlah orang dari kelompok tersebut memukul mahasiswa menggunakan kayu dan menendang peserta aksi yang terjatuh.
Belum ada data pasti mengenai jumlah korban luka maupun orang yang aparat bawa dari lokasi. Sejumlah demonstran mengalami memar dan luka hingga mengeluarkan darah, menurut keterangan yang diterima.
Ketika Jalanan Berubah Menjadi Ruang Pengejaran
Kericuhan malam itu memunculkan pertanyaan tentang cara aparat dan kelompok sipil menghadapi massa aksi. Terlebih, insiden terjadi ketika sebagian demonstran mulai bersiap meninggalkan lokasi setelah audiensi.
Suara dentuman menjadi salah satu titik penting dalam kronologi kejadian. Sejumlah demonstran menduga suara itu berasal dari gas air mata. Namun, tanpa bukti pendukung, dugaan tersebut belum dapat menjelaskan penyebab kepanikan massa.
Setelah suara itu terdengar, sejumlah demonstran berlari meninggalkan lokasi. Aparat kemudian mengejar mereka ke arah Malioboro. Saksi juga melihat kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai Jaga Warga ikut mengejar massa.
Saksi menyebut sejumlah orang memukul demonstran menggunakan kayu dan menendang peserta aksi yang terjatuh. Pihak berwenang perlu memeriksa keterangan tersebut melalui rekaman video, kesaksian lain, dan bukti pendukung.
Jika bukti menguatkan dugaan kekerasan, aparat perlu mengidentifikasi pelaku dan menjelaskan dasar tindakannya. Pemeriksaan juga harus membedakan peran setiap orang agar publik tidak menarik kesimpulan tanpa dasar yang cukup.
Penangkapan dan Pertanyaan tentang Penanganan Korban
Sejumlah peserta aksi juga mengalami penangkapan atau pengamanan saat kericuhan berlangsung. Saksi melihat beberapa orang dengan memar dan luka berdarah menuju kompleks Gedung DPRD DIY bersama petugas.
Menurut keterangan yang diterima, polisi menyampaikan bahwa petugas akan membawa orang-orang tersebut untuk mendapat penanganan dokter kepolisian atau Dokpol. Namun, belum ada informasi lengkap mengenai kondisi setiap orang dan pemeriksaan medis yang mereka jalani.
Hingga kini, jumlah pasti orang yang petugas bawa maupun jumlah korban luka belum jelas. Publik membutuhkan informasi mengenai identitas mereka, kondisi kesehatan, lokasi penanganan, dan status hukum masing-masing.
Keterbukaan informasi menjadi penting dalam situasi seperti ini. Keluarga dan pendamping hukum membutuhkan kepastian mengenai keberadaan peserta aksi. Polisi juga perlu menjelaskan alasan serta prosedur yang mendasari setiap tindakan pengamanan.
Petugas medis perlu memastikan setiap korban memperoleh pertolongan sesuai kebutuhan. Pada saat yang sama, polisi harus menjelaskan dasar hukum ketika membawa seseorang dari lokasi demonstrasi.
Kritik terhadap Pemerintahan Berujung Kekacauan
Aksi tersebut berlangsung saat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka genap dua tahun, Selasa (20/10/2026). Pada siang hari, demonstran menyampaikan sejumlah tuntutan. Mereka mengkritik penanganan bencana, menyoroti dugaan korupsi di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan mendesak evaluasi kabinet.
Tuntutan tersebut menunjukkan bahwa massa mempertanyakan tanggung jawab pemerintah dalam menangani persoalan publik. Mereka juga menuntut akuntabilitas lembaga negara.
Namun, publik perlu memisahkan isi tuntutan dari penyebab kericuhan malam hari. Kritik terhadap pemerintah tidak otomatis menjelaskan pemicu kekacauan. Sebaliknya, kericuhan juga tidak menghapus hak warga untuk menyampaikan pendapat sesuai hukum.
Karena itu, semua pihak perlu menjelaskan perannya secara terbuka. Demonstran harus menyampaikan aspirasi tanpa kekerasan. Aparat juga harus bertindak secara terukur, proporsional, dan sesuai hukum.
Jika seseorang melakukan kekerasan, pihak berwenang perlu menyelidiki tindakannya berdasarkan bukti. Aparat tidak boleh mengganti proses pemeriksaan dengan asumsi, begitu pula publik saat menilai peristiwa ini.
Keterlibatan Jaga Warga dan Persoalan Akuntabilitas
Keterangan mengenai keterlibatan kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai Jaga Warga menambah sejumlah pertanyaan. Publik perlu mengetahui siapa saja yang berada di lokasi, tindakan apa yang mereka lakukan, dan apakah mereka memiliki hubungan koordinasi dengan aparat.
Saksi menyebut sejumlah orang dari kelompok tersebut memukul dan menendang demonstran. Aparat perlu menguji keterangan itu melalui rekaman video, foto, kesaksian lain, serta bukti medis.
Pihak Jaga Warga juga perlu menjelaskan peran anggotanya dalam peristiwa tersebut. Polisi perlu menerangkan apakah petugas menyaksikan tindakan yang saksi laporkan dan bagaimana mereka meresponsnya. Sementara itu, DPRD DIY dapat menjelaskan situasi di sekitar gedung setelah audiensi berakhir.
Keterangan dari semua pihak akan membantu publik memahami kronologi secara utuh. Tanpa penjelasan terbuka, spekulasi dapat berkembang dan memperbesar ketidakpercayaan masyarakat.
Bukan Sekadar Kericuhan, tetapi Ujian Ruang Sipil
Peristiwa di Yogyakarta malam itu menyisakan pertanyaan yang lebih besar daripada siapa yang berlari atau mengejar. Publik perlu mengetahui pemicu kepanikan, cara aparat menangani massa, dan langkah yang mereka ambil untuk menolong korban luka.
Demonstrasi merupakan bagian dari ruang sipil. Aparat harus melindungi keselamatan masyarakat sekaligus menghormati hak warga untuk menyampaikan pendapat sesuai ketentuan hukum. Jika seseorang melakukan kekerasan, pihak berwenang harus memeriksa bukti dan menetapkan tanggung jawab melalui proses yang semestinya.
Pernyataan resmi saja tidak cukup untuk menjawab seluruh pertanyaan. Publik membutuhkan rekaman kejadian, keterangan saksi, dokumentasi medis, serta informasi mengenai orang-orang yang petugas bawa.
Pada akhirnya, keberhasilan menangani demonstrasi tidak hanya bergantung pada kemampuan mengendalikan kerumunan. Aparat juga harus melindungi warga, membuka informasi, dan mempertanggungjawabkan setiap tindakan.
Malam di sekitar Malioboro menyisakan pekerjaan penting bagi semua pihak memastikan fakta, menjelaskan tindakan masing-masing, dan menjawab pertanyaan publik secara terbuka. Tanpa langkah tersebut, kericuhan akan meninggalkan persoalan yang lebih panjang daripada malam itu sendiri. @dimas
