Desil membagi tingkat kesejahteraan warga berdasarkan data. Namun, benarkah angka mampu menggambarkan realitas kemiskinan yang terus berubah?
Tabooo.id – Ada keluarga yang hari ini masih mampu membayar kebutuhan sehari-hari. Besok, semuanya bisa berubah ketika pencari nafkah kehilangan pekerjaan. Dalam kondisi lain, satu penyakit serius atau gagal panen dapat membuat pengeluaran melonjak dan pendapatan runtuh.
Masalahnya, perubahan hidup seperti itu tidak selalu bergerak secepat data pemerintah.
Di sinilah persoalan desil menjadi penting.
Pemerintah menggunakan desil untuk membaca tingkat kesejahteraan masyarakat. Melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), penduduk dikelompokkan ke dalam 10 tingkat kesejahteraan. Desil 1 menunjukkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan Desil 10 berada pada tingkat paling tinggi.
Secara administratif, sistem tersebut masuk akal. Negara membutuhkan data untuk menentukan sasaran perlindungan sosial, meningkatkan ketepatan subsidi, mengalokasikan anggaran, hingga merancang kebijakan untuk memutus kemiskinan antargenerasi.
Namun, persoalannya muncul ketika angka tidak lagi sekadar digunakan untuk membaca kondisi warga. Angka mulai digunakan untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan bantuan dan siapa yang tidak.
Pada titik itu, data bisa berubah menjadi pintu masuk sekaligus pintu keluar.
Ketika Garis Angka Bertemu Garis Kemiskinan
Pemerintah melalui Kepmensos Nomor 22/HUK/2026 memperkuat penggunaan DTSEN sebagai dasar pemetaan kesejahteraan. Penduduk ditempatkan dalam Desil 1 sampai Desil 10 berdasarkan kondisi sosial ekonomi.
Tujuannya jelas: bantuan harus lebih tepat sasaran.
Akan tetapi, kehidupan manusia tidak mengenal batas yang serapi tabel statistik.
Bayangkan sebuah keluarga yang berada di Desil 5. Secara angka, keluarga itu mungkin berada sedikit di atas kelompok yang menjadi prioritas penerima program tertentu. Namun, keadaan bisa berubah ketika kepala keluarga terkena PHK, anggota keluarga mengalami sakit, atau usaha kecil yang menjadi sumber pendapatan tiba-tiba berhenti.
Secara statistik, keluarga tersebut mungkin masih berada pada posisi yang sama.
Secara nyata, kemampuan mereka membayar kebutuhan hidup bisa sudah jatuh jauh lebih rendah.
Karena itu, persoalannya bukan sekadar apakah desil diperlukan atau tidak. Pertanyaan yang lebih penting adalah seberapa cepat sistem mampu membaca ketika kehidupan seseorang berubah?
Kemiskinan Tidak Bergerak Seperti Spreadsheet
Kemiskinan bersifat dinamis.
Seseorang bisa naik dari kondisi rentan menuju kehidupan yang lebih stabil. Sebaliknya, keluarga yang sebelumnya relatif aman juga dapat jatuh miskin hanya karena satu peristiwa besar.
Karena itu, pendekatan Proxy Means Testing yang menggunakan sejumlah indikator untuk memperkirakan kondisi ekonomi tetap memiliki keterbatasan. Sistem semacam ini dapat menghasilkan kesalahan inklusi, ketika orang yang sebenarnya tidak layak masuk sebagai penerima, maupun kesalahan eksklusi, ketika warga yang membutuhkan justru tidak masuk dalam sasaran.
Di sinilah masalah ambang batas menjadi sensitif.
Misalnya, sebuah program hanya menyasar Desil 1 sampai Desil 4. Keluarga di Desil 5 otomatis berada di luar prioritas tersebut. Padahal, perbedaan kondisi ekonomi antara Desil 4 dan Desil 5 tidak selalu berarti perbedaan besar dalam kemampuan bertahan hidup.
Akibatnya, muncul pertanyaan tentang ketidakadilan horizontal.
Dua keluarga dapat memiliki kondisi yang hampir sama. Namun, karena berada di sisi berbeda dari sebuah batas administratif, perlakuan negara terhadap keduanya bisa berbeda.
Angka memang membutuhkan batas.
Kehidupan manusia tidak selalu demikian.
Ketika Algoritma Tidak Mengenal Beban yang Sama
Ada persoalan lain yang lebih dalam.
Kesejahteraan tidak selalu dapat dijelaskan hanya melalui pendapatan, kepemilikan aset, atau indikator ekonomi lainnya. Pemikiran Amartya Sen tentang capability approach mengingatkan bahwa kesejahteraan juga berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menjalani kehidupan yang layak.
Dua keluarga bisa saja memiliki tingkat pendapatan dan aset yang relatif sama. Namun, situasi keduanya bisa sangat berbeda apabila salah satu keluarga harus merawat anggota keluarga dengan disabilitas, memiliki anak dengan kebutuhan khusus, atau menanggung biaya kesehatan yang besar.
