Kalau Tan Malaka melihat demo 27 Agustus 2026, ia mungkin tidak akan berhenti pada pertanyaan siapa yang rusuh dan siapa yang salah. Ia kemungkinan akan membedah akar kemarahan, menguji setiap klaim dengan bukti, lalu bertanya apakah aksi itu benar-benar terorganisasi untuk mengubah keadaan. Sebab dalam Aksi Massa dan MADILOG, kekuatan rakyat tidak diukur dari seberapa gaduh jalanan, tetapi dari seberapa jernih tuntutan, seberapa disiplin gerakan, dan seberapa nyata perubahan yang berhasil dipaksa.
Tabooo.id – Tan Malaka mungkin akan membela orang yang turun ke jalan pada 27 Agustus 2026. Tapi jangan buru-buru mengira ia akan bertepuk tangan ketika aksi berubah menjadi kericuhan. Kalau membaca Aksi Massa bersama MADILOG, justru muncul kemungkinan lain, yaitu Tan Malaka akan meminta massa lebih terorganisasi, pemerintah lebih bertanggung jawab, dan semua orang berhenti mengganti bukti dengan propaganda.
Tan Malaka Tidak Akan Bertanya, “Kenapa Mereka Demo?”
Pertanyaan itu terlalu dangkal.
Tan Malaka kemungkinan akan bertanya lebih jauh, apa yang membuat orang merasa perlu meninggalkan rumah, pekerjaan, kampus, lalu berdiri di depan gedung parlemen?
Dalam Aksi Massa, ia tidak memandang demonstrasi sebagai penyimpangan politik.
Justru sebaliknya.
Tan Malaka menyebut demonstrasi sebagai bagian dari aksi politik untuk menyampaikan protes, memperkuat tuntutan ekonomi-politik, sekaligus memperlihatkan kekuatan massa. Ia bahkan memasukkan hak berdemonstrasi ke dalam rancangan program politiknya.
Namun, Tan Malaka tidak berhenti pada jumlah kepala yang memenuhi jalan.
Baginya, aksi harus berakar pada kehidupan nyata.
Ia menulis bahwa agitasi harus berangkat dari kebutuhan material masyarakat. Upah, pajak, pekerjaan, tempat tinggal, serta perlakuan penguasa harus menjadi persoalan konkret yang bisa dirasakan orang banyak.
Pertanyaannya menjadi lebih sederhana sekaligus lebih berat, apa yang sebenarnya diperjuangkan?
Tuntutan Harus Lebih Keras daripada Teriakan
Pada 27 Agustus 2026, beberapa kelompok masyarakat dan mahasiswa mendatangi kawasan DPR/MPR dengan tuntutan berbeda.
Di titik inilah Tan Malaka mungkin melihat sesuatu yang menarik.
Pertama, ada massa. Kemudian, muncul tuntutan konkret. Selain itu, sasaran politiknya juga jelas. Akhirnya, lembaga yang dituntut memberikan respons.
Belum tentu selesai. Belum tentu janji tersebut akhirnya terlaksana. Namun, setidaknya hubungan antara aksi dan target politik bisa terlihat.
Tan Malaka kemungkinan jauh lebih tertarik kepada hubungan tersebut daripada video orang berlari, suara sirene, atau api yang kemudian memenuhi layar media sosial.
Sebab aksi massa bukan kompetisi siapa paling marah.
Aksi politik harus membuat kekuasaan bergerak.
Tapi Massa Bukan Kerumunan
Ini bagian yang membuat pembacaan Tan Malaka menjadi tidak nyaman bagi mereka yang gemar meromantisasi kerusuhan.
Dalam Aksi Massa, Tan Malaka membedakan aksi massa dari putsch.
Aksi massa menjaga hubungan pemimpin dengan rakyat. Gerakan bergerak berdasarkan kondisi nyata, kekuatan yang tersedia, tuntutan yang penuh perhitungan, dan organisasi.
Sebaliknya, tindakan keras yang mendadak dan terpisah dari massa justru membuat gerakan mudah mendapatkan serangan.
Tan Malaka bahkan memberi gambaran yang jauh lebih tajam.
Menurutnya, apabila rakyat dapat melakukan demonstrasi besar untuk menuntut hak politik dan ekonomi tanpa melempar kerikil, dampak politik dan moralnya dapat jauh lebih besar daripada huru-hara atau tindakan kelompok kecil..
Kalimat dari 1926 itu terdengar seperti sedang berbicara kepada Indonesia satu abad kemudian.
Kerusuhan memang terlihat dramatis.
Api menghasilkan foto bagus.
Batu menghasilkan video viral.
Bentrok membuat algoritma bekerja lembur.
Tetapi apakah semua itu memperkuat tuntutan?
Belum tentu.
Kadang justru tuntutan politik yang sudah jelas tenggelam di balik gambar pagar roboh dan kendaraan terbakar.
Ironisnya, satu batu yang terbang bisa membuat ribuan suara berhenti terdengar.
Ketika Aksi Selesai, Kericuhan Belum Selesai
Ini penting karena tidak bisa memperlakukan demonstrasi 27 Agustus sebagai satu massa homogen.
