Ekonomi Indonesia terus tumbuh, tetapi ketimpangan dan daya beli rakyat masih menjadi persoalan. Ketika ekonomi tumbuh, siapa yang benar-benar menikmati hasilnya?
Sekilas, semuanya terlihat baik-baik saja.
Namun, bagi orang yang setiap pagi berangkat bekerja, pertanyaan ekonomi justru baru dimulai.
Berapa uang yang tersisa setelah membayar kontrakan?
Berapa yang bisa disisihkan setelah membeli kebutuhan sehari-hari?
Lalu, berapa lama sebuah keluarga bisa bertahan jika sumber pendapatannya tiba-tiba hilang?
Pertanyaan itu sederhana. Akan tetapi, jawabannya menentukan apakah pertumbuhan ekonomi benar-benar terasa sebagai kemajuan.
Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen pada kuartal I 2026 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Pada Februari 2026, penduduk bekerja mencapai 147,67 juta orang. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,68 persen.
Secara makro, indikator tersebut memang memberikan kabar positif.
Masalahnya muncul ketika kita melihat sisi pendapatan.
Rata-rata upah buruh pada Februari 2026 tercatat sekitar Rp3,29 juta per bulan. Angka tersebut tentu tidak bisa menggambarkan kondisi setiap pekerja. Meski begitu, data itu tetap membuka pertanyaan penting tentang daya tawar pekerja di tengah biaya hidup yang terus berjalan.
Jika ekonomi tumbuh, seberapa besar pertumbuhan itu benar-benar masuk ke kantong mereka yang bekerja?
Pertanyaan tersebut membawa kita pada persoalan yang lebih besar.
Bukan sekadar soal gaji.
Bukan pula sekadar soal lapangan pekerjaan.
Lebih jauh, ini menyangkut siapa yang menikmati nilai ekonomi, siapa yang memiliki daya tawar, dan siapa yang masih harus bertahan dari bulan ke bulan.
Di situlah gagasan tentang kemerdekaan ekonomi menjadi penting.
Kita Terlalu Mudah Menyamakan Pertumbuhan dengan Kemajuan
Selama bertahun-tahun, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu bahasa utama keberhasilan pemerintah.
Ketika ekonomi tumbuh, negara terlihat sehat. Ketika investasi masuk, masa depan terlihat cerah. Sementara itu, ketika pengangguran turun, kebijakan dianggap mulai membuahkan hasil.
Semua indikator tersebut memang penting.
Namun, angka-angka itu tidak pernah menjadi cerita yang lengkap.
Ekonomi bukan hanya statistik yang muncul dalam laporan. Sebaliknya, ekonomi hadir dalam kehidupan yang jauh lebih sederhana.
Ia ada ketika seorang pekerja berdiri di depan kasir dan menghitung ulang belanjaannya.
Ia terasa ketika orang tua memilih membayar sekolah lebih dulu daripada memperbaiki rumah.
Bahkan, ekonomi muncul ketika seseorang menunda berobat karena khawatir biaya.
Pada saat yang sama, tekanan ekonomi juga hadir ketika pekerja mengambil lembur bukan karena ingin bekerja lebih lama, melainkan karena pendapatan bulanannya belum cukup.
Di titik tersebut, pertumbuhan ekonomi memiliki wajah.
Wajah itu bukan grafik.
Wajahnya adalah manusia yang sedang menghitung.
Kita terlalu sering menghitung seberapa besar ekonomi tumbuh, tetapi terlalu jarang menghitung seberapa jauh rakyat ikut naik.
Upah Bukan Sekadar Angka
Perdebatan tentang upah sering berhenti pada nominal.
Rp3 juta.
Rp4 juta.
Rp5 juta.
Seolah-olah angka tersebut sudah cukup untuk menjelaskan kesejahteraan.
Padahal, pendapatan selalu berhadapan dengan biaya hidup. Karena itu, kenaikan nominal belum tentu memperlebar ruang hidup seseorang.
Gaji memiliki angka.
Kebutuhan juga memiliki angka.
Yang menjadi persoalan adalah jarak di antara keduanya.
Ketika pendapatan bertambah, tetapi kebutuhan dasar bergerak lebih cepat, ruang ekonomi pekerja justru bisa tetap sempit.