Dengan demikian, angka yang sama tidak selalu berarti beban yang sama.
Persoalan tersebut menjadi penting ketika data statistik diperlakukan sebagai gambaran utuh tentang kehidupan seseorang. Padahal, data pada dasarnya hanyalah alat untuk membaca realitas.
Data bukan realitas itu sendiri.
Ketika kategori statistik dianggap sebagai kebenaran mutlak, muncullah risiko reification atau pelabelan. Warga akhirnya tidak lagi dilihat sebagai manusia dengan kehidupan yang berubah-ubah, melainkan sebagai angka yang menetap di sebuah kategori.
Hari ini seseorang tercatat sebagai Desil 5. Besok kondisinya bisa berubah drastis. Namun, jika pembaruan data tertinggal, label administratif itu tetap menempel.
Di sinilah sistem dapat kehilangan sesuatu yang sangat penting: kemampuan untuk melihat manusia di balik angka.
Negara Memerlukan Data, Warga Memerlukan Jalan Keluar
Kritik terhadap sistem desil bukan berarti menolak penggunaan data.
Justru sebaliknya, negara membutuhkan data yang terintegrasi agar kebijakan sosial tidak berjalan berdasarkan perkiraan semata. Tanpa data yang baik, bantuan bisa salah sasaran, anggaran terbuang, dan kelompok yang paling membutuhkan justru tidak terjangkau.
Persoalannya terletak pada cara data tersebut digunakan.
Pertama, harus tersedia mekanisme koreksi setelah keputusan dibuat. Jika sebuah keluarga merasa kondisi ekonominya tidak lagi sesuai dengan data, mereka harus memiliki ruang untuk mengajukan keberatan melalui mekanisme lokal seperti musyawarah desa atau kelurahan.
Kedua, bantuan sebaiknya tidak selalu menggunakan garis pemisah yang terlalu kaku. Pendekatan bertingkat atau graduated assistance dapat menjadi pilihan agar keluarga yang berada tepat di sekitar batas tidak langsung kehilangan seluruh perlindungan.
Ketiga, pembaruan data harus mampu mengikuti perubahan sosial ekonomi secara lebih cepat. Desentralisasi pembaruan data juga penting agar informasi dari lapangan tidak selalu menunggu proses yang terlalu panjang.
Dengan cara itu, DTSEN tidak hanya menjadi database besar tentang masyarakat Indonesia. Data tersebut dapat menjadi sistem yang lebih responsif terhadap perubahan kehidupan warga.
Siapa yang Terjebak di Antara Angka?
Pertanyaan terbesar justru mengarah pada kebutuhan Desil 1 sampai Desil 10.
Pertanyaannya adalah apa yang terjadi kepada warga yang hidup di antara batas-batas tersebut?
Mereka mungkin tidak cukup miskin untuk masuk prioritas utama. Namun, mereka juga belum cukup kuat untuk menghadapi guncangan ekonomi sendirian.
Kelompok seperti inilah yang paling mudah tidak terlihat.
Ketika pekerjaan hilang, mereka membutuhkan perlindungan. Ketika biaya kesehatan meningkat, mereka membutuhkan ruang untuk bertahan. Sementara itu, ketika data belum berubah, sistem mungkin masih membaca mereka sebagai keluarga yang relatif aman.
Di sinilah ironi kebijakan berbasis data muncul.
Pemerintah membangun sistem agar tak ada warga terlewat. Namun, kategori yang kaku justru menyulitkan warga di antara batas.
Data Harus Membaca Manusia, Bukan Menggantikannya
Reformasi data sosial ekonomi tetap penting. Bahkan, integrasi data dapat menjadi fondasi untuk membuat kebijakan lebih tepat sasaran dan lebih efisien.
Namun, ketepatan administrasi tidak otomatis menghasilkan keadilan sosial.
Sebuah keluarga tidak berhenti menjadi rentan hanya karena angka mereka sedikit berada di atas ambang penerima bantuan. Begitu pula, seseorang tidak otomatis menjadi sejahtera hanya karena sistem menempatkannya pada desil tertentu.
Karena itu, sistem perlindungan sosial membutuhkan dua hal sekaligus ketepatan data dan kelenturan kebijakan.
Data memberikan peta. Namun, negara tidak boleh menganggap peta itu sebagai gambaran seluruh wilayah.
Pada akhirnya, persoalan desil bukan hanya tentang Desil 1, Desil 2, sampai Desil 10. Ini tentang bagaimana negara membaca kehidupan manusia yang terus berubah.
Database memang harus rapi. Kemiskinan tidak pernah serapi itu.
Negara membutuhkan garis untuk bekerja. Namun, garis kebijakan tidak boleh berubah menjadi jurang bagi warga yang kebetulan berdiri tepat di sebelahnya.
Sebab, ketika kehidupan berubah lebih cepat daripada data, pertanyaan yang tersisa bukan lagi siapa yang masuk desil berapa.
Pertanyaannya siapa yang bertanggung jawab ketika manusia jatuh di antara angka? @dimas
