Sebanyak 500 warga Kebumen, Jawa Tengah, bersiap menuju Jakarta pada 27/08/2026. Mereka membawa dukungan untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Namun, mereka juga meminta pemerintah mengevaluasi tata kelola MBG.
Tabooo.id: Kebumen – Rencana itu digagas DPD Tani Merdeka Kebumen bersama Aliansi Kebumen Bersatu dan kelompok masyarakat lainnya. 500 warga Kebumen tersebut berasal dari petani, pedagang, sopir, buruh, nelayan, tukang becak, hingga relawan Prabowo.
500 Warga Kebumen, Satu Pesan
Ketua DPD Tani Merdeka Kebumen, Parjono, mengatakan massa akan menyampaikan aspirasi secara damai.
“Kami DPD Tani Merdeka Kebumen bersama Aliansi Kebumen Bersatu, petani, pedagang, nelayan dan para Relawan Prabowo siap berangkat ke Jakarta untuk menggelar aksi damai,” kata Parjono.
Ia menyampaikan pernyataan itu pada 24/08/2026. Parjono menegaskan dukungan warga terhadap sejumlah program strategis pemerintah. Salah satunya ialah Makan Bergizi Gratis atau MBG.
“Kami warga Kebumen dari elemen petani, pedagang, sopir, buruh dan para relawan sangat mendukung program strategis pemerintah Presiden Prabowo Subianto seperti MBG karena sangat dibutuhkan anak-anak,” ujarnya.
Namun, dukungan itu datang bersama catatan. Parjono meminta pemerintah mengevaluasi tata kelola MBG. Ia juga meminta pemerintah memperkuat pengawasan terhadap seluruh SPPG.
“Langkah baiknya dibutuhkan evaluasi tata kelola, termasuk melakukan evaluasi terhadap seluruh SPPG,” katanya.
Program Didukung, Pengawasan Dipertanyakan
Warga Kebumen tidak meminta pemerintah menghentikan MBG. Mereka justru meminta pemerintah memperbaiki pengelolaannya.
Rahmatun, salah satu warga Kebumen, menyampaikan pandangan serupa.
“Jadi bukan program MBG-nya yang harus dihentikan, tetapi pengawasan SPPG harus lebih ditingkatkan karena program MBG sangat dibutuhkan anak-anak kami,” kata Rahmatun.
Pesan itu cukup sederhana, Programnya mereka dukung. Sistem pengawasannya mereka minta diperbaiki. Permintaan tersebut juga muncul dalam evaluasi pemerintah terhadap pelaksanaan MBG.
BPKP mengevaluasi sejumlah SPPG di berbagai daerah. Evaluasi itu mencakup penerima manfaat, rantai pasok, kualitas makanan, pengelolaan keuangan, dan potensi risiko penyimpangan.
Artinya, persoalan pengawasan SPPG bukan sekadar isu yang muncul dari masyarakat Kebumen. Pemerintah sendiri melihat aspek tersebut sebagai bagian penting dalam tata kelola MBG.
Pengawasan SPPG Jadi Sorotan
Pada 14/08/2026, pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah mendorong penguatan pengawasan MBG.
Ia menilai pemerintah perlu memperkuat pengawasan sampai tingkat sekolah dan SPPG. Pandangan itu memperlihatkan satu hal yaitu, Program berskala besar membutuhkan sistem pengawasan yang sepadan.
Pada 24/06/2026, peneliti BRIN Yanu Endar Prasetyo juga menyebut evaluasi MBG sebagai momentum memperbaiki tata kelola kebijakan publik.
Pemerintah pun melakukan evaluasi internal. Pada 21/07/2026, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menjelaskan sejumlah fokus evaluasi MBG.
Ia menyoroti validasi penerima manfaat dan skema insentif SPPG. Jadi, tuntutan warga Kebumen bertemu dengan agenda evaluasi pemerintah. Bedanya, warga menyampaikannya dari sisi penerima manfaat.
Dari Kebumen ke Jakarta
Dukungan warga tidak hanya menyentuh MBG. Mereka juga mendukung agenda swasembada pangan dan perbaikan distribusi pupuk bersubsidi. Bagi petani, dua isu tersebut menyentuh kebutuhan sehari-hari.
Parjono mengatakan petani ingin kebijakan pemerintah memperkuat sektor pertanian. Ia juga berharap distribusi pupuk berjalan lebih baik.
“Kami siap mengawal dan mendukung program strategis pemerintah, khususnya dalam mewujudkan swasembada pangan dan memperbaiki distribusi pupuk bersubsidi,” katanya.
Massa juga membawa pesan persatuan.
“Jaga Jakarta, jaga Indonesia. Kami ingin menjaga persatuan bangsa dan menolak aksi yang berpotensi memicu provokasi,” ujar Parjono.
Ia menyebut sekitar 500 orang akan mengikuti keberangkatan tersebut.
Kritik Bukan Berarti Menolak
Ada satu hal menarik dari rencana aksi warga Kebumen. Mereka tidak menempatkan dukungan dan kritik sebagai dua kubu berbeda.
Mereka mendukung MBG sekaligus meminta pemerintah memperketat pengawasan. Di titik ini, kritik tidak otomatis berarti penolakan tapi justru sebaliknya.
Warga ingin program tetap berjalan, tetapi pemerintah harus memastikan sistemnya bekerja. Itulah persoalan yang lebih besar dari sekadar aksi 500 orang.
MBG menyentuh anak-anak, keluarga, sekolah, petani, pelaku usaha, hingga anggaran negara. Karena itu, kualitas program tidak cukup pemerintah ukur dari jumlah penerima.
Pemerintah juga harus memastikan makanan sampai kepada anak yang tepat. Kualitasnya harus memenuhi standar. Pengelolaannya harus transparan.
Ini Dampaknya Buat Kamu
Kalau MBG berjalan baik, anak-anak mendapat manfaat langsung. Kalau pengawasannya lemah, masalahnya juga langsung menyentuh publik.
Uang negara ikut masuk ke dalam rantai program. Makanan masuk ke meja anak-anak.
Karena itu, pengawasan bukan aksesori. Pengawasan adalah bagian dari keberhasilan MBG.
Rencana keberangkatan 500 warga Kebumen pada 27/08/2026 akhirnya membawa pesan yang cukup jelas.
Mereka mendukung pemerintah namun, mereka juga meminta pemerintah bekerja lebih ketat.
Dukung programnya, Awasi sistemnya.Sebab, kritik yang sehat tidak selalu bertujuan menjatuhkan kebijakan. Kadang, kritik justru ingin memastikan kebijakan tetap berjalan sesuai tujuan. @teguh
