Dari jalan turun gunung hingga ruang kelas berdinding papan, SDN 3 Kacamarga memperlihatkan satu ironi kemerdekaan pendidikan belum terasa sama bagi semua anak.
Tabooo.id – Pagi baru saja beranjak ketika anak-anak SD Negeri 3 Kacamarga mulai berjalan menuju sekolah. Sebagian dari mereka datang dari wilayah Umbulan, pelosok Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus, Lampung.
Jarak sekolah dengan rumah bukan sekadar angka di peta. Bagi anak-anak itu, jarak berarti perjalanan kaki hingga dua jam. Jalannya menurun ketika berangkat, lalu berubah menjadi tanjakan saat mereka pulang.
“Anak-anak yang dari Umbulan itu sampai dua jam perjalanannya. Jalan kaki turun gunung. Pulangnya nanti nanjak,” kata Kepala SDN 3 Kacamarga, Latri, S.Pd., saat dihubungi Kompas.com pada Jumat, 21/08/2026. Namun, perjuangan mereka belum selesai ketika tiba di sekolah.
Empat Dekade, Dinding Papan Belum Berubah
SDN 3 Kacamarga berdiri sejak 1987. Hampir 40 tahun kemudian, bangunan sekolah tersebut masih menggunakan dinding papan.
Tiang kayu menopang bangunan sederhana dengan atap asbes tanpa plafon. Ketika hujan turun, ruang kelas menjadi gelap dan proses belajar ikut terganggu.
“Ya kayak gitulah, seadanya. Enggak ada plafon. Kalau hujan itu gelap ruangannya,” ujar Latri.
Keterbatasan juga terlihat dari ruang belajar. Enam jenjang pendidikan hanya tertampung dalam dua ruang kelas.
Siswa kelas I hingga III belajar bersama. Begitu pula kelas IV hingga VI. Saat ini, sebanyak 22 siswa tercatat dalam Dapodik.
Sekolah sebenarnya memiliki enam guru berstatus PNS. Akan tetapi, dua guru kemudian mendapat penempatan di tempat lain karena faktor jarak.
Meski demikian, Latri menilai bangunan dan fasilitas tetap menjadi persoalan paling mendesak. Baginya, anak-anak sudah melakukan bagian mereka setiap hari: datang dan belajar.
Kini pertanyaannya bergeser kepada negara. Apakah fasilitas yang mereka terima sudah sepadan dengan hak yang mereka miliki?
Proposal Sejak 2014, Gedung Belum Juga Terwujud
Latri sudah mencoba mengetuk pintu pemerintah sejak lama. Sejak 2014, pihak sekolah berulang kali mengajukan proposal pembangunan.
Setiap permintaan proposal datang, sekolah kembali mengusulkannya. Namun, hingga kini, gedung yang layak belum menjadi kenyataan.
Masalahnya tidak sederhana. Lokasi sekolah yang sulit dijangkau membuat distribusi material membutuhkan biaya lebih besar.
Karena itu, Latri berharap pemerintah tidak hanya memberikan dana. Ia ingin pemerintah melihat langsung kondisi sekolah dan mengambil bagian dalam proses pembangunan.
“Saya mau ke Jakarta, mau ke mana pun saya mau. Tapi saya minta kunci. Tolong saya, terima kuncinya,” katanya.
Permintaan itu terdengar sederhana. Justru karena itu, pesannya terasa kuat.
Latri tidak sedang meminta sekolah mewah. Ia hanya ingin pembangunan benar-benar selesai.
“Saya bukan enggak mau menerima bantuan. Tapi kalau disuruh bangun sendiri, saya sebagai perempuan sampai mana langkah saya?” ujarnya.
Ketika Teknologi Datang, Sinyal Belum Tentu Ikut
Persoalan Kacamarga tidak berhenti pada bangunan. Bertahun-tahun lalu, sekolah bahkan belum memiliki akses listrik.
Keluarga Latri bersama warga pernah membuat turbin sederhana untuk memenuhi kebutuhan listrik. Kini sekolah telah mendapatkan fasilitas tenaga surya.
Sayangnya, daya tidak selalu tersedia secara optimal ketika cuaca mendung atau hujan. Situasi serupa terjadi pada jaringan komunikasi.
