Pasal 33 UUD 1945 bukan sekadar aturan ekonomi, tetapi tentang pengelolaan sumber daya, distribusi kekayaan, dan kemakmuran rakyat.
Tabooo.id – Pertumbuhan ekonomi sering menjadi ukuran paling mudah untuk membaca keberhasilan pembangunan. Ketika angka pertumbuhan naik, investasi meningkat, dan produksi nasional menguat, pemerintah punya alasan untuk menyampaikan optimisme.
Namun, angka itu belum menjawab persoalan paling penting siapa yang menikmati pertumbuhan tersebut?
Indonesia pernah mengalami periode pertumbuhan tinggi ketika harga komoditas berada dalam siklus kejayaan. Ekonomi bahkan tumbuh hingga sekitar 6,5 persen. Setelah siklus itu berlalu, sejumlah persoalan lama tetap muncul, mulai dari ketimpangan, kemiskinan, kesempatan ekonomi yang terbatas, hingga daya beli sebagian masyarakat yang lemah.
Kondisi tersebut menunjukkan satu hal penting. Ekonomi yang tumbuh belum tentu menghasilkan kesejahteraan yang merata.
Karena itu, pembicaraan tentang pembangunan tidak cukup berhenti pada produksi. Kita juga harus melihat distribusi, kepemilikan, penguasaan sumber daya, serta arah kebijakan negara.
Pada titik inilah Pasal 33 UUD 1945 kembali menjadi penting.
Pasal 33 Bukan Sekadar Pasal Ekonomi
Pasal 33 sejak awal memberikan arah mengenai bagaimana Indonesia membangun perekonomiannya. Ketentuan ini tidak hanya berbicara tentang aktivitas produksi atau hubungan antara negara dan pasar.
Di dalamnya terdapat gagasan yang lebih besar tentang kepentingan bersama.
Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa konstitusi tidak membayangkan ekonomi hanya sebagai arena persaingan untuk mengejar keuntungan pribadi.
Ada kepentingan masyarakat yang harus ikut menjadi pertimbangan.
Kemudian, Pasal 33 mengatur cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Konstitusi juga menempatkan bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam kerangka kemakmuran rakyat.
Dengan demikian, sumber daya alam tidak dapat kita lihat hanya sebagai komoditas.
Ia merupakan kekayaan nasional yang membawa konsekuensi sosial dan ekonomi bagi masyarakat.
Pertanyaannya kemudian menjadi lebih tajam bagaimana negara memastikan kekayaan tersebut benar-benar menghasilkan kemakmuran rakyat?
“Dikuasai Negara” Bukan Berarti Negara Mengerjakan Semuanya
Istilah dikuasai oleh negara sering muncul dalam perdebatan mengenai Pasal 33. Pemaknaan yang terlalu sederhana dapat membuat kita terjebak pada pertanyaan apakah negara harus menjalankan seluruh kegiatan ekonomi secara langsung.
Padahal, persoalannya jauh lebih luas.
Negara memiliki peran untuk mengatur, membuat kebijakan, mengawasi, mengendalikan, serta memastikan sektor strategis bekerja sesuai kepentingan publik. Dengan fungsi tersebut, negara tidak harus mengerjakan seluruh kegiatan ekonomi sendiri.
Swasta, BUMN, koperasi, dan pelaku ekonomi lainnya tetap dapat mengambil peran. Yang menjadi persoalan ialah arah pengelolaan dan manfaat akhirnya.
Sebuah perusahaan dapat membuka investasi besar dan meningkatkan produksi. Namun, pemerintah tetap perlu melihat dampaknya terhadap masyarakat sekitar.
Sebuah investasi tidak cukup dinilai dari modal dan produksi. Negara harus memastikan investasi menciptakan pekerjaan, menguatkan industri lokal, serta memperbesar nilai tambah bagi daerah. Jika manfaatnya berhenti pada angka investasi, apa yang berubah bagi rakyat?
Pertanyaan semacam itu membawa Pasal 33 keluar dari ruang konstitusi dan masuk ke kehidupan sehari-hari.
Konstitusi akhirnya harus terlihat dalam cara negara mengelola ekonomi.
Kekayaan Alam Tidak Cukup Hanya Menghasilkan Komoditas
Indonesia memiliki sumber daya alam yang besar. Mineral, energi, hasil laut, pertanian, dan kekayaan hutan menjadi modal penting bagi perekonomian nasional.
