Konflik Houthi kembali memanas. Pemerintah diminta menyiapkan skenario evakuasi dan perlindungan bagi jemaah umrah Indonesia.
Tabooo.id: Arab Saudi – Konflik Houthi dan Arab Saudi kembali memanas. Kondisi ini membuat keselamatan jemaah umrah Indonesia ikut menjadi perhatian.
Ketua Komisi Nasional Haji Mustolih Siradj meminta pemerintah bergerak sebelum situasi memburuk. Ia mendorong pemerintah menyiapkan skenario penundaan, perubahan rute, hingga evakuasi.
Pemerintah Diminta Siapkan Skenario Evakuasi
Mustolih meminta pemerintah menyiapkan skenario secara menyeluruh. Skenario itu harus mencakup kebutuhan jemaah selama kondisi darurat.
“Menyiapkan skenario penundaan, perubahan rute, dan evakuasi,” kata Mustolih, Jumat (18/9/2026).
Ia juga meminta pemerintah menjamin akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, komunikasi, dan pemulangan jemaah.
Menurut Mustolih, pemerintah perlu membentuk pusat koordinasi krisis. Kementerian Haji dan Umrah serta Kementerian Luar Negeri RI perlu masuk dalam koordinasi tersebut.
Maskapai dan penyelenggara perjalanan ibadah umrah juga perlu terlibat. Koordinasi lintas lembaga akan mempercepat pengambilan keputusan ketika situasi berubah.
Pemerintah juga perlu memperbarui data jemaah secara real time. Data itu harus mencakup jemaah yang akan berangkat, berada di Arab Saudi, atau mengalami penundaan pulang.
Informasi Keamanan Tak Boleh Terpecah
Dalam situasi konflik, informasi menjadi kebutuhan utama jemaah. Mereka membutuhkan kepastian soal penerbangan, keamanan perjalanan, dan perubahan kebijakan.
Karena itu, Mustolih meminta pemerintah menyampaikan informasi keamanan secara berkala. Pemerintah juga perlu menggunakan kanal resmi dan satu sumber informasi yang terkoordinasi.
Langkah tersebut dapat mencegah jemaah mengikuti kabar yang belum terverifikasi. Situasi konflik sendiri dapat berubah dalam waktu singkat.
Kementerian Haji dan Umrah sebelumnya meminta jemaah tetap tenang. Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Puji Raharjo menyampaikan imbauan itu pada Rabu (16/9/2026).
Puji meminta jemaah yang belum berangkat berkoordinasi dengan PPIU. Mereka juga perlu memantau perkembangan penerbangan melalui informasi resmi.
Kemenhaj mengingatkan jemaah agar tidak mengikuti informasi yang belum jelas sumbernya. Pemerintah juga meminta jemaah menghindari keputusan berdasarkan rumor.
Hak Jemaah Tetap Harus Dilindungi
Persoalan tidak berhenti pada keselamatan perjalanan. Jika konflik mengganggu perjalanan, hak jemaah juga harus mendapat perhatian.
Mustolih meminta Kementerian Haji dan Umrah memastikan mekanisme penjadwalan ulang berjalan adil. Ia juga meminta pemerintah memastikan mekanisme pengembalian dana bagi jemaah.
Jemaah tidak seharusnya menanggung sendiri dampak situasi keamanan. Karena itu, pemerintah dan penyelenggara perlu menyiapkan mekanisme yang jelas.
Mustolih juga meminta semua pihak menjaga ketenangan. Ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi konflik untuk menyebarkan spekulasi.
Keselamatan, kepastian informasi, dan perlindungan hak jemaah harus menjadi perhatian utama. Ketiganya menentukan cara pemerintah menghadapi situasi darurat.
Konflik Membuka Risiko Baru bagi Jemaah
Arab Saudi memimpin koalisi yang memerangi Houthi sejak 2015. Setelah periode relatif tenang, konflik kembali menunjukkan peningkatan ketegangan.
Pejabat Yaman menyebut Houthi menguasai sebagian besar pesisir barat Yaman di sepanjang Laut Merah. Kelompok itu juga menguasai Pulau Perim di pintu masuk Laut Merah.
Tekanan terhadap Houthi kemudian memicu peningkatan serangan rudal dan drone ke arah Arab Saudi. Di sisi lain, pasukan udara Saudi dan Yaman meningkatkan serangan terhadap sejumlah sasaran Houthi.
Serangan tersebut juga menyasar kawasan sekitar Pelabuhan Mocha. Kondisi itu menambah ketidakpastian keamanan di kawasan Laut Merah.
Bagi jemaah umrah Indonesia, risikonya tidak hanya menyangkut keberangkatan. Mereka juga menghadapi kemungkinan perubahan rute dan gangguan penerbangan.
Penundaan kepulangan juga dapat terjadi jika kondisi keamanan memburuk. Dalam situasi ekstrem, pemerintah bahkan perlu menjalankan skenario evakuasi.
Karena itu, kesiapan pemerintah menjadi penting sebelum keadaan memasuki fase darurat. Pemerintah perlu bergerak dengan data, koordinasi, dan informasi yang jelas.
Ini bukan sekadar soal perjalanan ibadah. Ini juga soal kesiapan negara melindungi warganya saat situasi berubah cepat. @dimas