Reuters melaporkan protes kemudian berubah menjadi kerusuhan larut malam. Polisi menahan lebih dari 300 orang untuk pemeriksaan dan menetapkan puluhan tersangka terkait rangkaian kekerasan serta perusakan.
Namun, fakta bahwa sebagian massa sebelumnya membubarkan diri secara tertib berarti kita tidak bisa sembarangan membuat persamaan bahwa demonstran = perusuh.
Begitu juga sebaliknya.
Kita tidak bisa mengatakan setiap tindakan kekerasan otomatis merupakan provokasi pihak lain hanya karena narasi itu terasa nyaman.
Di sinilah pemikiran MADILOG Tan Malaka masuk.
Madilog Mungkin Akan Mengacaukan Semua Narasi yang Terlalu Nyaman
Materialisme.
Dialektika.
Logika.
Tan Malaka merumuskannya sebagai cara berpikir yang mencari kesimpulan berdasarkan bukti yang cukup dan dapat diamati.
Di bagian lain, ia bahkan mengingatkan bahwa kesimpulan bisa salah ketika bukti belum lengkap atau menggunakan metode berpikir secara keliru.
Kalau membawa pendekatan tersebut ke kericuhan 27 Agustus, semua pihak akan mendapat pekerjaan rumah.
Ada yang mengatakan demonstran melakukan perusakan?
Mana buktinya?
Ada yang mengatakan aparat melakukan kekerasan berlebihan?
Mana rekaman, saksi, kronologi, dan identitas korbannya?
Ada tuduhan provokator?
Siapa?
Ada tuduhan intel menyusup?
Buktikan.
Ada orang ditangkap karena merusak?
Apa barang buktinya?
Madilog tidak peduli apakah sebuah klaim cocok dengan timeline politik kita.
Ia meminta bukti.
Itulah bagian yang paling menyebalkan dari berpikir rasional: fakta tidak wajib mendukung kubu yang kita sukai.
Jangan Bikin Kesimpulan Dulu, Baru Cari Video Pendukung
Media sosial membuat semuanya lebih cepat.
Masalahnya, pikiran manusia ikut dipaksa bergerak secepat timeline.
Video lima belas detik muncul.
Kesimpulan lahir.
Caption menyusul.
Kemudian orang mencari potongan gambar lain untuk membuktikan bahwa kesimpulannya sejak awal memang benar.
Kalau Tan Malaka membawa MADILOG ke X, TikTok, Instagram, atau WhatsApp hari ini, mungkin ia akan cukup frustrasi.
Sebab metode tersebut terbalik.
Tan Malaka menempatkan fakta sebagai lantai penyelidikan. Bukan dekorasi untuk membenarkan keyakinan yang sudah dibuat sebelumnya.
Karena itu, satu video polisi mengejar seseorang tidak cukup untuk menjelaskan seluruh demonstrasi.
Satu video orang melempar batu juga tidak cukup untuk menyebut seluruh peserta aksi sebagai perusuh.
Satu foto api bahkan tidak menjelaskan siapa yang menyalakannya.
Kronologi tetap diperlukan.
Konteks tetap diperlukan.
Sebab akibat tetap harus diuji.
Sulit?
Memang.
Berpikir selalu lebih melelahkan daripada ikut marah.
Tan Malaka Juga Tidak Akan Memberi Cek Kosong kepada Pemimpin Massa
Dalam Aksi Massa, Tan Malaka menetapkan standar yang cukup kejam bagi pemimpin gerakan.
Pemimpin aksi massa harus cerdas, tangkas, sabar, memahami politik dan ekonomi, mengenal karakter massa, serta mampu menghitung keadaan yang berubah.
Artinya, memimpin demonstrasi bukan sekadar berdiri di atas mobil komando.
Bukan sekadar punya pengeras suara.
Bukan pula soal siapa yang paling keras meneriakkan revolusi.
Pemimpin harus tahu kapan massa bergerak.
Apa tuntutannya.
Siapa yang bernegosiasi.
Kapan tujuan tercapai.
Kapan harus bertahan.
Dan yang tak kalah penting, kapan massa harus pulang.
Kalau setelah komando hilang aksi berubah menjadi kerumunan tanpa arah, Tan Malaka mungkin tidak menyebut itu keberanian.
Ia mungkin menyebutnya kegagalan organisasi.
Sebab dalam pikirannya, politik harus memimpin kekuatan. Bukan kekacauan yang memimpin politik.
Negara Juga Tidak Bisa Bersembunyi di Balik Kata “Ketertiban”
Namun jangan membaca semua ini sebagai pembenaran bagi negara untuk membubarkan setiap protes.
Tan Malaka justru menempatkan hak demonstrasi sebagai hak politik penting.
Dalam rancangan program Aksi Massa, ia juga menuntut hak pembelaan bagi orang yang dituduh serta pembebasan ketika bukti dan saksi tidak mencukupi.
Maka penangkapan ratusan orang tidak otomatis menjadi bukti bahwa ratusan orang bersalah.
Negara harus membedakan setiap kasus dengan jelas.
Pertama, siapa yang hanya menyampaikan pendapat?