Karena itu, upah tidak hanya berbicara tentang berapa uang yang diterima setiap bulan. Lebih penting lagi, upah menunjukkan seberapa besar daya tawar seseorang dalam hubungan ekonomi.
Semakin kecil daya tawar pekerja, semakin mudah pekerjaan berubah menjadi sekadar mekanisme bertahan hidup.
Akibatnya, seseorang bekerja bukan untuk membangun masa depan.
Ia bekerja agar bulan ini selesai.
Bulan berikutnya baru dipikirkan kemudian.
Di sinilah paradoks itu muncul.
Seseorang bisa bekerja.
Ia bisa produktif.
Bahkan, ia bisa ikut mendorong pertumbuhan ekonomi.
Namun, pada saat yang sama, orang tersebut belum tentu memiliki cukup ruang untuk memperbaiki kehidupannya.
Bekerja tidak otomatis berarti sejahtera.
Lebih penting lagi, bekerja keras tidak selalu berarti seseorang memiliki peluang yang sama untuk naik kelas.
Ketimpangan Bekerja Secara Diam-Diam
Ketimpangan tidak selalu terlihat dalam bentuk kemiskinan ekstrem.
Sering kali, ia justru hadir dalam bentuk perbedaan kesempatan.
Sebagian orang memiliki aset yang dapat diwariskan. Sebagian lainnya memulai kehidupan tanpa tabungan dan harus membangun semuanya dari awal.
Ada keluarga yang mampu membiayai pendidikan berkualitas. Di sisi lain, ada keluarga yang harus menghitung biaya pendidikan dari satu bulan ke bulan berikutnya.
Begitu pula dengan pekerjaan.
Seseorang yang memiliki tabungan dapat menghadapi kehilangan pekerjaan dengan sedikit lebih tenang. Sebaliknya, pekerja tanpa cadangan keuangan bisa langsung kehilangan kestabilan hidup ketika pendapatan berhenti.
Perbedaan tersebut menciptakan sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar selisih pendapatan.
Ia menciptakan jarak kesempatan.
BPS mencatat Gini Ratio Indonesia pada September 2025 berada di 0,363, turun dari 0,375 pada Maret 2025.
Penurunan itu tentu patut dicatat.
Namun, angka tersebut tidak semestinya membuat pembicaraan tentang ketimpangan berhenti.
Pada periode yang sama, kelompok 40 persen penduduk terbawah mencatat porsi distribusi pengeluaran sebesar 19,28 persen.
Data tersebut tidak otomatis berarti seluruh persoalan ketimpangan telah terjawab. Sebaliknya, angka itu mengajak kita melihat persoalan dengan pertanyaan yang lebih luas.
Seberapa besar kemampuan kelompok bawah untuk menentukan arah ekonominya sendiri?
Sebab ketimpangan bukan hanya soal siapa yang memiliki lebih banyak uang.
Ketimpangan juga menyangkut siapa yang memiliki lebih banyak pilihan.
Negara Tidak Cukup Hanya Menciptakan Pertumbuhan
Di sinilah kritik terhadap kebijakan ekonomi perlu diarahkan.
Bukan pada pertumbuhan itu sendiri.
Bukan pula pada investasi.
Pembangunan juga tetap dibutuhkan.
Masalahnya muncul ketika semua indikator tersebut berubah menjadi tujuan akhir.
Padahal, pertumbuhan seharusnya menjadi alat.
Investasi juga merupakan alat.
Produktivitas pun demikian.
Tujuan akhirnya tetap manusia.
Jika sebuah kebijakan berhasil meningkatkan investasi, tetapi kualitas pekerjaan tidak membaik, publik berhak bertanya.
Begitu pula ketika produktivitas meningkat, tetapi pekerja tidak memperoleh bagian yang layak dari hasilnya.
Pertanyaan yang sama muncul ketika ekonomi tumbuh, tetapi mobilitas sosial tetap sulit.
Dengan demikian, keberhasilan ekonomi tidak cukup diukur dari seberapa besar modal masuk.
Kita juga perlu melihat apakah pekerja memiliki pekerjaan yang layak, pendapatan yang memadai, perlindungan sosial, serta kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya.
