Minyak rakyat Blora terus berproduksi, tetapi manfaatnya belum merata bagi warga dan kontribusinya terhadap PAD masih tersendat. Audiensi warga Gandu mendorong transparansi pengelolaan.
Tabooo.id: Blora – Minyak mentah terus keluar dari sumur rakyat di Blora, Jawa Tengah. Namun, manfaat ekonominya belum dirasakan merata oleh warga. Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga masih menjadi tanda tanya.
Persoalan itu mencuat dalam audiensi warga Desa Gandu dengan DPRD Blora, Kamis (20/8/2026). Warga meminta transparansi pengelolaan sumur minyak rakyat di wilayah mereka.
Audiensi tersebut tidak hanya membahas persoalan di tingkat desa. Forum itu juga membuka pertanyaan yang lebih besar tentang arah pengelolaan minyak rakyat di Blora.
Siapa yang menikmati hasil produksi? Bagaimana pemerintah membagi manfaatnya? Lalu, mengapa produksi minyak belum terlihat memberi dampak terhadap PAD?
Warga Gandu Meminta Transparansi
Anggota Komisi A DPRD Blora, Mochamad Muchklisin, hadir dalam audiensi tersebut. Ia menilai manfaat sumur minyak rakyat di Desa Gandu belum dirasakan seluruh warga.
Warga Dukuh Blimbing merasa pemerintah desa, paguyuban penambang, dan PT Mataram Connection Nusantara (MCN) belum memberikan manfaat secara adil.
Muchklisin melihat persoalan tersebut dari sisi manfaat dan transparansi.
“Saya membaca itu pada sisi kemanfaatan dan transparansi saja sih. Saya sungguh sangat menyayangkan jika waktu prosesnya kayak gitu terus kemudian ini mulai bisa dirasakan, walaupun belum merata atau ada sesuatu yang harus diperbaiki,” kata Muchklisin di Kantor DPRD Blora.
Politikus PKB itu menilai audiensi warga dapat menjadi pintu masuk untuk memperbaiki tata kelola sumur minyak rakyat.
Menurut dia, masyarakat perlu melihat manfaat yang lebih nyata dari keberadaan sumur minyak tersebut.
“Tetapi setidaknya justru ini bisa menjadi pintu masuk tentang transparansi dan lebih bermanfaat dari adanya sumur rakyat itu,” ujarnya.
Minyak Diproduksi, PAD Belum Terlihat
Aktivitas sumur minyak rakyat tidak hanya berlangsung di Gandu. Produksi juga berjalan di Desa Plantungan, Soko, Ngiyono, dan Botoreco.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas minyak rakyat memiliki cakupan cukup luas di Blora. Namun, pemerintah kabupaten belum melihat kontribusi yang jelas terhadap PAD dari pengelolaan oleh koperasi dan UMKM.
Muchklisin menjelaskan Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 mengatur tiga unsur pengelola sumur minyak rakyat. Ketiganya terdiri dari BUMD, koperasi, dan UMKM.
Saat ini, dua pengelola sudah menjalankan produksi. Mereka adalah UMKM PT Mataram Connection Nusantara dan Koperasi Blora Migas Energi (BME).
Sementara itu, BUMD belum memiliki sumur rakyat yang berproduksi.
“BUMD sampai saat ini tentang sumur rakyat ini kan belum ada yang bisa berproduksi, yang berproduksi itu kan yang di bawah UMKM dan koperasi,” kata Muchklisin.
Persoalan kemudian muncul pada sisi penerimaan daerah.
Menurut Muchklisin, DPRD belum menemukan mekanisme yang jelas untuk menghubungkan produksi UMKM dan koperasi dengan peningkatan PAD Blora.
“Cuma kita melihat dari ketiga itu praktis hanya BUMD yang ini punya sumbangsih terkait pendapatan asli daerah atau untuk peningkatan PAD. Sementara yang untuk UMKM dan koperasi kita belum menemukan celah apapun bahwa itu akan ada keterkaitan untuk peningkatan PAD atau tidak,” jelasnya.
Pemkab Blora Mencari Celah Regulasi
Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi DPRD Blora. Produksi minyak sudah berjalan, tetapi daerah belum melihat jalur yang jelas untuk mendapatkan manfaat fiskalnya.
Muchklisin menyebut kebutuhan meningkatkan PAD semakin penting di tengah kebijakan efisiensi.
“Sedangkan di era yang penuh efisiensi kayak gini kita dituntut untuk bagaimana PAD itu bisa meningkat gitu. Kita terkendala regulasi-regulasi gitu,” katanya.
DPRD Blora kini mengkaji kemungkinan untuk mencari solusi melalui jalur regulasi.
Salah satu opsi yang muncul ialah menguji Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025. Langkah tersebut bertujuan mencari ruang hukum agar keberadaan sumur minyak rakyat dapat memberi dampak lebih besar bagi daerah.
“Makanya itu yang sedang kita kaji sebenarnya. Apakah mungkin kita melakukan uji materi terkait Permen ESDM itu. Tetapi kalaupun itu kita lakukan murni mencari celah agar kabupaten ini mendapat efek yang baik khususnya terkait pendapatan daerah dengan keberadaan sumur rakyat itu,” ujar Muchklisin.
Ketika Kekayaan Ada, Manfaat Masih Dipertanyakan
Persoalan sumur minyak rakyat di Gandu memperlihatkan dua masalah sekaligus.
Pertama, warga meminta transparansi pengelolaan. Kedua, pemerintah daerah mencari cara agar aktivitas minyak rakyat dapat memberi kontribusi terhadap PAD.
Kedua persoalan itu bertemu pada satu pertanyaan sejauh mana minyak rakyat benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat dan daerah?
Produksi minyak memang berjalan. Pengelola juga sudah hadir. Namun, manfaat ekonomi belum dirasakan secara merata dan jalur kontribusi terhadap PAD masih perlu diperjelas.
Karena itu, persoalan di Gandu tidak cukup selesai dengan menjelaskan siapa pengelolanya. Pemerintah desa, pengelola, dan pemerintah kabupaten perlu membuka mekanisme pengelolaan kepada publik.
Warga membutuhkan kejelasan tentang manfaat. Pemerintah daerah membutuhkan kepastian tentang kontribusi. Pengelola membutuhkan aturan yang jelas untuk menjalankan usaha.
Di sinilah persoalan minyak rakyat Blora menjadi lebih besar daripada urusan produksi.
Minyaknya mengalir dari perut bumi Blora. Pertanyaannya, apakah manfaatnya juga mengalir kepada warga dan daerah?
Ini bukan sekadar persoalan sumur minyak. Ini menyangkut transparansi, pemerataan manfaat, dan kemampuan daerah mengubah kekayaan alam menjadi kekuatan ekonomi bagi masyarakat. @dimas