Sekolah pernah menerima televisi digital untuk mendukung pembelajaran. Namun perangkat itu belum dapat digunakan secara maksimal karena keterbatasan sinyal.
“TV-nya hidup, tapi cuma bisa untuk download-an. Enggak ada sinyal,” ujar Latri.
Ironinya jelas: perangkat pembelajaran sudah datang, tetapi infrastruktur pendukungnya belum sepenuhnya mengikuti.
Kemerdekaan Seharusnya Tidak Ditentukan Lokasi
Indonesia pada 2026 memperingati 81 tahun kemerdekaan dengan tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.” Kata “adil” menjadi penting ketika kita melihat Kacamarga.
Sebab pendidikan yang adil bukan hanya soal membuka akses sekolah. Pemerintah juga perlu memastikan anak-anak dapat mencapai sekolah dengan aman dan belajar dalam ruang yang layak.
Program revitalisasi satuan pendidikan memang terus berjalan. Pemerintah juga menempatkan sekolah rusak berat dan wilayah 3T sebagai bagian dari prioritas.
Namun, keberadaan program belum otomatis berarti pemerataan sudah selesai. Di Kacamarga, anak-anak masih berjalan dua jam. Mereka melewati kawasan yang berbatasan dengan hutan.
Dalam perjalanan, mereka bahkan terkadang membawa ketapel karena dapat berhadapan dengan satwa seperti babi hutan dan beruk.
Meski begitu, mereka tetap datang, Guru pun tetap mengajar dan sekolah tetap hidup.
Ini Bukan Sekadar Sekolah Rusak
Inilah bagian yang sering luput ketika pendidikan hanya dibaca melalui angka. Ini bukan sekadar cerita sekolah berdinding papan.
Ini cerita tentang bagaimana lokasi dapat menentukan kualitas pengalaman seorang anak dalam memperoleh hak pendidikan.
Di kota, dua jam perjalanan mungkin berarti macet. Di Kacamarga, dua jam berarti tenaga yang terkuras sebelum pelajaran dimulai.
Bahkan program Makan Bergizi Gratis menghadapi persoalan logistik. Menurut Latri, biaya angkut yang semula sekitar Rp20.000 per hari kemudian mendapat tambahan hingga sekitar Rp50.000 agar makanan dapat mencapai sekolah.
Artinya, kebijakan nasional bisa memiliki tantangan yang sangat berbeda ketika bertemu medan geografis. Karena itu, pemerataan tidak cukup hanya dihitung dari jumlah sekolah, guru, atau program bantuan.
Pemerintah juga perlu melihat bagaimana kebijakan benar-benar dirasakan anak di ujung akses.
Latri Ingin Meninggalkan Jejak
Latri sendiri bukan warga asli Tanggamus. Ia berasal dari Desa Girikarto, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur.
Sejak 2009, ia memilih mengajar di Kecamatan Cukuh Balak. Kemudian pada 2020, ia dipercaya menjadi kepala SDN 3 Kacamarga.
Kini masa pensiun mulai mendekat. Namun, ia masih menyimpan satu keinginan sebelum meninggalkan sekolah tersebut.
“Banyak yang sudah saya lalui di sana. Sebelum saya pindah, saya ingin ini cepat terealisasi. Jadi ada yang saya tinggalkan,” ujarnya.
Kalimat itu menjadi penutup yang sekaligus membuka pertanyaan lebih besar.
Anak-anak Kacamarga tidak meminta sekolah megah. Mereka hanya membutuhkan tempat belajar yang aman dan layak.
Maka, ketika Indonesia merayakan kemerdekaan dengan tema berdaulat, adil, dan makmur, Kacamarga memberi kita satu ujian sederhana.
Jika pendidikan adalah hak semua anak, mengapa tempat lahir masih menentukan seberapa berat perjuangan mereka untuk mendapatkannya?
Kemerdekaan pendidikan bukan ketika semua anak sekadar boleh bersekolah.
Kemerdekaan pendidikan adalah ketika tidak ada anak yang harus berjalan lebih jauh hanya karena negara belum cukup dekat. @teguh