Negara, karena itu, tidak hanya berperan sebagai pengelola angka makroekonomi.
Negara juga bertanggung jawab menciptakan arena ekonomi yang memberi kesempatan lebih luas kepada masyarakat.
Kemerdekaan Ekonomi Bukan Berarti Semua Orang Harus Kaya
Ada kesalahpahaman yang perlu dibongkar.
Kemerdekaan ekonomi sering terdengar seperti cita-cita agar semua orang menjadi kaya.
Padahal, persoalannya jauh lebih sederhana.
Kemerdekaan ekonomi berarti seseorang dapat bekerja tanpa terus dihantui kebutuhan paling dasar.
Artinya, ketika sakit datang, keluarga tidak langsung jatuh secara ekonomi.
Ketika pekerjaan hilang, masa depan tidak otomatis ikut hilang.
Ketika anak membutuhkan pendidikan, orang tua tidak harus memilih antara sekolah dan makan.
Bahkan, kemerdekaan ekonomi berarti seseorang memiliki kemampuan untuk menolak pekerjaan yang eksploitatif karena masih mempunyai pilihan lain.
Dengan kata lain, kemerdekaan ekonomi bukan pertama-tama tentang kemewahan.
Ia adalah tentang pilihan.
Namun, pilihan hanya muncul ketika seseorang memiliki cukup ruang ekonomi.
Masalahnya Bukan Rakyat Kurang Bekerja Keras
Narasi bahwa masyarakat harus bekerja lebih keras terdengar sederhana.
Sayangnya, narasi itu sering mengabaikan kenyataan bahwa tidak semua orang berdiri di garis start yang sama.
Ada yang lahir dengan aset.
Ada yang lahir dengan utang.
Sebagian mendapatkan pendidikan berkualitas.
Sebagian lainnya harus bekerja sejak muda untuk membantu keluarga.
Ada yang memiliki jaringan.
Ada pula yang harus membangun semuanya dari nol.
Karena itu, keberhasilan ekonomi tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada individu.
Jika negara hanya meminta masyarakat berlari, tetapi tidak memperbaiki lintasan, maka perlombaan tersebut sejak awal tidak seimbang.
Masyarakat memang harus bekerja.
Namun, kebijakan publik juga harus memastikan kerja keras memiliki peluang yang masuk akal untuk menghasilkan kehidupan yang lebih baik.
Pertumbuhan Harus Memiliki Wajah Manusia
Pertumbuhan ekonomi tetap penting. Arus investasi perlu diarahkan untuk memperkuat produksi dan memperluas kesempatan kerja. Tanpa industri yang produktif, ekspansi ekonomi berisiko berhenti sebagai angka tanpa cukup daya ungkit bagi kehidupan pekerja.
Akan tetapi, semua itu harus menghasilkan sesuatu yang lebih penting.
Kemampuan manusia untuk hidup lebih baik.
Pertumbuhan yang tidak memperluas kesempatan pada akhirnya hanya menghasilkan angka.
Investasi yang tidak memperkuat pekerja hanya menghasilkan akumulasi modal.
Produktivitas yang tidak meningkatkan kesejahteraan hanya menghasilkan efisiensi.
Sementara itu, rakyat membutuhkan lebih dari sekadar indikator ekonomi.
Yang dibutuhkan sebenarnya sederhana: kepastian dalam bekerja, daya tawar yang lebih kuat, perlindungan ketika krisis datang, serta kesempatan untuk merencanakan masa depan. Tanpa empat hal itu, pertumbuhan ekonomi mudah terasa seperti angka yang jauh dari kehidupan sehari-hari.
Karena itu, pertumbuhan ekonomi harus memiliki wajah manusia.
Pada titik itu, ekonomi harus kembali pada manusia. Investasi, kebijakan pemerintah, dan aktivitas korporasi penting, tetapi manfaat pertumbuhan harus dirasakan pekerja yang menggerakkan ekonomi setiap hari.
Tetapi juga wajah pekerja yang setiap hari membuat roda ekonomi bergerak.
Ini Bukan Sekadar Persoalan Upah. Ini Persoalan Kekuasaan.
