121 kebijakan Prabowo-Gibran dalam 21 bulan diuji lewat dampak nyata, dari MBG hingga persoalan lingkungan dan kepercayaan publik.
Tabooo.id – Hampir dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan. Pemerintah menyebut 121 kebijakan transformatif telah diputuskan dan dijalankan dalam 21 bulan.
Presiden Prabowo Subianto bahkan menyebut capaian itu setara dengan satu kebijakan setiap lima hari. Pemerintah memasukkan swasembada pangan, energi, reformasi birokrasi, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam agenda transformasi tersebut.
Namun, angka besar tidak otomatis menghasilkan kepercayaan publik.
Di sinilah persoalannya. Negara dapat menghitung jumlah program, anggaran, dan kebijakan. Rakyat justru merasakan hasilnya melalui pengalaman sehari-hari.
Pada 22 Januari 2025, Prabowo mengatakan pemerintah telah memberi bukti kepada rakyat dalam tiga bulan pertama. Ia juga menegaskan bahwa kebijakan pemerintah berpihak kepada rakyat.
Pernyataan itu tentu membawa konsekuensi.
Jika pemerintah mengklaim keberpihakan, publik berhak menguji klaim tersebut. Ukurannya bukan hanya jumlah kebijakan, melainkan juga dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
Ketika Program Besar Berhadapan dengan Masalah di Lapangan
MBG menjadi contoh paling mudah untuk melihat persoalan tersebut.
Program ini memiliki skala sangat besar. Hingga 31 Agustus 2026, BGN mencatat 56,99 juta penerima manfaat. Angka itu mencapai sekitar 76 persen dari target 74,56 juta penerima. Per 16 September, realisasi anggaran MBG mencapai Rp139,77 triliun dari Rp218,77 triliun yang tersedia.
Akan tetapi, skala besar juga membawa risiko besar.
BGN pada September 2026 menutup sementara 1.276 SPPG karena persoalan pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi atau SLHS. Sebelumnya, BGN juga mencatat 1.999 SPPG yang belum memiliki sertifikat tersebut.
Masalah lain muncul dari sejumlah laporan gangguan kesehatan setelah konsumsi makanan MBG. Di Sidoarjo, misalnya, BGN menghentikan sementara operasional SPPG Talangangin setelah insiden yang melibatkan ratusan siswa.
Karena itu, pertanyaan publik sebenarnya sederhana.
Apakah negara hanya ingin memperluas cakupan program, atau juga memastikan setiap proses berjalan aman?
Pertanyaan tersebut penting karena program sosial menyentuh manusia secara langsung. Satu kesalahan pengelolaan makanan bukan sekadar persoalan administrasi. Dampaknya bisa dirasakan anak-anak, keluarga, sekolah, dan masyarakat.
Angka Tidak Selalu Sama dengan Pengalaman
Persoalan serupa muncul dalam isu lingkungan.
Data SiPongi+ yang dikutip pada Agustus 2026 mencatat luas karhutla di lima provinsi Kalimantan mencapai sekitar 57.081 hektare sepanjang Januari-Juni 2026. Angka itu tersebar di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.
Angka tersebut tidak berarti seluruh Pulau Kalimantan terbakar. Namun, data itu tetap menunjukkan tekanan serius terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
BMKG kemudian memperkuat langkah pemantauan dan operasi modifikasi cuaca di sejumlah wilayah. Lembaga tersebut juga mengingatkan bahwa asap dapat bergerak melintasi batas administratif.
Artinya, pemerintah memang mengambil langkah.
Namun, publik tetap memiliki ruang untuk bertanya: apakah respons negara sudah sebanding dengan persoalannya?
Di titik inilah kritik memiliki fungsi penting. Kritik tidak selalu berarti penolakan terhadap seluruh kebijakan pemerintah. Kritik juga dapat menjadi mekanisme untuk menguji apakah sebuah kebijakan benar-benar bekerja.
Masalahnya Bukan Sekadar 121 Kebijakan
Pemerintah tentu membutuhkan keberanian untuk mengambil keputusan. Negara tidak mungkin bergerak jika setiap kebijakan menunggu semua orang setuju.
Namun, keberanian mengambil keputusan harus berjalan bersama kemampuan mendengar.
Sebab, kebijakan publik tidak berhenti ketika pemerintah mengumumkannya. Setelah itu, masyarakat menjalani konsekuensinya.
Mereka merasakan kebijakan negara dalam urusan sehari-hari makanan, harga kebutuhan, pekerjaan, lingkungan, hingga layanan publik.
Dengan demikian, keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur dari berapa banyak keputusan yang pemerintah keluarkan.
Ukuran lainnya adalah apakah masyarakat merasakan perubahan.
Di sinilah konsep parrhesia dari Michel Foucault menjadi relevan untuk dibicarakan. Dalam gagasan tersebut, keberanian berbicara bukan sekadar kebebasan mengeluarkan pendapat. Ada keberanian untuk mengatakan sesuatu yang dianggap benar kepada pihak yang memiliki kekuasaan.
Dalam demokrasi, keberanian semacam itu memiliki fungsi penting.
Masyarakat perlu ruang untuk mengatakan bahwa sebuah kebijakan bermasalah. Media perlu ruang untuk menguji klaim pemerintah. Akademisi perlu ruang untuk mempertanyakan data. Bahkan pejabat publik membutuhkan ruang untuk mengoreksi keputusan ketika pelaksanaannya tidak sesuai tujuan.
Sebaliknya, kekuasaan juga membutuhkan kemampuan menerima koreksi.
Bertrand Russell pernah mengingatkan bahaya keyakinan yang terlalu kuat terhadap kebenaran diri sendiri. Dalam konteks pemerintahan, gagasan tersebut relevan sebagai pengingat bahwa kekuasaan membutuhkan mekanisme koreksi.
Bukan karena pemerintah selalu salah.
Justru karena tidak ada pemerintahan yang selalu benar.
Kepercayaan Publik Dibangun dari Pengalaman
Karena itu, persoalan terbesar menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran bukan sekadar menghitung 121 kebijakan.
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apa yang masyarakat rasakan dari kebijakan tersebut?
Jika pemerintah mengklaim keberpihakan kepada rakyat, maka rakyat berhak menguji klaim itu. Jika pemerintah menyebut sebuah program transformatif, maka publik berhak melihat transformasinya.
Di sisi lain, pemerintah juga memiliki hak untuk menjelaskan data, konteks, kendala, dan hasil kebijakannya.
Dengan begitu, perdebatan publik tidak berhenti pada slogan. Ia bergerak menuju pembuktian.
Pada akhirnya, demokrasi tidak membutuhkan pemerintah yang selalu dipuji. Demokrasi membutuhkan kekuasaan yang mampu bekerja, menjelaskan keputusan, menerima kritik, dan memperbaiki kesalahan.
Maka, 121 kebijakan memang layak dicatat.
Tetapi kepercayaan publik tidak lahir dari angka semata.
Ia tumbuh ketika masyarakat melihat bahwa kebijakan negara benar-benar bekerja dalam kehidupan mereka.
Ketika rakyat berkata ada yang salah, pertanyaannya bukan apakah kritik itu mengganggu pemerintah. Pertanyaannya: apakah negara mau mendengarkan, memeriksa, lalu memperbaikinya? @dimas