Namun, kekayaan tersebut tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan.
Sejarah ekonomi menunjukkan bahwa negara dapat menghasilkan komoditas dalam jumlah besar tanpa menguasai seluruh nilai tambah yang muncul setelahnya. Bahan mentah keluar dari wilayah produksi, sedangkan proses pengolahan dan keuntungan yang lebih besar dapat muncul di tempat lain.
Karena itu, pembicaraan mengenai hilirisasi menjadi relevan dengan semangat Pasal 33.
Hilirisasi dapat memperpanjang rantai ekonomi di dalam negeri. Proses pengolahan menciptakan kebutuhan terhadap teknologi, tenaga kerja, transportasi, pembiayaan, hingga industri pendukung.
Satu komoditas kemudian tidak hanya menghasilkan pendapatan dari penjualan bahan mentah. Ia juga dapat menciptakan kegiatan ekonomi baru di berbagai sektor.
Namun, hilirisasi tidak boleh berhenti pada pembangunan pabrik dan masuknya investasi.
Ukuran keberhasilannya harus lebih luas.
Berapa besar nilai tambah yang tercipta? Siapa yang memperoleh pekerjaan? Seberapa kuat industri lokal tumbuh? Dan sejauh mana masyarakat menikmati hasilnya?
Pertanyaan tersebut menjadi penting agar hilirisasi tidak hanya menghasilkan pertumbuhan, tetapi juga memperluas manfaat ekonomi.
Pasal 33 Menguji Cara Negara Membuat Kebijakan
Masalah ekonomi Indonesia juga tidak selalu muncul karena kekurangan program. Sering kali persoalannya justru terletak pada kebijakan yang berjalan sendiri-sendiri.
Pertanian berada dalam satu sektor. Industri bergerak dengan logikanya sendiri. Infrastruktur memiliki target berbeda. Fiskal mengejar agenda anggaran. Sementara itu, masyarakat menghadapi seluruh persoalan tersebut secara bersamaan.
Petani, misalnya, tidak hanya membutuhkan pupuk.
Ia juga membutuhkan air, teknologi, modal, jalan, gudang, kepastian harga, pasar, dan industri pengolahan. Jika salah satu mata rantai lemah, peningkatan produksi belum tentu meningkatkan pendapatan petani.
Situasi yang sama terjadi dalam industri. Investasi saja tidak cukup jika industri menghadapi biaya energi tinggi, keterbatasan tenaga terampil, masalah bahan baku, logistik, teknologi, atau pasar.
Karena itu, semangat Pasal 33 membutuhkan kebijakan yang saling terhubung.
Produksi harus bertemu pasar. Pasar harus terhubung dengan industri. Industri membutuhkan tenaga kerja. Tenaga kerja memperoleh pendapatan dan kembali menggerakkan konsumsi.
Inilah efek pengganda yang membuat pertumbuhan memiliki daya sebar.
APBN Perlu Dilihat dari Dampaknya
Cara kita membaca APBN juga menentukan apakah semangat Pasal 33 benar-benar bekerja.
APBN bukan sekadar daftar penerimaan dan belanja negara. Anggaran mencerminkan pilihan pemerintah mengenai sektor yang ingin diperkuat, kelompok yang ingin dilindungi, serta wilayah yang ingin didorong.
Karena itu, Pasal 33 dapat menjadi kompas, sedangkan APBN menjadi salah satu instrumen untuk bergerak menuju tujuan tersebut.
Selama ini, penyerapan anggaran sering mendapat perhatian besar. Pemerintah dan lembaga negara melihat berapa persen anggaran telah terealisasi serta berapa banyak program yang sudah berjalan.
Ukuran tersebut penting untuk akuntabilitas.
Namun, penyerapan tidak otomatis menunjukkan dampak pembangunan.
Anggaran yang terserap penuh belum tentu meningkatkan produktivitas. Program yang selesai juga belum tentu menciptakan kegiatan ekonomi baru.
Maka, pertanyaan berikutnya harus lebih substantif apa yang lahir setelah anggaran dibelanjakan?
Ukuran keberhasilan anggaran terlihat dari dampaknya produktivitas naik, industri menguat, lapangan kerja bertambah, dan pendapatan masyarakat meningkat. Tanpa itu, penyerapan anggaran hanya menyelesaikan administrasi, bukan memperkuat ekonomi.
