Tragedi Semanggi II menjadi luka Reformasi 1999 ketika aksi mahasiswa berujung korban jiwa dan menyisakan pertanyaan tentang demokrasi serta pertanggungjawaban negara.
Tabooo.id – Ada masa ketika suara langkah kaki terdengar lebih keras daripada suara pengeras suara.
Jakarta, September 1999, menyimpan suasana seperti itu. Reformasi baru saja membuka pintu kebebasan, tetapi ketakutan belum benar-benar pergi.
Di tengah euforia perubahan, mahasiswa kembali turun ke jalan. Mereka menolak kebijakan yang mereka anggap bisa mengancam kebebasan sipil.
Namun, jalanan Jakarta kembali berubah menjadi ruang pertarungan. Di sana, suara tuntutan berhadapan dengan kekuatan aparat.
Reformasi yang Belum Selesai
Setahun sebelumnya, gerakan Reformasi berhasil mengguncang kekuasaan Orde Baru.
Suharto mundur pada Mei 1998. Setelah itu, masyarakat berharap negara bergerak menuju demokrasi yang lebih terbuka.
Namun, perubahan politik tidak langsung menghapus persoalan lama.
Pada September 1999, pemerintah dan DPR membahas RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya atau RUU PKB.
Rancangan tersebut memicu penolakan dari mahasiswa. Mereka khawatir aturan itu membuka ruang terlalu besar bagi kekuasaan.
Karena itu, mahasiswa kembali menggelar demonstrasi di berbagai wilayah.
Jakarta menjadi salah satu pusat perlawanan tersebut.
24 September 1999, Jalanan Kembali Memanas
Pada 24 September 1999, mahasiswa berkumpul di sekitar kompleks DPR/MPR.
Mereka menyuarakan penolakan terhadap RUU PKB. Selain itu, mereka juga membawa semangat mempertahankan agenda Reformasi.
Situasi kemudian memanas.
Aparat keamanan berhadapan dengan massa demonstran. Ketegangan meningkat ketika massa bergerak di sekitar kawasan Semanggi dan Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
Benturan pun terjadi.
Dalam situasi tersebut, sejumlah orang meninggal dan banyak lainnya mengalami luka.
Peristiwa itu kemudian dikenal sebagai Tragedi Semanggi II.
Nama Semanggi kembali muncul sebagai simbol luka Reformasi.
Ketika Jalanan Menjadi Saksi
Bagi mahasiswa yang berada di lokasi, demonstrasi bukan sekadar agenda politik.
Mereka membawa keyakinan bahwa perubahan harus terus dikawal.
Sebaliknya, aparat menghadapi massa dalam situasi yang semakin tegang.
Di tengah kekacauan itu, ruang dialog semakin menyempit.
Suara tuntutan bercampur dengan kepanikan. Jalan yang biasanya menjadi jalur kendaraan berubah menjadi ruang perjuangan.
Kemudian, kabar korban menyebar dari satu orang ke orang lain.
Nama-nama korban menjadi bagian dari ingatan publik. Keluarga pun harus menghadapi kehilangan yang tidak mereka rencanakan.
Peristiwa itu meninggalkan pertanyaan besar tentang penggunaan kekuatan negara.
Bukan Sekadar Bentrokan
Sekilas, Semanggi II tampak seperti bentrokan antara mahasiswa dan aparat.
Namun, persoalannya jauh lebih besar.
Peristiwa tersebut memperlihatkan ketegangan antara kebebasan sipil dan cara negara menjaga ketertiban.
Di satu sisi, negara membutuhkan keamanan.
Di sisi lain, demokrasi membutuhkan ruang bagi kritik dan perbedaan pendapat.
Masalah muncul ketika kekuatan negara menghadapi suara masyarakat tanpa ruang dialog yang cukup.
Karena itu, Semanggi II tidak hanya berbicara tentang satu hari pada September 1999.
Peristiwa tersebut juga berbicara tentang bagaimana negara memperlakukan warganya ketika situasi politik memanas.
Reformasi Tidak Berakhir di Jalan
Reformasi memang mengubah banyak hal.
Namun, perubahan politik tidak otomatis menyelesaikan seluruh persoalan demokrasi.
Kebebasan membutuhkan perlindungan. Kritik membutuhkan ruang. Sementara itu, kekuasaan membutuhkan batas.
Tanpa ketiganya, demokrasi hanya menjadi pergantian nama tanpa perubahan mendasar.
Semanggi II mengingatkan kita pada persoalan tersebut.
Sebab itu, ingatan terhadap tragedi tidak cukup berhenti pada upacara atau peringatan tahunan.
Masyarakat juga perlu terus mempertanyakan proses hukum dan pertanggungjawaban atas kekerasan masa lalu.
Ini Dampaknya Buat Kamu
Mungkin kamu lahir jauh setelah peristiwa itu.
Namun, kebebasan yang kamu nikmati hari ini tidak muncul begitu saja.
Ada generasi yang turun ke jalan untuk mempertahankan ruang demokrasi. Ada pula keluarga yang harus hidup dengan kehilangan.
Karena itu, sejarah Semanggi II tetap relevan.
Ketika kamu menyampaikan kritik hari ini, kamu sedang menggunakan ruang yang dahulu diperjuangkan banyak orang.
Ketika kamu berbeda pendapat, demokrasi seharusnya memberi ruang untuk perbedaan itu.
Namun, pertanyaan pentingnya tetap sama.
Seberapa aman seseorang ketika memilih bersuara melawan kekuasaan?
Luka Lama yang Belum Benar-Benar Hilang
Semanggi II bukan sekadar cerita tentang mahasiswa dan aparat.
Ini bukan sekadar kejadian masa lalu. Ini cermin tentang hubungan negara dan warga.
Ketika kekuasaan memakai kekuatan, publik membutuhkan batas yang jelas.
Ketika aparat menjalankan tugas, akuntabilitas tetap harus berjalan.
Tanpa pertanggungjawaban yang jelas, luka sejarah mudah berubah menjadi ketidakpercayaan.
Lebih jauh lagi, ketidakpercayaan dapat tumbuh menjadi sinisme terhadap demokrasi.
Itulah sebabnya Semanggi II tidak cukup kita lihat sebagai halaman sejarah.
Peristiwa itu menjadi pengingat bahwa Reformasi bukan garis finis.
Demokrasi Selalu Punya Ujian
Demokrasi justru diuji ketika rakyat berani menolak kebijakan pemerintah.
Selain itu, demokrasi diuji ketika suara minoritas terdengar tidak nyaman bagi penguasa.
Pada titik itulah negara menunjukkan wajah sebenarnya.
Apakah kekuasaan membuka ruang dialog?
Ataukah kekuasaan memilih kekuatan ketika kritik semakin keras?
Pertanyaan tersebut membuat Semanggi II tetap hidup dalam ingatan.
Sebab, sejarah tidak hanya mencatat siapa yang berkuasa.
Sejarah juga mencatat bagaimana kekuasaan memperlakukan manusia.
Reformasi mungkin mengubah pemerintahan.
Namun, membangun demokrasi membutuhkan keberanian yang jauh lebih panjang.
Dan selama pertanggungjawaban belum menemukan titik terang, cerita Semanggi II belum benar-benar selesai. @dimas