Kemudian, siapa yang benar-benar melakukan perusakan?
Selain itu, siapa yang terbukti melakukan kekerasan?
Sementara itu, siapa yang hanya berada di lokasi ketika kericuhan berlangsung?
Terakhir, negara juga harus memastikan siapa yang masih berstatus anak di bawah umur.
Reuters melaporkan lebih dari 300 orang diamankan setelah kerusuhan tersebut. Justru karena angkanya besar, proses pembuktian menjadi semakin penting.
Negara hukum tidak boleh bekerja dengan logika kerumunan.
Kalau massa tidak boleh menghakimi aparat hanya berdasarkan seragam, aparat juga tidak boleh memperlakukan setiap orang di jalan sebagai pelaku hanya berdasarkan keberadaannya.
Keadilan kehilangan makna ketika kategori dibuat terlalu malas.
Kalau Tan Malaka Berdiri di Senayan Malam Itu
Kita tentu tidak pernah tahu persis apa yang akan ia katakan.
Tan Malaka meninggal pada 1949.
Aksi Massa lahir ketika Indonesia masih berada di bawah kolonialisme Belanda. MADILOG lahir di tengah pendudukan Jepang.
Indonesia 2026 jelas berbeda.
Kini republik sudah berdiri. Pemilu menjadi jalur pergantian kekuasaan, sementara DPR bekerja sebagai lembaga perwakilan.
Di sisi lain, pengadilan menyediakan mekanisme hukum. Pers juga punya ruang untuk mengawasi kekuasaan.
Bahkan, media sosial sekarang membuat suara publik bergerak jauh lebih cepat daripada pada zaman Tan Malaka.
Ada jalur konstitusional yang tidak tersedia bagi rakyat Indonesia ketika Tan Malaka menulis Aksi Massa.
Karena itu, menerapkan seluruh strategi revolusioner 1926 secara mentah pada Republik Indonesia hari ini justru bertentangan dengan semangat Madilog sendiri.
Waktu berubah.
Kondisi material berubah.
Maka analisis juga harus berubah.
Namun satu hal kemungkinan tetap:
Tan Malaka mungkin akan berdiri di antara dua kebisingan.
Kepada negara, ia mungkin berkata, “Jangan bungkam tuntutan rakyat hanya karena sebagian orang membuat kekacauan”.
Kepada massa, ia mungkin berkata, “Jangan rusakkan kekuatan politik kalian sendiri dengan tindakan yang tidak memiliki arah”.
Lalu kepada kita semua ia mungkin mengajukan pertanyaan yang jauh lebih menyakitkan, “Sudahkah kita memeriksa fakta sebelum memilih siapa yang akan kita benci?”
Yang Harus Dihitung Setelah Jalanan Sepi
Pada akhirnya, demonstrasi tidak selesai ketika massa pulang.
Justru ujian politik baru dimulai setelah jalan kembali dibuka.
DPR sudah memberikan target 15 Desember 2026 terkait RUU Perampasan Aset.
Maka jangan hanya menghitung kaca yang pecah.
Jangan hanya menghitung orang yang ditangkap.
Jangan pula berhenti pada jumlah unggahan yang viral.
Yang perlu dihitung adalah berapa janji yang benar-benar dipenuhi. Setelah itu, lihat berapa tuntutan yang akhirnya berubah menjadi kebijakan.
Pada akhirnya, pertanyaan terpenting tetap sama: apakah rakyat memperoleh perubahan yang konkret?
Sebab mungkin di situlah Tan Malaka akan membedakan aksi massa dari sekadar massa yang beraksi.
Yang pertama memiliki tujuan. Dan, yang kedua hanya memiliki keramaian.
Dan politik tidak pernah berubah hanya karena jalanan sempat ramai.
Kalau Tidak Ada Perubahan, Lalu Buat Apa?
Kamu tidak harus menjadi demonstran untuk belajar dari 27 Agustus.
Setiap kali sebuah kericuhan muncul di layar, jangan langsung tanyakan siapa yang harus kamu bela.
Tanyakan dulu apa yang benar-benar terjadi.
Bedakan demonstrasi dari kerusuhan, karena keduanya tidak selalu dilakukan kelompok yang sama. Setelah itu, lihat apakah tuntutan politik masih berkaitan dengan tindakan individu yang terjadi di lapangan. Terakhir, jangan samakan tuduhan dengan fakta sebelum bukti benar-benar tersedia.
Kemudian lihat siapa yang mempunyai kekuasaan untuk mengubah keadaan.
Sebab kalau Aksi Massa mengajarkan bahwa rakyat membutuhkan organisasi, MADILOG memberikan peringatan yang tak kalah penting, bahwa kemarahan tanpa pikiran mudah diarahkan oleh siapa saja. Dan mungkin justru itu persoalan terbesar kita hari ini. @tabooo
Catatan redaksi: artikel ini merupakan rekonstruksi pemikiran. Pernyataan yang dikaitkan dengan sikap Tan Malaka merupakan interpretasi atas Aksi Massa dan MADILOG, bukan kutipan atau pernyataan aktual Tan Malaka mengenai peristiwa 2026.