Jika jawabannya tidak, negara mungkin berhasil menyelesaikan administrasi anggaran tanpa menyelesaikan persoalan ekonomi.
Dunia Berubah, Kemandirian Ekonomi Kembali Dipertaruhkan
Relevansi Pasal 33 semakin kuat ketika dunia menghadapi ketidakpastian.
Perang mengganggu rantai pasok. Konflik geopolitik memengaruhi perdagangan. Persaingan teknologi melahirkan blok-blok ekonomi baru.
Energi, pangan, mineral strategis, dan teknologi kini memiliki dimensi keamanan nasional.
Negara-negara yang dahulu sangat percaya pada perdagangan bebas mulai memperkuat industri domestiknya. Mereka melindungi sektor strategis dan mengurangi ketergantungan pada rantai pasok tertentu.
Indonesia tidak bisa mengabaikan perubahan tersebut.
Kita memiliki pasar domestik yang besar, sumber daya alam, bonus demografi, BUMN, koperasi, pelaku usaha, perguruan tinggi, serta berbagai kekuatan ekonomi daerah.
Namun, semua modal itu membutuhkan arah.
Di sinilah Pasal 33 kembali menemukan relevansinya. Kemandirian ekonomi tidak cukup jika hanya memperkuat posisi negara dalam persaingan global.
Kemandirian juga harus memperkuat posisi masyarakat di dalam negeri.
Negara yang kuat secara ekonomi belum tentu menghasilkan rakyat yang kuat secara ekonomi.
Pasal 33 dan Pertanyaan tentang Siapa yang Mendapat Manfaat
Pada akhirnya, perdebatan tentang Pasal 33 tidak dapat kita pisahkan dari persoalan distribusi.
Produksi memang penting. Investasi juga penting. Pertumbuhan ekonomi tetap dibutuhkan.
Namun, semua itu harus menghasilkan kesempatan yang lebih luas.
Kekayaan sumber daya harus membuka peluang ekonomi, pertumbuhan industri memperluas pekerjaan, dan belanja negara menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan demikian, Pasal 33 tidak sekadar bertanya berapa besar ekonomi Indonesia.
Ia juga bertanya bagaimana ekonomi itu bekerja dan untuk siapa hasilnya mengalir.
Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting ketika negara mendorong investasi, hilirisasi, pembangunan industri, dan penguatan ekonomi nasional.
Sebab pertumbuhan tanpa distribusi dapat memperbesar angka tanpa memperluas kesejahteraan.
Pasal 33 Bukan Nostalgia
Menghidupkan kembali Pasal 33 dalam percakapan ekonomi nasional bukan berarti membawa Indonesia kembali ke masa lalu.
Justru sebaliknya, mandat konstitusi tersebut perlu kita gunakan untuk membaca tantangan masa depan.
Bagaimana negara menjaga pangan dan energi, mengelola mineral strategis, memperkuat industri bernilai tambah, membuka ruang bagi koperasi, serta memastikan investasi memberi manfaat lebih luas?
Pertanyaan-pertanyaan itu membutuhkan kebijakan yang saling terhubung.
Pasal 33 dapat menjadi titik temu di antara berbagai kebijakan tersebut. Ia mengingatkan bahwa ekonomi bukan sekadar mesin produksi, melainkan instrumen untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
Kemakmuran rakyat menjadi titik akhirnya.
Karena itu, keberhasilan pembangunan tidak cukup kita ukur dari pertumbuhan ekonomi, investasi, ekspor, atau penyerapan anggaran.
Kita juga harus melihat apakah kesempatan ekonomi semakin terbuka, produktivitas meningkat, nilai tambah tumbuh di dalam negeri, dan masyarakat memperoleh bagian yang lebih adil dari hasil pembangunan.
Di situlah Pasal 33 benar-benar diuji.
Bukan ketika pemerintah mengutipnya dalam pidato, melainkan ketika negara mengambil keputusan ekonomi yang menentukan siapa memperoleh manfaat dan siapa menanggung risikonya.
Pasal 33 akhirnya bukan sekadar pasal tentang ekonomi. Ia adalah pertanyaan tentang arah negara.
Apakah kekayaan Indonesia hanya akan membuat ekonomi tumbuh?
Atau kekayaan itu benar-benar akan mengubah kehidupan rakyat?
Di antara dua pertanyaan itulah masa depan Pasal 33 dipertaruhkan. @dimas
