BNPB memetakan kesiapan tsunami di Banten. Sirene dan jalur evakuasi siap, tetapi WRS Tanjung Lesung masih dalam perbaikan.
Tabooo.id – Laut di pesisir Banten menyimpan ingatan yang belum benar-benar hilang. Tsunami Selat Sunda 2018 pernah mengubah kawasan pesisir menjadi ruang kehilangan dalam waktu singkat.
Kini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali memeriksa kesiapan kawasan pesisir Banten. Pemeriksaan itu mencakup Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon.
Namun, persoalannya bukan sekadar soal ada atau tidaknya sirene. Yang lebih penting, apakah seluruh sistem mampu bekerja ketika warga hanya punya waktu singkat untuk menyelamatkan diri?
BNPB Uji Kesiapan Pesisir Banten
Sejak 6 September 2026, tim Kedeputian Bidang Pencegahan BNPB bergerak memetakan kesiapsiagaan kawasan pesisir.
Tim menggunakan indikator Tsunami Ready sebagai acuan. Selain itu, mereka berkoordinasi dengan pemerintah daerah, memantau kondisi lapangan, serta mendampingi masyarakat.
Langkah tersebut juga berkaitan dengan potensi dampak aktivitas Anak Krakatau. Karena itu, BNPB memberi perhatian pada kawasan vital dan permukiman yang pernah terdampak tsunami 2018.
Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan penilaian mencakup sejumlah kawasan pesisir.
“Penilaian kesiapsiagaan dilakukan di kawasan Tanjung Lesung, Desa Sumberjaya, dan Desa Panimbangjaya di Pandeglang, serta beberapa desa pesisir di Serang dan Cilegon, untuk memastikan berfungsinya sarana peringatan dini,” kata Berton di Jakarta, Kamis (10/9/2026).
Pandeglang: Sirene Siap, WRS Masih Menunggu
Di Pandeglang, BNPB mengecek fasilitas mitigasi di Kecamatan Sumur dan Panimbang.
Hasil pemantauan menunjukkan sirene peringatan dini dalam kondisi siap. Jalur evakuasi juga tersedia dan dapat digunakan masyarakat.
Selain itu, warga rutin mengikuti simulasi. Dengan begitu, kesiapan tidak berhenti pada pemasangan alat.
Meski begitu, masih ada satu catatan penting. WRS Gen di kawasan Tanjung Lesung masih menjalani perbaikan.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem peringatan dini belum sepenuhnya bebas dari celah. Padahal, dalam situasi tsunami, beberapa menit dapat menentukan keselamatan seseorang.
Serang: Teknologi Bertemu Relawan
Sementara itu, BNPB memantau sejumlah desa pesisir di Kabupaten Serang. Lokasinya mencakup Desa Salira, Karang Suraga, dan Desa Anyar.
Di kawasan tersebut, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) ikut menjaga kesiapsiagaan warga. Relawan pantai juga aktif membantu penyebaran informasi kebencanaan.
Tidak hanya itu, sirene dan peta evakuasi tersedia serta berfungsi. Artinya, teknologi berjalan bersama jaringan warga yang memahami kondisi lingkungannya.
Model seperti ini penting. Sebab, alat peringatan hanya berguna ketika masyarakat memahami suara, arah, dan tindakan setelah peringatan muncul.
Cilegon: SOP Ada, Informasi Harus Terus Bergerak
Berbeda dengan sekadar mengandalkan perangkat, Kelurahan Kubangsari, Kota Cilegon, telah memiliki SOP menghadapi tsunami.
Di sisi lain, fasilitator terus menyampaikan informasi kebencanaan kepada masyarakat. Sirene tsunami di kantor kelurahan juga berfungsi.
Langkah tersebut memperlihatkan bahwa kesiapsiagaan membutuhkan lebih dari satu komponen. Ada alat, prosedur, informasi, dan manusia yang harus bergerak dalam waktu bersamaan.
Karena itu, keberadaan SOP tidak boleh berhenti sebagai dokumen. Warga harus mengetahui isinya sebelum keadaan darurat memaksa mereka menggunakannya.
Bukan Sekadar Soal Sirene
Dari Pandeglang hingga Cilegon, pola yang terlihat cukup jelas. BNPB tidak hanya memeriksa perangkat, tetapi juga melihat bagaimana masyarakat menghadapi ancaman.
Sirene memang penting. Namun, sirene tanpa jalur evakuasi hanya menghasilkan suara.
Peta evakuasi juga belum cukup jika warga tidak mengenali titik aman. Bahkan, simulasi tidak banyak berarti jika masyarakat hanya mengikutinya sebagai rutinitas.
Dengan demikian, kesiapsiagaan sebenarnya merupakan sebuah rantai. Ketika satu bagian gagal, seluruh sistem bisa ikut melemah.
Dampaknya Bukan Cuma untuk Pemerintah
Bagi warga pesisir, hasil pemetaan ini bukan sekadar urusan pemerintah. Informasi tersebut menyangkut keputusan yang mungkin harus mereka ambil dalam hitungan menit.
Pertama, warga perlu mengenali jalur evakuasi terdekat. Kemudian, mereka harus mengetahui lokasi aman dan memahami tanda peringatan.
Selain itu, masyarakat perlu mengikuti simulasi dengan serius. Tujuannya bukan sekadar hadir, melainkan membentuk respons otomatis ketika ancaman benar-benar muncul.
Terlebih lagi, kawasan pesisir Banten memiliki pengalaman pahit pada 2018. Karena itu, kesiapsiagaan tidak seharusnya menunggu bencana berikutnya.
Ujian Sesungguhnya Belum Terjadi
Pemetaan BNPB memberi satu pesan penting: kesiapan harus diuji sebelum alam menguji manusia.
Saat ini, sejumlah sirene berfungsi. Jalur evakuasi tersedia. Relawan bergerak dan SOP telah disiapkan.
Namun, satu perangkat di Tanjung Lesung masih menjalani perbaikan. Celah kecil seperti itu tetap perlu mendapat perhatian karena bencana tidak mengenal jadwal perawatan.
Ini bukan sekadar soal sirene. Ini soal seberapa siap sebuah wilayah ketika peringatan datang tanpa memberi kesempatan kedua.
Pada akhirnya, teknologi hanya menjadi alat. Keselamatan bergantung pada sistem yang bekerja dan warga yang tahu harus bertindak.
Jadi, jika sirene berbunyi hari ini, apakah kamu tahu harus lari ke mana? @dimas