Pada akhirnya, ekonomi juga merupakan persoalan distribusi kekuasaan.
Pada akhirnya, ekonomi juga berbicara tentang kekuasaan: siapa yang mengendalikan harga, menentukan upah, menguasai modal dan aset, serta memiliki cukup ruang untuk menunggu ketika yang lain terpaksa menerima.
Sebaliknya, siapa yang terpaksa menerima?
Pertanyaan tersebut jarang menjadi pusat pidato tentang pertumbuhan ekonomi.
Padahal, jawabannya menentukan siapa yang menikmati hasil pembangunan.
Di sinilah kemerdekaan ekonomi berubah menjadi persoalan politik.
Orang yang tidak memiliki daya tawar ekonomi biasanya memiliki ruang tawar yang lebih sempit dalam kehidupannya.
Akibatnya, ia lebih mudah menerima pekerjaan buruk.
Ia lebih takut kehilangan pendapatan.
Ia lebih sulit menolak kondisi yang tidak adil.
Ia juga lebih sulit merencanakan masa depan.
Jadi, kemerdekaan ekonomi bukan hanya tentang memiliki uang. Ia juga tentang memiliki posisi tawar.
Rakyat Tidak Membutuhkan Keajaiban
Rakyat tidak meminta negara menjadikan semua orang kaya.
Yang dibutuhkan sebenarnya jauh lebih mendasar.
Yang dibutuhkan rakyat sederhana upah layak, pekerjaan aman, pendidikan yang membuka mobilitas sosial, serta jaminan sosial yang mampu melindungi mereka ketika krisis datang.
Selain itu, mereka membutuhkan kebijakan ekonomi yang tidak terus meminta kelompok bawah berkorban lebih dahulu demi mengejar angka pertumbuhan.
Karena itu, negara perlu berani mengukur keberhasilan ekonomi dari kehidupan manusia.
Keberhasilan ekonomi harus diukur dari perubahan nyata dalam kehidupan rakyat, bukan sekadar grafik pertumbuhan, investasi, atau angka makroekonomi.
Pertanyaan akhirnya sederhana:
Apakah rakyat memiliki lebih banyak pilihan dibandingkan sebelumnya?
Jika jawabannya iya, ekonomi sedang bergerak menuju kemerdekaan.
Sebaliknya, jika jawabannya tidak, kita mungkin hanya menyaksikan ekonomi tumbuh tanpa benar-benar membawa rakyat ikut tumbuh.
Merdeka dari Sekadar Bertahan Hidup
Kemerdekaan politik memberi manusia hak untuk menentukan masa depan bangsanya.
Sementara itu, kemerdekaan ekonomi seharusnya memberi manusia kemampuan untuk menentukan masa depannya sendiri.
Keduanya tidak bisa dipisahkan.
Sebab sulit menyebut seseorang benar-benar merdeka ketika sebagian besar hidupnya habis untuk bertahan.
Sulit pula menyebut ekonomi berhasil ketika pekerja yang menggerakkannya tidak memiliki ruang untuk menikmati hasilnya.
Lebih jauh, pembangunan sulit disebut inklusif jika kesempatan masih terasa seperti barang mahal.
Maka, setiap kali angka pertumbuhan diumumkan, kita perlu berhenti sejenak.
Jangan hanya bertanya berapa persen ekonomi tumbuh.
Tanyakan juga siapa yang tumbuh.
Siapa yang tertinggal.
Siapa yang mendapatkan kesempatan.
Dan siapa yang masih bekerja keras hanya untuk bertahan sampai akhir bulan.
Sebab pada akhirnya, kemerdekaan ekonomi bukan ketika negara memiliki angka pertumbuhan yang tinggi.
Kemerdekaan ekonomi hadir ketika rakyat memiliki cukup daya untuk berkata:
“Saya bekerja bukan sekadar untuk bertahan hidup. Saya bekerja untuk membangun kehidupan.”
Selama jutaan orang masih harus menundukkan kepala ketika tanggal tua datang, pekerjaan rumah kemerdekaan ekonomi belum selesai.
Bukan karena rakyat kurang bekerja keras.
Namun, karena negara belum selesai memastikan bahwa hasil kerja mereka benar-benar memberi mereka masa depan. @dimas
