Karhutla terus berulang setiap musim kemarau. Mengapa negara masih gagal mencegah risiko, meski data, peringatan dini, dan teknologi sudah tersedia?
Tabooo.id – Setiap musim kemarau tiba, Indonesia kembali menjalani ritual yang sama. Pemerintah menggelar rapat koordinasi, menetapkan status siaga, mengerahkan personel, lalu menerbangkan helikopter untuk mengejar titik api yang menyebar di berbagai wilayah.
Setelah situasi memburuk, angka mulai memenuhi ruang publik. Luas lahan terbakar dihitung, kerugian ekonomi dipaparkan, kerusakan ekologis dikaji, dan pemerintah kembali menjanjikan penguatan pencegahan pada musim berikutnya.
Tahun ini, luas hutan dan lahan terbakar disebut mencapai 202 ribu hektare sejak Januari. Sedikitnya enam provinsi menghadapi kebakaran secara bersamaan.
Angka itu tentu mengkhawatirkan. Namun, ada persoalan yang jauh lebih besar daripada sekadar luas wilayah yang terbakar.
Pola tersebut terus berulang.
Indonesia pernah menghadapi kebakaran besar pada 2015, 2019, dan 2023. Kini, persoalan serupa kembali muncul meski teknologi pemantauan semakin maju dan kemampuan pemadaman terus berkembang.
Karena itu, pertanyaannya tidak cukup berhenti pada seberapa cepat pemerintah memadamkan kebakaran. Kita perlu bertanya lebih jauh mengapa risiko yang sama terus muncul sampai berubah menjadi bencana tahunan?
El Niño Tidak Bisa Menjelaskan Semuanya
Setiap kebakaran meluas, pembahasan tentang cuaca hampir selalu muncul lebih dahulu. El Niño dan kemarau panjang memang dapat meningkatkan kekeringan, menurunkan kadar air vegetasi, serta membuat gambut lebih mudah terbakar.
BMKG juga telah memperingatkan perubahan kondisi iklim dan potensi bertahannya fenomena tersebut hingga awal 2027.
Penjelasan itu masuk akal. Namun, faktor cuaca tidak mampu menjelaskan seluruh persoalan.
Kemarau tidak membuka lahan. El Niño tidak membangun kanal drainase. Cuaca juga tidak menerbitkan izin konsesi atau menentukan tindakan terhadap perusahaan yang wilayahnya berulang kali terbakar.
Karena itu, kondisi lapangan perlu mendapat perhatian lebih besar.
Di Kalimantan Barat, misalnya, luas kebakaran tahun ini mencapai sekitar 33.837 hektare. Pada sejumlah periode kebakaran, wilayah tersebut masih menerima hujan.
Kondisi itu menunjukkan bahwa faktor meteorologis bukan satu-satunya penyebab.
Ada keputusan manusia yang ikut menentukan.
Cara manusia membuka lahan, mengeringkan gambut, mengelola konsesi, dan mengawasi kawasan ikut membentuk risiko yang muncul setiap musim kemarau.
Jawabannya Ada di Peta
Jika ingin memahami karhutla secara lebih utuh, kita tidak cukup melihat langit dan suhu. Peta justru memberikan petunjuk yang lebih penting.
Data pemantauan hotspot dalam bahan analisis menunjukkan sekitar 77 persen titik panas di Kalimantan berada dalam kawasan konsesi perusahaan. Kawasan tersebut mencakup perkebunan sawit, pertambangan, dan pemanfaatan hutan.
Angka tersebut tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh perusahaan di kawasan itu membakar lahan. Namun, konsentrasi titik panas tersebut menunjukkan bahwa aktivitas manusia di dalam konsesi perlu mendapat pemeriksaan serius.
Apalagi, sebagian kawasan yang terbakar kembali muncul dalam peta pada tahun berikutnya.
Di sinilah karhutla mulai menunjukkan wajah lain. Persoalannya bukan lagi sekadar musim yang kering, tetapi juga cara manusia mengubah dan mengelola lanskap.
Dalam manajemen risiko, kita mengenal tiga unsur penting hazard, exposure, dan vulnerability.
Kemarau merupakan hazard atau ancaman. Negara memang tidak dapat menghilangkan fenomena tersebut.
Namun manusia dapat memengaruhi exposure dan vulnerability. Kita menentukan wilayah yang dibuka, cara lahan dikelola, serta seberapa kuat sistem pencegahannya.
Artinya, cuaca mungkin memicu persoalan. Tata kelola menentukan seberapa besar persoalan itu berkembang.
Gambut Menyimpan Persoalan yang Lebih Dalam
Gambut memiliki karakter yang berbeda dari lahan biasa. Ekosistem ini menyimpan air dalam jumlah besar dan membutuhkan tata air yang terjaga.
Ketika perusahaan membuat kanal drainase untuk menurunkan muka air, kondisi gambut ikut berubah. Lahan menjadi lebih kering dan kehilangan sebagian kemampuan alaminya untuk menahan api.
Saat kebakaran muncul, masalahnya menjadi semakin rumit. Api dapat menjalar melalui lapisan gambut di bawah permukaan sehingga petugas tidak cukup hanya memadamkan bara yang terlihat.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian risiko kebakaran tidak lahir begitu saja dari alam.
Manusia ikut membentuknya.
Keputusan untuk mengeringkan lahan dapat meningkatkan kerentanan. Ketika musim kemarau datang, kondisi tersebut membuat ancaman yang semula bersifat alami berkembang menjadi bencana yang jauh lebih besar.
Di titik ini, menyebut karhutla semata-mata sebagai akibat kemarau terasa tidak lagi memadai.
Kita perlu melihat keputusan yang terjadi jauh sebelum asap memenuhi udara.
Negara Sebenarnya Sudah Tahu
Masalah Indonesia bukan kekurangan data.
Satelit memantau hotspot. Sistem penginderaan jauh menunjukkan sebaran kebakaran. BMKG memberikan informasi mengenai kondisi iklim. Pemerintah juga memiliki data mengenai konsesi dan kawasan yang memiliki riwayat kebakaran.
Dengan semua perangkat tersebut, negara sebenarnya memiliki kesempatan untuk mengenali risiko sebelum keadaan memburuk.
Namun, mengetahui risiko berbeda dengan mengelolanya.
Titik panas dapat muncul di layar tanpa langsung memicu pemeriksaan. Konsesi dengan riwayat kebakaran dapat masuk dalam pemantauan tanpa segera menghadapi evaluasi. Peringatan musim kering dapat datang berbulan-bulan sebelumnya, tetapi tindakan sering kali baru menguat ketika kebakaran sudah meluas.
Di sinilah persoalan tata kelola terlihat.
Indonesia mampu membaca risiko, tetapi belum selalu mampu mengubah informasi menjadi tindakan.
Data sudah tersedia.
Peta sudah ada.
Peringatan sudah muncul.
Namun mekanisme yang memaksa semua informasi tersebut menjadi keputusan pencegahan masih belum cukup kuat.
Ketika Sanksi Tidak Mengubah Perilaku
Pencegahan kebakaran membutuhkan biaya besar. Perusahaan harus menjaga tata air, merawat infrastruktur pencegahan, menyiapkan personel, dan mengawasi kawasan secara konsisten.
Pada saat yang sama, sanksi yang lemah dapat membuat biaya kelalaian terasa lebih kecil.
Di sinilah persoalan ekonomi masuk ke dalam cerita karhutla.
Jika biaya pencegahan lebih mahal daripada konsekuensi ketika kebakaran terjadi, sebagian pelaku usaha dapat melihat risiko tersebut sebagai bagian dari kalkulasi bisnis.
Tentu, logika tersebut tidak dapat menjadi pembenaran etis.
Namun kebijakan publik harus memahami bagaimana sistem insentif bekerja. Sanksi seharusnya membuat pencegahan menjadi pilihan yang lebih rasional daripada pembiaran.
Jika tidak, negara hanya menghukum setelah kerusakan terjadi tanpa mengubah perilaku yang menciptakan risiko.
Mengapa Negara Selalu Bergerak Setelah Api Membesar?
Pertanyaan ini membawa kita pada inti persoalan.
Mengapa negara memiliki data hotspot, peta konsesi, informasi cuaca, serta sejarah kebakaran, tetapi respons terbesar justru muncul setelah keadaan memburuk?
Jawabannya tidak sederhana.
Koordinasi antarlembaga memiliki persoalan. Proses pembuktian hukum membutuhkan waktu. Pengawasan konsesi membutuhkan sumber daya. Evaluasi izin juga dapat berhadapan dengan kepentingan ekonomi yang besar.
Namun seluruh persoalan tersebut menunjukkan kelemahan yang sama.
Sistem pencegahan belum memiliki daya paksa sekuat sistem tanggap darurat.
Ketika api sudah membesar, semua pihak memiliki alasan untuk bergerak cepat. Sebaliknya, ketika risiko masih berupa titik merah di layar satelit, tindakan pencegahan membutuhkan keputusan yang tidak selalu terlihat oleh publik.
Helikopter yang terbang menghasilkan gambar yang dramatis.
Pencegahan yang berhasil justru tidak menghasilkan apa-apa untuk diberitakan.
Keberhasilan pencegahan justru tidak menghasilkan tontonan dramatis karena tidak ada kebakaran, asap, ataupun status darurat yang perlu diumumkan.
Paradoks inilah yang membuat kebijakan sering lebih mudah menunjukkan keberhasilan saat menangani bencana daripada saat mencegahnya.
Ketika Asap Menyeberangi Batas Negara
Dampak karhutla juga tidak berhenti di wilayah tempat kebakaran berlangsung.
Asap dapat bergerak mengikuti angin dan menyeberangi batas negara. Ketika kabut asap mencapai negara tetangga, persoalan domestik berubah menjadi persoalan diplomatik yang kembali mengingatkan kawasan ASEAN pada krisis asap lintas batas.
Dampaknya juga menyentuh sektor ekonomi.
Pasar global semakin memperhatikan asal-usul komoditas dan jejak lingkungan dalam rantai produksinya. Komoditas berbasis lahan, termasuk sawit, menghadapi tekanan yang semakin besar terkait isu deforestasi, gambut, dan kebakaran.
Dengan demikian, satu kawasan yang terbakar dapat menghasilkan dampak yang jauh lebih panjang daripada usia apinya.
Dampaknya menjalar jauh melampaui kawasan terbakar, mulai dari kesehatan masyarakat dan kerusakan ekologis hingga beban pemulihan serta risiko diplomatik lintas negara.
Bahkan ada potensi tekanan terhadap reputasi dan akses pasar.
Karhutla akhirnya bukan hanya soal bagaimana Indonesia memadamkan api. Persoalannya juga menyangkut bagaimana negara menjaga kepercayaan terhadap tata kelola sumber daya alamnya.
Yang Perlu Diubah Bukan Hanya Armada
Penambahan armada pemadaman tetap penting. Ketika kebakaran terjadi, negara harus melindungi masyarakat dan membatasi kerusakan.
Namun, kemampuan memadamkan api tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan yang terus menghasilkan api.
Pemerintah perlu mengubah orientasi dari respons menuju pencegahan.
Konsesi yang mengalami kebakaran berulang perlu masuk dalam audit yang transparan. Riwayat kebakaran harus menjadi bagian dari evaluasi izin, terutama pada kawasan dengan tingkat risiko tinggi.
Perusahaan yang mengelola wilayah rentan juga perlu menanggung porsi risiko yang lebih besar. Jaminan lingkungan atau asuransi risiko kebakaran dapat menjadi salah satu cara untuk memastikan biaya pencegahan dan pemulihan tidak terus berpindah kepada negara serta masyarakat.
Yang tidak kalah penting, pemerintah perlu menghubungkan data hotspot dengan tindakan hukum dan administratif.
Jika titik panas terus muncul pada kawasan tertentu, sistem harus mampu memicu pemeriksaan. Jika pola yang sama kembali terjadi, pemerintah perlu mengevaluasi pengelolaan kawasan tersebut.
Data tidak boleh berhenti sebagai informasi. Data harus mengubah keputusan.
Ini Bukan Sekadar Kebakaran. Ini Pola.
El Niño akan datang dan pergi. Kemarau juga akan terus berulang sebagai bagian dari siklus alam.
Namun, negara dapat menentukan apakah kondisi tersebut akan berkembang menjadi bencana besar.
Keputusan itu berada pada tata kelola lahan, kualitas pengawasan, sistem perizinan, penegakan hukum, dan keberanian menggunakan data sebelum keadaan berubah menjadi darurat.
Karena itu, Indonesia perlu berhenti melihat karhutla sebagai ritual tahunan yang harus dijalani setiap musim kemarau.
Jika sebuah risiko dapat diprediksi, lokasinya dapat dipetakan, dan sejarahnya terus berulang, maka negara tidak lagi bisa memperlakukannya sebagai kejutan.
Kita sudah tahu kapan risikonya datang. Kita juga tahu di mana ia berulang.
Yang belum selesai adalah keberanian untuk bertindak sebelum semuanya terbakar.
Sebab persoalan terbesar karhutla bukan hanya api yang sulit dipadamkan. Persoalannya adalah risiko yang sudah diketahui, tetapi terlalu sering dibiarkan sampai menjadi bencana.
Dan selama negara lebih siap menghadapi kebakaran daripada mencegah penyebabnya, musim kemarau akan terus membawa pertanyaan yang sama:
Apakah Indonesia benar-benar sedang belajar dari kebakaran, atau hanya semakin mahir memadamkannya? @dimas
